Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Masyarakat Diminta Kontribusi Pemikiran Jaminan Sosial Kesehatan

pemerintah bersama akademisi, proaktif memberi kontribusi pemikiran, persiapan implementasi, jaminan sosial kesehatan

Posted on 27 Jun 2013. Hits : 204

Pemerintah bersama akademisi, organisasi profesi dan masyarakat diminta proaktif memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Chazali H Situmorang di Palangka Raya, Rabu mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR memberi perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Chazali Situmorang dalam sambutan tertulis yang dibacakan anggota DJSN Ir Tianggur Sinaga pada ¿Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 2013 di Palangka Raya yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir H Achmad Diran.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, organisasi profesi dan akademisi diharapkan ikut memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi BPJS tersebut.

Chazali Situmorang mengatakan, perjalanan reformasi program jaminan sosial yang dibarengi penataan dengan kelembagaan SJSN di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang SJSN, dan disusul UU No.24/2011 tentang BPJS.

UU tersebut menetapkan pembentukan dua BPJS sebagai badan hukum publik yang diamantkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari PT Jamsosten (Persero).

BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, kata Chazali pada acara yang juga dihadiri Kepala PT Jamsostek Cabang Palangka Raya Didi Sumardi.

Transformasi BPJS Kesehatan dikawal dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional yang telah diluncurkan pada November 2012, sedangkan trasformasi BPJS Ketenagakerjaan dikawal dengan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang penyusunannya diharapkan selesai 2013.

UU BPJS mengamanatkan dua BPJS tersebut akan ditetapkan per 1 Januari 2014. Tenggat waktu semakin dekat, sejumlah peraturan perundang-undangan harus disiapkan agar kedua BPJS tersebut dapat beroperasi dengan kaidah-kaidah dan pengaturan yang sudah digariskan sebelumnya.

¿Selain aspek legal, kita juga perlu menyiapkan pra kondisi penyelenggaraan SJSN tersebut seperti sistem informasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi,¿ katanya pada acara yang dihadiri pejabat instansi terkait di provinsi ¿Bumi Tambun Bungai¿ itu.(ant/rd)

Perbukitan Prambanan Jadi Sentra Budi Daya Jahe

Kawasan perbukitan di wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikembangkan menjadi sentra budidaya jahe dan garut.

Transmusi Kembali Pekerjakan Karyawan Yang Dipecat

Manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, pengelola bus transmusi, kembali mempekerjakan karyawan yang telah dipecat, tetapi direkomendasikan dinas tenaga kerja setempat agar dipekerjakan lagi.

Pemberontak Suriah Serang Desa di Suriah Utara

Pertempuran sengit mengadu rezim yang setia terhadap pemberontak yang didukung oleh Al-Qaida pada Ahad, setelah gerilyawan melancarkan ofensif yang ditujukan untuk menyita dua desa Syiah di Suriah utara, kata kelompok pemantau.

Wabup Agam Imbau Warga Menjaga Pohon

Wakil Bupati Agam Irwan Fikri mengimbau warga agar tidak menebang pohon yang ada di hutan lindung agar daerah itu terhindar dari bencana longsor dan banjir.

Fraksi PPP Pertanyakan Alokasi Bantuan Keuangan Desa

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mempertanyakan alokasi anggaran untuk bantuan keuangan desa di seluruh Jateng sebesar Rp199 miliar oleh pemerintah provinsi, karena terkesan dipaksakan.