Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 345

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Dinas P2B DKI Diminta Cek Izin Reklame

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan instruksi kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI untuk mengecek kembali perizinan bangunan reklame yang roboh pada Selasa (22/2).

Bulog Jamin Ketersediaan Beras Sumut Saat Kemarau

Bulog menjamin ketersediaan stok beras di Sumatera Utara meski sedang terjadi gangguan panen padi akibat kemarau.

Dishub Jaring Kapal Motor Tak Berizin

Dinas Perhubungan Kota Palembang menjaring sebanyak 21 unit kapal motor yang beroperasi di perairan Sungai Musi karena tidak memiliki kelengkapan sertifikat izin operasional, surat kecakapan kapal dan perlengkapan alat keselamatan.

Pemkab Bangka Latih Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melatih sejumlah tenaga kerja di beberapa bidang guna meningkatkan kualitas mereka.

Golkar Raih 17 Kursi DPR di Jabar

Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan partainya meraih 17 kursi DPR dari wilayah Jawa Barat naik dibandingkan perolehan pada pemilu 2009.