Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Jayapura Segera Miliki Perda Minuman Keras

pemkab jayapura, pembuatan peraturan daerah, pelarangan peredaran minuman keras, mathius awoitauw

Posted on 11 Jul 2013. Hits : 242

Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua sedang menyiapkan pembuatan Peraturan Daerah mengenai pelarangan peredaran minuman keras di wilayah setempat.

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw di Sentani, Kamis mengatakan pembuatan Perda itu untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang melakukan demo beberapa waktu yang lalu.

'Kami merespon positif langkah ribuan masyarakat di Kabupaten Jayapura yang melakukan demo damai agar pemerintah daerah segera membuat Perda tentang larangan peredaran minuman keras,' ucapnya.

Menurut Bupati Mathius, pihaknya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat yang menuntut agar pemerintah segera mengeluarkan perda larangan miras yang sering kali meresahkan warga.

'Desakan masyarakat kepada pemerintah maupun DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Jayapura diakui merupakan kebutuhan yang harus diakomodir,' tandasnya.

Oleh karena itu, Bupati melanjutkan pihaknya bersama jajaran legislatif harus segera menanggapi dengan serius mengenai perda miras ini.

'Pasalnya jika kita bicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, lalulintas dan gangguan keamanan yang lain, hampir semua sumbernya berasal dari minuman keras,' ungkapnya.(ant/rd)

Kehati Tanam 290 Ribu Mangrove Untuk Penghijauan

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) menanam 290 ribu batang tumbuhan mangrove dalam dua tahun dari yang ditargetkan sebanyak 200 ribu batang sebagai langkah penghijauan di wilayah pesisir Indonesia.

Akom Lakukan Pertemuan Dengan Dpd Golkar Kalsel

Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat malam.

Pengamat: Revisi Aturan Dni Melenceng Dari Nawacita

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Agus T Poputra mengatakan revisi aturan daftar investasi negatif (DIN) dinilai kebablasan dan akan melukai nasionalisme dan melenceng dari Nawacita.

Dalam Negeri Kuasai Bongkar Barang Pelabuhan Sulut

Pelayaran dalam negeri masih menguasai kegiatan bongkar barangdi sebagian besar pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Korban Salah Tangkap Minta Namanya Dipulihkan

Seorang warga bernama Lucky Achadi meminta kepada Kepolisian Resor Pekanbaru, Provinsi Riau, memulihkan nama baiknya karena telah menjadi korban salah tangkap saat aparat menangani kasus narkoba.