Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Lima Kabupaten Belum Tuntaskan Perda RT RW

rtrw, bengkulu, kabupaten, instrumen, legislatif, eksekutif, perda

Posted on 14 Nov 2012. Hits : 444

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, dan Seluma belum menuntaskan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan, kelima kabupaten ini diharapkan segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami sudah mendesak agar segera dituntaskan pada tahun ini sehingga detil perencanaan wilayah seperti luas lahan pangan dan lainnya segera diketahui," katanya di Bengkulu, Rabu.

Sementara RTRW Provinsi Bengkulu dan lima kabupaten dan kota lainnya yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Rejang Lebong dan Kepahiang sudah menyelesaikan Perda yang akan berlaku 20 tahun tersebut.

Perubahan RTRW provinsi dan kabupaten/kota menurutnya sesuai dengan Undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Edy mengatakan penyusunan Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berdampak pada proses pembangunan di daerah itu.

"Karena salah satu instrumen penting dalam pembangunan adalah kepastian tata ruang," katanya.

Menurutnya, sebagian besar draft Raperda RTRW kabupaten terkendala pada substansi kehutanan karena banyak daerah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang membutuhkan proses yang lama.

Ia mencontohkan RTRW Kabupaten Seluma yang masih berpolemik antara eksekutif dan legislatif terkait substansi kehutanan tersebut.

Substansi kehutanan kata dia diputuskan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan penyelesaian RTRW sangat penting untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi serta kabupaten dan kota.

Untuk tingkat provinsi, RPJPD sudah selesai pada 2008 sedangkan RTRW disahkan pada 2012, sehingga RPJPD akan direvisi untuk disesuaikan dengan RTRW.(ant/ev)

Solok Selatan Juga Dilanda Banjir

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, menetapkan tanggap darurat terkait bencana alam, berupa banjir dan longsor, yang melanda daerah itu pada Senin (8/2).

Rp 2 Miliar Bagi Korban Banjir di Pangkalpinang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menganggarkan Rp2 miliar untuk membantu korban banjir di daerah itu.

Seleksi Ketat Bagi Donor Ginjal

Untuk menjalani transplantasi ginjal, setiap pasien harus mencari donor yang lolos prosedur pemeriksaan dari tim advokasi transplantasi ginjal, kataDirektur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr.

Sektor Konstruksi Diberi Kemudahan Ijin Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meluncurkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) pada 22 Februari mendatang.

Dewan Pers: Kepentingan Ekonomi Gusur Independensi Pers

Independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi harapan rakyat untuk mengungkap kebenaran kini terancam karena kepentingan ekonomi pemilik media yang lebih menonjol.