Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 444

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Konferensi Tuna Eropa Apresiasi Langkah Tegas Indonesia

Sebanyak 300 peserta dari Eropa dan juga berbagai kawasan dunia lainnya menghadiri Konferensi Tuna Eropa yang membahas "ilegal fishing" (IUU Fishing) dan perbudakan modern dalam industri perikanan yang diadakan di Brussel.

Pemerintah Perbanyak Pola Lingkaran Produksi Jagung

Pemerintah akan memperbanyak pola lingkaran kerja sama sejumlah pihak dalam produksi jagung nasional, menyusul keberhasilan program tiga perusahaan di Mojokerto, Jawa Timur yakni penyedia bibit unggul, perbankan nasional dan pengguna komoditas itu sendiri.

Harga Kopi di Simalungun Jatuh

Harga jual komoditi kopi di pasaran Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengalami penurunan dalam beberapa pekan ini sehingga membuat petani khawatir terhadap masa depan tanaman penikmat rasa ini.

Kementan Alokasikan Rp 900 Miliar Untuk Sumsel

Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 900 miliar untuk pengadaan bibit dan irigasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Cimahi Gratiskan Pemeriksaan Kanker Serviks

Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, menggratiskan pemeriksaan kanker serviks atau leher rahim bagi kaum perempuan dengan metode pemeriksaan secara IVA (Inpeksi Visual Asam Asetat) di setiap Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit pemerintah di kota itu.