Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kabupaten Jayapura Bentuk Dewan Pengupahan

besaran umk, dewan pengupahan

Posted on 06 May 2013. Hits : 206

Kabupaten Jayapura segera membentuk Dewan Pengupahan (DK), demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH di Sentani, Senin.

"Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja," ujar Yudi.

Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pengupahan. Yang mana nantinya, dewan inilah yang akan menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) dari masukan tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Jika sudah terbentuk Apindo, Dewan Pengupahan dan akhirnya ditetapkannya UMK, belum dapat diterapkan langsung di Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Yudi menuturkan, meskipun sudah ditetapkan besaran UMK, tetapi penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, masyarakat khususnya para pekerja diminta untuk bersabar.

"Nantinya jika sudah ada Dewan Pengupahan, maka sebelum UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan, Kabupaten Jayapura akan memasukkan rancangan UMK sehingga setelah UMP ditetapkan, UMK pun menyusul ditetapkan," urainya.(ant/rd)

Pameran IIMS 2014

Besarnya minat masyarakat untuk mengunjungi gelaran IIMS 2014 dan melihat langsung produk terbaru serta teknologi terkini yang ditawarkan para APM membuat area pameran selalu ramai.

NU Dukung Penutupan Lokalisasi

Nahdatul Ulama Provinsi Jambi mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Jambi yang akan menutup dua lokalisasi, yakni Payosigadung atau yang dikenal dengan "pucuk" dan Langit Biru.

International Indonesian Motor Show 2014

Pameran otomotif terbesar di tanah air, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2014, yang menghadirkan berbagai kendaraan dan teknologi terbaru berhasil menjadikannya sebagai tujuan wisata alternatif bagi keluarga.

Rencana Pemanggilan Paksa SKPD Tak Berdasar

Pengamat Kebijakan Publik Sachiroel Alim menyatakan rencana memasukkan aturan pemanggilan paksa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke dalam tata tertib DPRD Kota Surabaya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Perdagangan Indonesia Didorong Perdagangan non-Migas

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Piter Abdullah mengatakan kinerja neraca perdagangan didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat dan melampaui defisit neraca perdagangan migas yang melebar.