Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kabupaten Jayapura Bentuk Dewan Pengupahan

besaran umk, dewan pengupahan

Posted on 06 May 2013. Hits : 206

Kabupaten Jayapura segera membentuk Dewan Pengupahan (DK), demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH di Sentani, Senin.

"Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja," ujar Yudi.

Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pengupahan. Yang mana nantinya, dewan inilah yang akan menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) dari masukan tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Jika sudah terbentuk Apindo, Dewan Pengupahan dan akhirnya ditetapkannya UMK, belum dapat diterapkan langsung di Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Yudi menuturkan, meskipun sudah ditetapkan besaran UMK, tetapi penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, masyarakat khususnya para pekerja diminta untuk bersabar.

"Nantinya jika sudah ada Dewan Pengupahan, maka sebelum UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan, Kabupaten Jayapura akan memasukkan rancangan UMK sehingga setelah UMP ditetapkan, UMK pun menyusul ditetapkan," urainya.(ant/rd)

Kenaikan Harga BBM Dorong Pengusaha Efisiensi

Kenaikan harga bahan bakar minyak mendorong para pengusaha melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional perusahaan agar tidak terlalu tinggi, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus Bambang Sumadyono.

DPRD Kaltim Usulkan P4 Masuk Kurikulum Sekolah

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Rita Artaty Barito mengusulkan program Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dimasukkan kurikulum sekolah demi menjaga moralitas bangsa, khususnya generasi muda sertakehidupan berbangsa dan bernegara.

Nigeria Kembangkan Kebijakan Penanganan Limbah Elektronik

Pemerintah Nigeria pada Rabu (26/11) menyatakan negeri itu telah mengembangkan rancangan kebijakan dan rencana strategis mengenai penanganan limbah elektronok (e-waste).

Asing Kuasai Periwisata di Labuan Bajo

Sejumlah bangunan dan sarana pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, saat ini banyak yang dikuasai oleh pihak asing.

Ada Indikasi Korupsi di Proyek Tata Ruang Kota

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengingatkan besarnya potensi korupsi dalam proyek tata ruang kota.