Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kabupaten Jayapura Bentuk Dewan Pengupahan

besaran umk, dewan pengupahan

Posted on 06 May 2013. Hits : 206

Kabupaten Jayapura segera membentuk Dewan Pengupahan (DK), demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH di Sentani, Senin.

"Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja," ujar Yudi.

Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pengupahan. Yang mana nantinya, dewan inilah yang akan menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) dari masukan tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Jika sudah terbentuk Apindo, Dewan Pengupahan dan akhirnya ditetapkannya UMK, belum dapat diterapkan langsung di Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Yudi menuturkan, meskipun sudah ditetapkan besaran UMK, tetapi penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, masyarakat khususnya para pekerja diminta untuk bersabar.

"Nantinya jika sudah ada Dewan Pengupahan, maka sebelum UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan, Kabupaten Jayapura akan memasukkan rancangan UMK sehingga setelah UMP ditetapkan, UMK pun menyusul ditetapkan," urainya.(ant/rd)

Pengamat : Politik Patron Penyebab Minimnya Peserta Pilkada

Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015.

Panitia : Muktamar Paling Lambat Selesai Tanggal Enam

Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) menargetkan kongres besar organisasi massa Islam terbesar di Indonesia tersebut akan selesai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015.

KPU Diingatkan Waspadai Intervensi Hasil Tes Kesehatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Muh Iqbal Latief mengingatkan kepada semua KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 daerah agar mewaspadai intervensi dari bakal pasangan calon untuk hasil tes kesehatan itu.

Walhi Dorong Pemda Petakan Mata Air Sungai

Wahana Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau pemerintah daerah setempat memetakan potensi mata air sungai sebagai upaya persiapan mengantisipasi bencana kekeringan pada puncak kemarau.

Konflik SDA Selalu Terkait Dengan Penguasaan Lahan

Konflik sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah di Tanah Air terkait dengan penguasaan aset lahan yang dinilai didominasi oleh kolaborasi elite kekuasaan dan pemodal, kata Manajer Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhnur Satyahaprabu.