Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Gubernur Sumsel Tetapkan UMP Rp1,6 Juta

gubernur sumsel, ump, upah minimum provinsi, h alex noerdin, palembang

Posted on 21 Jan 2013. Hits : 666

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp1.6.030.000.

Keputusan UMP itu berdasarkan kesepakatan kalangan buruh bersama H Alex Noerdin saat mereka melaksanakan unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel di Palembang, Senin.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Front Buruh dan Rakyat Sumsel Bersatu itu menginginkan UMP sebesar Rp1,8 juta, namun setelah dilaksanakan perundingan maka diputuskan sebesar itu.

Gubernur Sumsel mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan antara kemampuan perusahaan dengan kondisi kehidupan sekarang ini.

Bahkan, lanjut gubernur, UMP tersebut merupakan yang tertinggi di Sumatera karena pihaknya ingin memperjuangkan nasib rakyat termasuk kalangan pekerja.

Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sumsel Suyono Y mengatakan, memang pihaknya sudah melakukan peninjauan di pasar pasar dan untuk hidup layak UMP harus diatas Rp1,6 juta.

Hal ini berarti gubernur sangat peduli dengan kehidupan masyarakat terutama kalangan buruh, tambah dia.

Sementara Ketua Umum KASBI Pusat Nining Elitos mengatakan, pihaknya memang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi tentang kenaikan UMP tersebut.

Untuk tahap pertama ditetapkan sebesar Rp1,4 juta dari Rp1.350 dari tahun sebelumnya.

Namun, keputusan UMP pertama tersebut pihaknya masih keberatan karena belum sesuai dengan kehidupan layak sekarang ini.

Oleh karena itu, pihaknya datang kembali untuk meminta kepada gubernur agar menaikkan lagi UMP yang diminta tersebut.

"Alhamdulillah gubernur sangat peduli dengan kalangan para buruh di daerah ini sehingga menetapkan UMP lebih dari Rp1,6 juta," ujarnya.

Setelah ditetapkan UMP tersebut, ratusan demonstran langsung membubarkan diri karena upah mereka mengalami kenaikan. (ant/ed)

Mendag Diminta Cabut Permendag 44/2014

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang meminta Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2014, karena mendorong penyelundupan timah dalam jumlah besar.

Uranium Sulbar Tidak Dikomersialisasi

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan kandungan uranium yang terdapat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tidak akan dibuat menjadi komersial tetapi untuk pembangunan bangsa ini.

Pemerintah Akan Perkuat Sistem Logistik Nasional

Pemerintahan Indonesia akan mengoptimalkan penerapan sistem logistik nasional untuk meningkatkan industri logistik Tanah Air, kata Asisten Deputi Fasilitas Sistem Logistik dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza.

KRKP Berharap Pemerintah Lirik Kedelai Edamame

Pemerintah diharapkan dapat melirik produksi kedelai edamame, pasalnya komoditi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memberikan keuntungan bagi petaninya, kata Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah.

Kota Batu Gratiskan Sekolah Swasta

Seluruh sekolah swasta mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK swasta di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, mulai tahun pelajaran 2015 digratiskan karena biaya operasional sekolah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).