Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

'KLA' Madya Kota Malang Terkendala Perda Anak

status kota layak anak , kla tingkat madya, pemkot malang, jawa timur, perda

Posted on 04 Jun 2013. Hits : 207

Status Kota Layak Anak atau KLA tingkat Madya yang selama ini ingin diwujudkan Pemkot Malang, Jawa Timur, masih terkendala oleh Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Atfiah El Zam Zami, Selasa, mengakui ada sejumlah indikator penilaian, namun yang paling tinggi nilainya adalah adanya Perda Layak Anak.

"Sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang mengatur tentang hak-hak anak ini, baik berupa surat keputusan (SK) maupun peraturan wali kota (perwali), namun yang berupa perda memang belum ada, sehingga menjadi kendala bagi Kota Malang untuk bisa lolos menjadi KLA tingkat Madya," ucapnya, menegaskan.

Menurut dia, rancangan Perda Layak Anak tersebut sudah ada dan akan diajukan ke dewan pada tahun depan. Sedangkan untuk penilaian lanjutan atau evaluasi layak tidaknya Kota Malang meraih predikat KLA tingkat Madya hanya menggunakan sejumlah aturan pendamping saja.

Untuk bisa mewujudkan peningkatan status dari KLA Pratama menjadi Madya, Kota Malang harus mampu meraih nilai 700 dari 500 poin pada KLA Pratama.

Selain belum adanya Perda layak Anak, katanya, yang menjadi hambatan lainnya adalah masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, yakni mencapai 800 anak lebih.

Ia mengaku pembuatan akta kelahiran bagi anak-0anak yang terlambat itu diberikan secara gratis. "Kita sudah anggarkan untuk 375 anak, namun yang mau mengurus akta kelahiran secara gratis itu hanya 65 anak," ujarnya.

Tahun lalu, Kota Malang hanya menggapai prestasi KLA tingkat pratama, tahun ini diharapkan bisa naik kelas menjadi Madya.

Atfiah mengakui, target realistis untuk tahun ini adalah meningkat menjadi Madya. "Tentu saja kami akan terus berupaya untuk meraih prestasi tertinggi, yakni Nindya dan Utama," tandasnya. (ant/ed)

Wagub Jabar : Pangandaran Harus Punya Destinasi Menarik

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengharapkan objek wisata di Kabupaten Pangandaran harus mempunyai destinasi yang menarik untuk mampu mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara ke Pangandaran.

BRK Bantu Korban Banjir Indragiri Hulu

Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) Kantor Cabang Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir yang berada di Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida.

Harga Elpiji Di Denpasar Naik

- Harga gas elpiji ukuran tiga kilogram dan 12 kilogram mengalamikenaikan sejak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Legislator Klarifikasi BP2T Izin Pabrik Sandal

Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan klarifikasi kepada aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat dan pimpinan pabrik PT DJS yang memproduksi sandal karena diduga menyalahgunakan perizinan.

Dana PSKS Bengkalis Belum Cair

Dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) untuk Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat ini masih belum bisa dicairkan.