Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 337

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Ketua KPPS Coblos Sisa Surat Suara

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kepulauan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mencoblos 25 sisa surat suara di Pemilu 2014.

31 Perkara Gagal Disidangkan

Sebanyak 31 perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh gagal disidangkan karena para panitera pengganti di pengadilan itu mogok.

Penjemputan Pesawat Kepresidenan RI

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang Rabu malam menjemput penerbangan perdana pesawat Kepresidenan RI di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Perlu Tim Forensik Lindungi Data Transaksi Keuangan

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, M.H menegaskan diperlukan tim forensik yang menguasai teknologi informasi (IT) guna melindungi akses data transaksi rekening keuangan daerah.

Perlu Klarifikasi 'Maaf'

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Panglima TNI Moeldoko perlu memberikan klasifikasi soal permohonan "maaf" kepada Singapura terkait penataan Kapal RI TNI-AL Usman Harun.