Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kecamatan di Yogyakarta Mulai Terapkan "Paten"

paten, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yogyakarta

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 447

Yogyakarta menjadi kota/kabupaten pertama di DIY yang menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau Paten sebagai awal dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan.

"Meskipun peluncuran program dilakukan di Kecamatan Mergangsan, namun seluruh kecamatan di Yogyakarta siap melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) sehingga pelayanan di kecamatan menjadi pelayanan prima," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta Achmad Fadli di sela-sela peluncuran Paten di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, banyak kecamatan yang sudah mulai mengubah ruangan agar pelayanan bisa dilakukan dalam satu ruangan khusus.

Fadli menargetkan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan tersebut sudah dapat berjalan dengan sempurna baik fasilitas dan mekanisme pelayanannya pada 7 Juni 2013 atau bertepatan dengan ulang tahun Pemerintah Kota Yogyakarta.

Di Kecamatan Mergangsan, terdapat sebuah ruangan khusus yang letaknya sangat strategis sebagai tempat untuk memberikan pelayanan administrasi terpadu tersebut.

Di dalam ruangan tersebut, masyarakat bisa melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan mulai dari izin pedagang kaki lima, izin gangguan, izin mendirikan bangunan dengan luasan kurang dari 100 meter persegi, izin pondokan dan izin pemakaman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono mengatakan, Paten adalah program pelayanan desentralisasi yang diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan yang semakin cepat tersebut sangat diperlukan karena aktivitas dari semua sektor baik lingkungan, ekonomi dan sosial membutuhkan waktu yang dinamis. Ini juga akan mendukung kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sistem pelayanan ini, lanjut Imam, akan terus disempurnakan sehingga pelayanan bisa semakin baik dari waktu ke waktu.

Camat Mergangsan Marjuki mengatakan, pelayanan administrasi terkait kependudukan dan perizinan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

"Namun sekarang sudah semakin disempurnakan. Ada ruangan khusus untuk memberikan layanan secara terpadu ini. Terkadang, kendalanya adalah waktu saat mereka membutuhkan tanda tangan camat," katanya.

Sementara itu, Camat Umbulharjo Agus Winarto mengatakan, sejak empat tahun lalu sudah dilakukan pelayanan terpadu untuk perizinan pedagang kaki lima dan adminstrasi kependudukan.

"Hanya saja, untuk mendukung Paten ini, ruangan masih harus diperbaiki agar lebih nyaman termasuk ada tempat duduk untuk masyarakat saat melakukan layanan," katanya.

Jumlah petugas yang memberikan layanan, lanjut Agus, juga masih terbatas hanya lima orang sehingga masih dibutuhkan tambahan dua orang petugas.

"Selama ini, pelayanan kepada masyarakat juga bisa dilakukan dengan baik dan tetap memenuhi standar waktu yang sudah ditetapkan," katanya. (ant/ed)

Warga Terbantu Dengan Beras Murah Dari Bulog

Sejumlah warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar Bulog yang menjual dengan harga murah, jauh di bawah harga beras di pasaran saat ini.

Pecinta Instagram Dirikan Komunitas igersbandung

Pecinta instagram Kota Bandung menggagas "igersbandung" untuk menyalurkan potensi mereka terhadap berbagai agenda komunitas itu.

Pemerintah Waspadai Modus Baru Perekrutan ISIS

Pemerintah mewaspadai modus baru yang dilakukan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria untuk merekrut anggota baru yaitu melalui kegiatan wisata.

Mensos Cek Kualitas Beras Raskin

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengecek langsung kualitas beras untuk rakyat miskin di gudang Bulog Devisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Palembang, Selasa.

Presiden Minta Penyelesaian Masalah KPK Polri Komprehensif

Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.