Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Masyarakat Diminta Kontribusi Pemikiran Jaminan Sosial Kesehatan

pemerintah bersama akademisi, proaktif memberi kontribusi pemikiran, persiapan implementasi, jaminan sosial kesehatan

Posted on 27 Jun 2013. Hits : 204

Pemerintah bersama akademisi, organisasi profesi dan masyarakat diminta proaktif memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Chazali H Situmorang di Palangka Raya, Rabu mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR memberi perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Chazali Situmorang dalam sambutan tertulis yang dibacakan anggota DJSN Ir Tianggur Sinaga pada ¿Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 2013 di Palangka Raya yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir H Achmad Diran.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, organisasi profesi dan akademisi diharapkan ikut memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi BPJS tersebut.

Chazali Situmorang mengatakan, perjalanan reformasi program jaminan sosial yang dibarengi penataan dengan kelembagaan SJSN di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang SJSN, dan disusul UU No.24/2011 tentang BPJS.

UU tersebut menetapkan pembentukan dua BPJS sebagai badan hukum publik yang diamantkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari PT Jamsosten (Persero).

BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, kata Chazali pada acara yang juga dihadiri Kepala PT Jamsostek Cabang Palangka Raya Didi Sumardi.

Transformasi BPJS Kesehatan dikawal dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional yang telah diluncurkan pada November 2012, sedangkan trasformasi BPJS Ketenagakerjaan dikawal dengan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang penyusunannya diharapkan selesai 2013.

UU BPJS mengamanatkan dua BPJS tersebut akan ditetapkan per 1 Januari 2014. Tenggat waktu semakin dekat, sejumlah peraturan perundang-undangan harus disiapkan agar kedua BPJS tersebut dapat beroperasi dengan kaidah-kaidah dan pengaturan yang sudah digariskan sebelumnya.

¿Selain aspek legal, kita juga perlu menyiapkan pra kondisi penyelenggaraan SJSN tersebut seperti sistem informasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi,¿ katanya pada acara yang dihadiri pejabat instansi terkait di provinsi ¿Bumi Tambun Bungai¿ itu.(ant/rd)

Sulut 'Pilot Project' Festival Pemberdayaan Umkm BTPN

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merupakan pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan festival pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) di Indonesia.

Jon Erizal Bantah Inginkan Wagub Riau

Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal bantah menginginkan posisi jabatan Wakil Gubernur Riau untuk menjalankan roda pemerintahan berpasangan dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman karena terjadi krisis kepemimpinan di daerah itu.

Pajak Suluttenggomalut Kerja Sama KPK Optimalkan Perpajakan

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kanwil Pajak Suluttenggomalut, Erwin Priyambodo Kanwil mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Wagub : Jangan Tumpuk Anggaran Hingga Akhir Tahun

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengingatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memanfaatkan alokasi dana pembangunan, baik melalui APBN maupun APBD seoptimal mungkin dan tidak menumpuknya hingga menjelang akhir tahun anggaran.

Legislatif Minta Evaluasi Dana Pendapatan Pelindo

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi mengungkapkan, pihaknya segera mengajukan evaluasi PT Pelindo II Bengkulu terkait dana pendapatan sektor penggunaan alur Pelabuhan Pulau Baai.