Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 444

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Puspayoga Sambut Baik Berakhirnya Dualisme Kepengurusan Inkud

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga menyambut positif berakhirnya dualisme kepengurusan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) yang terjadi dalam setahun terakhir ini.

Pengelola Batasi Operasional Ramp Bekasi Barat III

PT Jasa Marga akan memberlakukan pembatasan operasional Gerbang Tol Keluar atau Ramp Bekasi Barat III Kota Bekasi, Jawa Barat, guna menghindari kerugian perusahaan.

Pemkab Agam Harapkan Masyarakat Adat Kendalikan Keramba

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengharapkan delapan pimpinan desa adat di Kecamatan Tanjung Raya membuat peraturan pengendalian keramba jaring terapung di Danau Maninjau.

Berbagi Budaya Lewat Lukisan Empat Kota

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemkot Makassar mediasi dalam berbagi pengetahuan budaya lewat lukisan para pelukis asal empat kota di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Bali dan Makassar.

Promosi Budaya Makassar Lewat Lukisan

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemkot Makassar Rusmayani Madjid mengatakan, promosi makassar lewat lukisan, dapat memberi peluang bagi Kota Makasasar untuk mengembangkan sektor pariwisata.