Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kartu Banyumas Sehat Berpotensi Bengkakkan Anggaran

kartu banyumas sehat, program jaminan kesehatan daerah

Posted on 21 May 2013. Hits : 680

Sejumlah anggota DPRD Banyumas menilai pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah dalam bentuk Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang tidak dibatasi biaya pengobatannya dapat berpotensi membengkakkan anggaran daerah.

"Program KBS memang bagus, namun harus diingat bahwa keseimbangan alokasi anggaran di APBD untuk program lain harus tetap diperhatikan," kata Wakil Ketua DPRD Banyumas Widodo Dwi Prastowo, di Purwokerto, Selasa.

Widodo mengatakan hal itu kepada wartawan terkait rencana pemberlakuan KBS bagi warga miskin di Kabupaten Banyumas yang masuk dalam Jamkesda.

Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk Jamkesda pada APBD Banyumas 2013 sebesar Rp9 miliar, sedangkan kebutuhan untuk warga miskin nonkuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) mencapai Rp35 miliar per tahun.

Meskipun tercatat sebagai dalam program Jamkesda, warga miskin yang menerima KBS tidak dibatasi biaya pengobatannya di rumah sakit.

Widodo mencontohkan kasus Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta yang tidak membatasi biaya pengobatan ini ditolak sejumlah rumah sakit dan paramedis karena klaim asuransi warga yang berobat melebihi perencanaan.

"Ini jangan sampai terjadi di Banyumas dimana kekuatan APBD kita belum sekuat Jakarta," kata dia yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banyumas.

Kendati mengaku tetap mendukung program pelayanan kesehatan di Banyumas, dia meminta konsentrasi eksekutif sebaiknya tidak hanya difokuskan pada masalah kesehatan.

Menurut dia, masalah kesehatan dan pendidikan telah diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah tinggal memaksimalkan dan menyinergikannya.

"Yang butuh perhatian lebih di Banyumas sebenarnya bagaimana mendorong iklim investasi untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan penanganan infrastruktur di semua lini," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Banyumas Eko Purwanto menilai baik terhadap tidak adanya pembatasan biaya pengobatan dalam KBS.

Akan tetapi, kata dia, verifikasi terhadap warga miskin peserta KBS harus dilakukan secara ketat sehingga benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengujicobakan Kartu Banyumas Sehat (KBS) pada bulan Juli 2013.

"Pada tahap uji coba ini, kami rencanakan sebanyak 10 ribu KBS yang didistribusikan kepada warga miskin di Kabupaten Banyumas. Kami ingin mengetahui reaksi masyarakat dan rumah sakit atas pemberlakuan KBS ini," kata Bupati Banyumas Achmad Husein.

Menurut dia, KBS ini akan ditujukan bagi 167.477 warga miskin di Kabupaten Banyumas yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) namun telah masuk dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Dengan demikian, kata dia, warga miskin yang telah terdaftar dalam progam Jamkesda secara otomatis masuk dalam KBS.

"Namun, KBS berbeda dengan Jamkesda karena tidak ada pembatasan biaya pengobatan yang ditanggung. Kalau dalam Jamkesda biaya pengobatan yang ditanggung maksimal sebesar Rp3 juta, sedangkan dalam KBS akan ditanggung semuanya," kata dia. (ant/ed)

Pertama Kali Masuk Malaysia Puluhan WNI Ditangkap

Puluhan orang yang dideportasi melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara merupakan warga negara Indonesia yang tertangkap saat pertama kali masuk Negeri Sabah, Malaysia.

Dolar AS Menguat Di Tengah Data Ketenagakerjaan Bervariasi

Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya di New York pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor mencerna laporan ketenagakerjaan non pertanian bervariasi dari negara itu.

Ditemukan 15 Kasus DBD Di Kulon Progo

Selama Januari 2016 ditemukan 15 kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan satu diantara penderita meninggal dunia.

Disdikbud Imbau Guru Sertifikasi Tingkatkan Semangat Mengajar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, mengimbau guru yang sudah menikmati dana tunjangan sertifikasi agar meningkatkan semangat belajar-mengajar dan jangan lagi bermalas-malasan.

Enam WNI Dideportasi Tersangkut Kasus Narkoba

Sebanyak enam orang dari 139 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi Pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, karena tersangkut kasus narkoba.