Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 444

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

BPPT Bekasi Bangun Sistem Perizinan Online

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan terobosan untuk memperluas cakupan pelayanannya dengan membangun sistem pelayanan perizinan secara online.

Jangan Mau Jadi TKI Ilegal

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado, Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan TKI yang sudah ditempatkan ke luar negeri tidak menjadi ilegal karena tergiur ajakan sesama pekerja.

Hak Angket Hanya Strategi Putarbalikkan Fakta

Keputusan DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merupakan indikasi kecemasan terbongkarnya dana-dana siluman.

PMS Usulkan Pemkot Siantar Perdakan Motto Kota

DPC Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengusulkan motto kota 'Sapangambei Manoktok Hitei Ibagas Habonaron' atau Satu Membangun Titi, Semua Bisa Memanfaatkan Dalam Kebenaran menjadi peraturan daerah (Perda).

Pemberantasan Kejahatan Begal Perlu Sinergi

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan diperlukan sinergitas dalam menanggulangi kejahatan, seperti begal motor yang kian marak dan meresahkan warga.