Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kabupaten Jayapura Bentuk Dewan Pengupahan

besaran umk, dewan pengupahan

Posted on 06 May 2013. Hits : 206

Kabupaten Jayapura segera membentuk Dewan Pengupahan (DK), demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH di Sentani, Senin.

"Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja," ujar Yudi.

Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pengupahan. Yang mana nantinya, dewan inilah yang akan menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) dari masukan tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Jika sudah terbentuk Apindo, Dewan Pengupahan dan akhirnya ditetapkannya UMK, belum dapat diterapkan langsung di Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Yudi menuturkan, meskipun sudah ditetapkan besaran UMK, tetapi penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, masyarakat khususnya para pekerja diminta untuk bersabar.

"Nantinya jika sudah ada Dewan Pengupahan, maka sebelum UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan, Kabupaten Jayapura akan memasukkan rancangan UMK sehingga setelah UMP ditetapkan, UMK pun menyusul ditetapkan," urainya.(ant/rd)

Pasar 10 Ulu Segera Beroperasi

Pasar 10 Ulu segera dioperasikan setelah pembangunan dan revitalisasi kawasan selesai Desember ini sesuai dengan masa kerja anggaran proyek yang didanai Kementerian Perdagangan.

CPNS Kotim Jalani Tes Kesehatan

Sedikitnya 81 calon pegawai negeri sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang dinyatakan lulus menjalani tes kesehatan.

Masyarakat Pertanyakan Konsuil Riau

Masyarakat Pekanbaru, Riau mempertanyakan kinerja Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) dalam mengawasi penyambungan instalasi baru, mengingat banyaknya kasus kebakaran akibat rendahnya kualitas instalasi listrik.

Koabang Dijadikan Bandara Penyebaran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), akan menjadikan Bandara Koabang di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara untuk sebagai bandara penyebaran bertaraf internasional.

Kadin Bentuk Satgas Perlindungan TKI

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan dan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Satgas P3TKILN) untuk melengkapi evaluasi dan perbaikan pelaksanaan penempatan para pahlawan devisa ke luar negeri.