Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Masyarakat Diminta Kontribusi Pemikiran Jaminan Sosial Kesehatan

pemerintah bersama akademisi, proaktif memberi kontribusi pemikiran, persiapan implementasi, jaminan sosial kesehatan

Posted on 27 Jun 2013. Hits : 204

Pemerintah bersama akademisi, organisasi profesi dan masyarakat diminta proaktif memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Chazali H Situmorang di Palangka Raya, Rabu mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR memberi perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Chazali Situmorang dalam sambutan tertulis yang dibacakan anggota DJSN Ir Tianggur Sinaga pada ¿Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 2013 di Palangka Raya yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir H Achmad Diran.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, organisasi profesi dan akademisi diharapkan ikut memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi BPJS tersebut.

Chazali Situmorang mengatakan, perjalanan reformasi program jaminan sosial yang dibarengi penataan dengan kelembagaan SJSN di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang SJSN, dan disusul UU No.24/2011 tentang BPJS.

UU tersebut menetapkan pembentukan dua BPJS sebagai badan hukum publik yang diamantkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari PT Jamsosten (Persero).

BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, kata Chazali pada acara yang juga dihadiri Kepala PT Jamsostek Cabang Palangka Raya Didi Sumardi.

Transformasi BPJS Kesehatan dikawal dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional yang telah diluncurkan pada November 2012, sedangkan trasformasi BPJS Ketenagakerjaan dikawal dengan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang penyusunannya diharapkan selesai 2013.

UU BPJS mengamanatkan dua BPJS tersebut akan ditetapkan per 1 Januari 2014. Tenggat waktu semakin dekat, sejumlah peraturan perundang-undangan harus disiapkan agar kedua BPJS tersebut dapat beroperasi dengan kaidah-kaidah dan pengaturan yang sudah digariskan sebelumnya.

¿Selain aspek legal, kita juga perlu menyiapkan pra kondisi penyelenggaraan SJSN tersebut seperti sistem informasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi,¿ katanya pada acara yang dihadiri pejabat instansi terkait di provinsi ¿Bumi Tambun Bungai¿ itu.(ant/rd)

Jelang Lebaran Order Parsel Meningkat

Pesanan atau order sejumlah toko pembuat parsel di Kabupaten Ngawi, Jawa timur meningkat signifikan menjelang hari Lebaran tahun 2015 yang kurang dua pekan lagi.

40 Persen Petani Sawit Pakai Bibit Asalan

Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 40 persen petani yang menanam komoditas sawit di daerah itu masih menggunakan bibit asalan dengan produktivitas dan kualitas buah rendah.

Polisi Bentuk Tim Ungkap Pencurian Rp293 Juta

Kepolisian Resort Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, membentuk tim khusus untuk mengungkap pencurian uang sebesar Rp293 juta yang terjadi di depan gedung Akademi Kebidanan Langkat.

Wapres: Sri Mulyani Sudah Berkiprah Tingkat Internasional

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani sudah berkiprah di tingkat internasional sekaligus menepis kabar bahwa Sri Mulyani akan masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja.

Indonesia-Brunei Berkomitmen Kembangkan Kerja Sama Perdagangan-Investasi

Indonesia dan Brunei Darussalam berkomitmen untuk mengembangkan potensi kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, demikian menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat.