Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman Terima Laporan Terkait Pemadaman Listrik

pemadaman aliran listrik, ujian akhir sekolah

Posted on 13 Mar 2013. Hits : 329

Warga Kota Pontianak dan sekitarnya dapat melapor ke Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat terkait adanya pemadaman aliran listrik selama beberapa jam tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Asisten pada Kantor Ombudsman RI kantor perwakilan Kalbar, Budi Rahman, di Pontianak, Selasa membenarkan adanya informasi mengenai diperkenankannya masyarakat untuk membuat laporan tersebut.

"Silakan lapor ke kami dan akan ditindaklanjuti," katanya saat dihubungi.

Sebelumnya, pada Minggu (10/3) siang hingga malam, sekitar 6 jam, sejumlah kawasan dalam Kota Pontianak terkena pemadaman aliran listrik. Sejumlah warga kota banyak mengeluhkan kondisi tersebut. Apalagi kini sedang berlangsung ujian akhir sekolah (UAS).

Seorang warga Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Selatan, Minhani, menyatakan listrik padam selama beberapa jam di rumahnya tanpa ada kejelasan kapan waktunya akan menyala. Seorang warga Jl Purnama, Nazariyah, mencoba menghubungi telepon nomor telepon 123 bagian pengaduan PLN berulang kali, namun tidak mendapat jawaban. Sementara tetangganya menghubungi PLN sebanyak delapan kali dan mendapat jawaban listrik baru akan menyala sekitar pukul 22.00 WIB.

"Padahal listrik sudah padam sejak pukul 2 siang," kata Nazariyah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, asisten pada Ombudsman RI kantor perwakilan Kalbar, Budi Rahman mengingatkan masyarakat dapat membuat laporan ke pihaknya mengenai ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan PT PLN.

"Harusnya ada warga atau publik yang lapor.Tetapi sampai hari ini belum ada yang lapor," katanya.

Meski begitu ia mengatakan, jika tidak ada warga yang melapor, Ombudsman dapat mengambil informasi dari pemberitaan di media massa."Kalau tidak ada lapor tapi ada beritanya di media, Ombudsman bisa menindaklanjutinya dengan mekanisme 'own motion investigation' (melakukan investigasi atas inisiatif sendiri, red)," katanya.

Sebelumnya, sebagai lembaga yang baru terbentuk Oktober 2012, Kepala ORI perwakilan Kalbar Agus Priyadi pernah mengatakan belum banyak warga masyarakat yang mengetahui fungsi dan tugas dari lembaga ini. Sehingga keluhan yang masuk ke pihaknya belum begitu banyak.

Padahal, jika membaca berita di koran setiap harinya, selalu saja ada keluhan mengenai pelayanan publik, meski banyak juga berita yang bagus-bagus mengenai pelayanan publik.

"Jika ada berita yang tidak bagus mengenai pelayanan publik, kami dapat menindaklanjutinya. Meski tidak ada laporan dari masyarakat kepada Ombudsman," katanya.

Ombudsman sendiri, menganggap keberadaan media massa bagaikan "mata elang" yang setiap informasinya bisa ditindaklanjuti.

Agus Priyadi mengatakan, masyarakat dapat datang langsung ke kantor ORI Kalbar di Jalan KH Ahmad Dahlan dan asisten akan menindaklanjuti dengan mencatat dan menginvestigasi laporan.

Hasilnya berupa rekomendasi diberikan kepada pimpinan lembaga pelayanan publik yang dikeluhkan itu.(ant/rd)

Gubernur Bengkulu Buka Festival Tabot 2014

Gubernur Provinsi Bengkulu membuka pagelaran Festival Tabot 2014 di daerah itu yang diselenggarakan guna memperingati Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharam 1436 H.

Wali Kota Dan Wakilnya Bantah Pecah 'Kongsi'

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal membantah isu adanya keretakan (pecah kongsi) di antara keduanya.

Partisipasi Masyarakat Tentukan Masa Depan Terumbu Karang

Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, Jusman mengatakan, partisipasi masyarakat menentukan masa depan terumbu karang di negeri ini.

Bekasi Lakukan Efisiensi Listrik PJU

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai melakukan efisiensi listrik dalam penggunaan fasilitas penerangan jalan umum di wilayah setempat.

Khofifah Dikunjungi Guru Spiritualnya Jelang Pengumuman Kabinet

Khofifah Indar Parawansa yang disebut-sebut sebagai calon menteri dikunjungi salah satu guru spiritualnya Gus Edy Lukmanul Karim bin Abdullah Fattah menjelang pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.