Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pedagang Tolak Pembangunan PIG Kota Malang

malang, pasar induk dagang, pembangunan pasar

Posted on 21 Feb 2013. Hits : 357

Puluhan pedagang Pasar Induk Gadang atau PIG Kota Malang, Jawa Timur, menolak pembangunan pasar tersebut karena sebelumnya pemkot maupun investor tidak pernah mensosialisasikan rencana pembangunan pasar itu.

Penolakan puluhan pedagang PIG tersebut disampaikan melalui unjuk rasa di gedung DPRD sementara di Jalan Simpang Jakarta, Kota Malang, Rabu.

"Sampai saat ini kami belum pernah diajak bicara terkait rencana pembangunan PIG. Bagaimana kami bisa menyetujui atau tidak menyetujui rencana pembangunan tersebut, program detailnya seperti apa, kami juga tidak tahu," tegas bendahara koordinator pedagang PIG Andi Mustofa.

Menurut dia, selama ini pedagang tidak pernah diajak bicara maupun menerima sosialisasi rencana pembangunan PIG, tapi tiba-tiba pedagang diminta untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan pasar.

Ia mengakui, selama ini pemerintah maupun investor hanya memberdayakan dan mempercayakan semua yang berkaitan dengan pasar dan pedagang pada paguyuban saja, padahal tidak pedagang memiliki aspirasi yang sama.

Rencananya, pada 27 Februari nanti, pemkot akan melakukan pertemuan dengan pedagang dan awal Maret dilakukan peletakan batu pertama pembangunan PIG.

Menanggapi keluhan pedagang PIG tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi meminta pemkot untuk melakukan sosialisasi sebelum pembangunan direalisasikan, sebab dikhawatirkan pembangunan pasar akan menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada saat pembangunan Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Kota Malang.

Politisi dari PKB itu menegaskan, pemkot sudah punya pengalaman konflik pembangunan Pasar Blimbing dan Dinoyo. Jadi, kejadian serupa jangan sampai terulang kembali di Pasar Gadang.

Pada intinya, kata Arif, dewan menyetujui adanya pembangunan pasar yang melibatkan investor dengan nilai investasi hampir mencapai Rp300 miliar tersebut. "Kami akan koordinasi dulu dengan Sekda untuk mematangkan sosialisasai pada pedagang," ujarnya.(ant/rd)

Semua Negara Diimbau Akhiri Detensi Pada Anak

Bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) mengimbau kepada semua negara untuk mengakhiri penggunaan rumah detensi (tahanan) imigrasi untuk anak-anak.

Sejumlah Daerah Tertarik Bangun PLTN

Sejumlah daerah di Tanah Air mengaku tertarik untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi krisis listrik di daerahnya, kata pejabat Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN).

Tarif Angkot Dinaikkan 30 Persen

Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang, Banten, tetap menaikkan tarif angkutan kota sebesar 30 persen pascakenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dana Subsidi Sebaiknya Untuk Padat Karya

Pakar Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Agus T Poputra mengatakan dana subsidi pemerintah sebaiknya dijadikan program padat karya hingga ke desa-desa.

DK PBB Susun Aturan Operasi Perdamaian

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk pertama kalinya mengesahkan resolusi yang mengatur penyusunan misi dan panduan jelas dalam operasi perdamaian bagi petugas di lapangan, Kamis waktu setempat.