Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

'KLA' Madya Kota Malang Terkendala Perda Anak

status kota layak anak , kla tingkat madya, pemkot malang, jawa timur, perda

Posted on 04 Jun 2013. Hits : 207

Status Kota Layak Anak atau KLA tingkat Madya yang selama ini ingin diwujudkan Pemkot Malang, Jawa Timur, masih terkendala oleh Peraturan Daerah (Perda) Layak Anak.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Atfiah El Zam Zami, Selasa, mengakui ada sejumlah indikator penilaian, namun yang paling tinggi nilainya adalah adanya Perda Layak Anak.

"Sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang mengatur tentang hak-hak anak ini, baik berupa surat keputusan (SK) maupun peraturan wali kota (perwali), namun yang berupa perda memang belum ada, sehingga menjadi kendala bagi Kota Malang untuk bisa lolos menjadi KLA tingkat Madya," ucapnya, menegaskan.

Menurut dia, rancangan Perda Layak Anak tersebut sudah ada dan akan diajukan ke dewan pada tahun depan. Sedangkan untuk penilaian lanjutan atau evaluasi layak tidaknya Kota Malang meraih predikat KLA tingkat Madya hanya menggunakan sejumlah aturan pendamping saja.

Untuk bisa mewujudkan peningkatan status dari KLA Pratama menjadi Madya, Kota Malang harus mampu meraih nilai 700 dari 500 poin pada KLA Pratama.

Selain belum adanya Perda layak Anak, katanya, yang menjadi hambatan lainnya adalah masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, yakni mencapai 800 anak lebih.

Ia mengaku pembuatan akta kelahiran bagi anak-0anak yang terlambat itu diberikan secara gratis. "Kita sudah anggarkan untuk 375 anak, namun yang mau mengurus akta kelahiran secara gratis itu hanya 65 anak," ujarnya.

Tahun lalu, Kota Malang hanya menggapai prestasi KLA tingkat pratama, tahun ini diharapkan bisa naik kelas menjadi Madya.

Atfiah mengakui, target realistis untuk tahun ini adalah meningkat menjadi Madya. "Tentu saja kami akan terus berupaya untuk meraih prestasi tertinggi, yakni Nindya dan Utama," tandasnya. (ant/ed)

Pemda Harus Antisipasi Peredaran Apel

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi atas peredaran buah apel asal Amerika Serikat di pasaran yang diduga mengandung bakteri berbahaya bagi manusia.

AS Tidak Akan Serahkan Kembali Guantanamo Kepada Kuba

Usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba tidak akan sampai menyerahkan kembali kekuasaan atas Teluk Guantanamo kepada Havana, kata Gedung Putih, Kamis.

Pekanbaru Belum Berlakukan, Moratorium Hotel

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menilai belum saatnya berlakukan kebijakan moratorium atau pembatasan terhadap pembagunan hotel berbintang di wilayah tersebut, walau sudah dua hotel ditutup pada 2014.

Inilah Kesalahan Utama Saat Melamar Kerja

Saat berburu pekerjaan, tentu Anda menyiapkan surat lamaran sebaik mungkin.

Tiongkok Larang 'Nilai-nilai Barat' Masuki Universitas

Menteri Pendidikan Tiongkok Yuan Guiren berjanji untuk melarang semua buku universitas yang menganut "nilai-nilai barat", kata media pemerintah, yang menunjukkan usaha pengetatan ideologi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.