Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

'KLA' Madya Kota Malang Terkendala Perda Anak

status kota layak anak , kla tingkat madya, pemkot malang, jawa timur, perda

Posted on 04 Jun 2013. Hits : 207

Status Kota Layak Anak atau KLA tingkat Madya yang selama ini ingin diwujudkan Pemkot Malang, Jawa Timur, masih terkendala oleh Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Atfiah El Zam Zami, Selasa, mengakui ada sejumlah indikator penilaian, namun yang paling tinggi nilainya adalah adanya Perda Layak Anak.

"Sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang mengatur tentang hak-hak anak ini, baik berupa surat keputusan (SK) maupun peraturan wali kota (perwali), namun yang berupa perda memang belum ada, sehingga menjadi kendala bagi Kota Malang untuk bisa lolos menjadi KLA tingkat Madya," ucapnya, menegaskan.

Menurut dia, rancangan Perda Layak Anak tersebut sudah ada dan akan diajukan ke dewan pada tahun depan. Sedangkan untuk penilaian lanjutan atau evaluasi layak tidaknya Kota Malang meraih predikat KLA tingkat Madya hanya menggunakan sejumlah aturan pendamping saja.

Untuk bisa mewujudkan peningkatan status dari KLA Pratama menjadi Madya, Kota Malang harus mampu meraih nilai 700 dari 500 poin pada KLA Pratama.

Selain belum adanya Perda layak Anak, katanya, yang menjadi hambatan lainnya adalah masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, yakni mencapai 800 anak lebih.

Ia mengaku pembuatan akta kelahiran bagi anak-0anak yang terlambat itu diberikan secara gratis. "Kita sudah anggarkan untuk 375 anak, namun yang mau mengurus akta kelahiran secara gratis itu hanya 65 anak," ujarnya.

Tahun lalu, Kota Malang hanya menggapai prestasi KLA tingkat pratama, tahun ini diharapkan bisa naik kelas menjadi Madya.

Atfiah mengakui, target realistis untuk tahun ini adalah meningkat menjadi Madya. "Tentu saja kami akan terus berupaya untuk meraih prestasi tertinggi, yakni Nindya dan Utama," tandasnya. (ant/ed)

BPTP Kumpulkan Tanaman Sumber Daya Genetik

Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta mengumpulkan berbagai jenis tanaman yang dijadikan sumber daya genetik untuk mengantisipasi kepunahan.

Fraksi PPP Dukung Hak Interpelasi

Sebanyak tujuh dari 202 anggota DPR yang mendukung hak interpelasi kenaikan harga BBM berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Barut Salurkan Dana PSKS

Kantor Pos Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mulai mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang mencapai 3.

Kandang Ayam Resahkan Warga Jembrana

Kandang ayam meresahkan warga Dusun Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kabupaten Jembrana, Bali, karena memicu banyaknya lalat.

Pengendara Motor Jakarta Mulai Beralih ke BBM Swasta

Seminggu pascapenaikan harga bahan bakar minyak masyarakat pengguna sepeda motor mulai mengonsumsi BBM swasta atau industri yang ada di SPBU di sepanjang jalan di sekitar Jakarta.