Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DPRD Padang: Anggaran BPBD dan Damkar Digabung

anggaran , damkar, bpbd, padang

Posted on 17 Nov 2012. Hits : 339

 Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan, anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada APBD 2013 akan digabung dan dipertanggungjawabkan oleh satu pimpinan.

Muharlion di Padang, Sabtu, mengatakan, untuk tahun 2013 mendatang anggaran APBD di dua dinas tersebut akan digabung, sebab berdasarkan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru dan berlaku mulai Januari 2013, kedua instansi tersebut akan digabungkan.

"Meski dalam pembahasan rancangan APBD 2013, kedua instansi tersebut mengajukan anggaran masih masing-masing, namun untuk penetapannya dalam paripurna nantinya dari usulan anggaran kedua instansi tersebut, akan digabung, sebab yang bertanggung jawab nantinya hanya satu kepala dinas," kata Muharlion.

Dia menambahkan, masih dilakukan pembahasan masing-masing instansi dalam RAPBD disebabkan, memang perda SOTK yang baru, dan berisi penggabungan tersebut baru efektif pada Januari 2013.

Dua instansi tersebut, mulai Januari 2013 yang menjadi satu akan bernama Dinas Pemadam Kebakaran dan Kebencanaan, dimana didalamnya akan ada bidang-bidang yang menangani mulai dari permasalahan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, pelayanan kebakaran, yang sesuai dengan Permendagri Nomor 76 tentang kedaruratan dan kebencanaan.

Berdasarkan informasi yang ada, kedua instansi baik BPBD Kota Padang, maupun Dinas Pemadam Kebakaran setempat telah mengajukan anggran untuk keperluannya, dimana untuk Damkar Padang mengajukan anggaran sekitar Rp5 miliar, dan BPBD mengajukan anggaran Rp3 miliar.

Anggaran Rp5 miliar diajukan Dinas Pemadam Kebakaran setempat dikarenakan dalam tahun 2013, merencanakan untuk menambah peralatan kebakaran, yakni dua unit kendaraan pemadam dengan kapasitas 2.000 liter dan 6.000 liter.

Sedangkan BPBD mengajukan anggaran untuk penanggulangan bencana yang terjadi, diantaranya rehabilitasi dan rekontruksi bagi korban banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada bulan Juli dan September 2012.

Sehubungan dengan itu Kepada Dinas Pemdam Kebakaran Budi Erwanto, mengatakan, karena pemkot Padang belum menunjuk siapa kepala SKPD dalam penggabungan instansi ini, maka pengajuan anggaran baik dari Damkar maupun BPBD memang masih terbagi.

"Kita dari Damkar mengajukan Rp5 miliar, dimana jika digabung dengan BPBD anggaran yang diajukan untuk SKPD baru atau gabungan itu nantinya mencapai Rp8 miliar," jelasnya.

Penggabungan dua instansi tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, dan terciptanya prfesional dalam kapasitas pelayanan funsi penanggulangan bencana, kedaruratan, yang butuh penanganan cepat dan efisien.(ant/ ap)

Ketua KPPS Coblos Sisa Surat Suara

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kepulauan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mencoblos 25 sisa surat suara di Pemilu 2014.

31 Perkara Gagal Disidangkan

Sebanyak 31 perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh gagal disidangkan karena para panitera pengganti di pengadilan itu mogok.

Penjemputan Pesawat Kepresidenan RI

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang Rabu malam menjemput penerbangan perdana pesawat Kepresidenan RI di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Perlu Tim Forensik Lindungi Data Transaksi Keuangan

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, M.H menegaskan diperlukan tim forensik yang menguasai teknologi informasi (IT) guna melindungi akses data transaksi rekening keuangan daerah.

Perlu Klarifikasi 'Maaf'

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Panglima TNI Moeldoko perlu memberikan klasifikasi soal permohonan "maaf" kepada Singapura terkait penataan Kapal RI TNI-AL Usman Harun.