Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU Kabupaten Pesisir Selatan Lantik 75 PPK

melantik 75 anggota panitia pemilihan kecamatan, pemilihan umum 2014

Posted on 09 Mar 2013. Hits : 498

Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Toni Marsi melantik 75 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bertugas pada Pemilihan Umum 2014.

Anggota PPK yang dilantik ini nantinya akan bertugas pada 15 kecamatan yang ada di kabupaten ini, masing masing kecamatan lima orang. Tugas PPK sangat berat sebagai pelaksana Pemilu Legislatif dan Presiden mendatang. Untuk itu PPK harus bersih, punya integritas dan memiliki jiwa kepemimpinan, kata dia di Painan, Jumat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, Ketua DPRD Mardinas N Syair,Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Selatan Erizon, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) kabupaten setempat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat se Pesisir Selatan.

Dalam arahannya Toni Marsi mengatakan, mereka (PPK) yang dilantik merupakan hasil seleksi dari beberapa tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat secara ketat. Tes tersebut yakni administrasi, tertulis, serta uji kelayakan dan kepatutan.

Kata dia, pemilu yang jujur dan bersih harus diwujudkan di kabupaten itu. Untuk mewujudkannya harus diawali dengan pelaksanaan oleh PPK sebagai pelaksana di kecamatan.

"PPK merupakan ujung tombak KPU di lapangan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden. Pemilih yang jujur itu sangat tergantung dari kejujuran para pelaksana (PPK) di lapangan, " kata dia.

Bersih atau tidaknya pelaksanaan pemilu akan ditentukan oleh PPK. Maka itu PPK harus bekerja sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ada sebanyak 14 tugas, wewenang dan kewajiban PPK sebagai pelaksana pemilu di kecamatan nanti, diantaranya melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.

PPK juga bekerja membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten.

Selain itu mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan sebagainya.(ant/rd)

OJK Komitmen Dengan Lembaga Pengawasan Keuangan Jepang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kembali perjanjian komitmen dalam bidang pengawasan lembaga keuangan untuk yang kali ketiga dengan Financial Services Agency of Japan (JFSA).

Regulasi Tata Niaga Timah Kusut

Pengamat pertambangan di Provinsi Bangka Belitung, Bambang Herdiansyah menilai, regulasi tata niaga timah dalam negeri sangat kusut, sehingga hasil berupa royalti yang diterima negara belum sebanding dengan produksi dan harga timah dunia.

DPRD Ingatkan Pengusaha Minimarket Jelang Pemberlakuan Moratorium

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengingatkan para pengusaha minimarket di wilayah itu segera melengkapi izin sebelum pemberlakuan moratorium pada tahun depan.

KPI Dorong Peningkatan Peran Pengambilan Kebijakan Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendorong peningkatan peran serta perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kebijakan publik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi undang-undang.

Tokoh : Kepemimpinan Terbuka Dorong Akselerasi Pembangunan

Tokoh masyarakat Kabupaten Jeneponto Dr H Syamsul Arief Rivai, MS mengatakan, kepemimpinan yang terbuka akan mendorong akselerasi pembangunan.