Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 444

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Masyarakat Perlu Mengkawal Penyerapan APBD

Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menghindari penyimpangan penggunaannya oleh pemerintah daerah, kata seorang akademisi.

Gubernur Kaltim Tidak Setuju Larangan Pemberian Bansos

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak secara tegas menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah pusat melarang penyaluran bantuan sosial dan hibah kepada berbagai pihak yang memerlukan.

BPBD Kirim Babtuan Darurat Korban Bencana Kupang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan sejumlah bantuan logistik sebagai tanggap darurat ke beberapa lokasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Kupang.

PAW Anggota DPRD Lombok Timur Diproses

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah memproses usul penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Partai Golkar, Sadarudin.

Bagaimana Menghadapi Persaingan Kerja

Persaingan memiliki sisi positif dan negatif tersendiri.