Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DPR Segera Sahkan Kabupaten Morowali Utara

morowali utara, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi

Posted on 06 Feb 2013. Hits : 1258

DPR RI dalam waktu dekat akan mengagendakan pengesahan Kabupaten Morowali Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kata anggota Komisi II DPR Murad Nasir saat dihubungi dari Palu, Selasa malam.

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan pembentukan Kabupaten Morowali Utara tidak ada masalah lagi sehingga tinggal menunggu waktu penetapannya.

"Hari Kamis (7/2) ini ada rencana untuk itu," katanya.

Dia mengatakan tertundanya pengesahan Kabupaten Morowali Utara tersebut pada Desember lalu karena adanya surat keberatan dari dua kecamatan untuk bergabung ke Morowali Utara.

"Yang betulnya pemekaran Morowali Utara sudah dalam proses pengesahannya tinggal ada keberatan dari dua kecamatan dari tokoh masyarakat diperkuat surat bupati sehingga kita tangguhkan pengesahannya sampai menunggu tidak ada lagi masalah," katanya.

Murad mengatakan beberapa waktu lalu sudah ada klarifikasi dari tokoh masyarakat Morowali dan dikawal oleh pemerintah provinsi bertemu dengan Ketua Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri. Klarifikasi itu kata Murad akan menjadi pertimbangan disetujuinya Kabupaten Morowali Utara tersebut.

"Kemarin sudah ada klarifikasi. Artinya kita tinggal tunggu penjadwalannya lagi," katanya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kantor Gubernur Baharuddin HT yang dihubungi beberapa hari sebelumnya mengatakan untuk pemerintah pusat dan DPR tidak ada lagi masalah.

"Kita berharap satu suara. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat tidak ada masalah baik DPR maupun Kementerian," katanya.

Dia mengatakan dari sisi fisik dan administrasi pembentukan Kabupaten Morowali Utara sudah memenuhi syarat.

Baharuddin mengatakan saat dirinya mendampingi sekitar 100 tokoh dari masyarakat Morowali Utara sesungguhnya penolakan bergabungnya dua kecamatan itu tidak ada.

"Mereka bahkan menganggap itu ada penghianatan karena itu sudah berproses sejak tahun 2004," katanya.(ant/rd)

Kalteng Bentuk BPSK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten untuk melindungi para konsumen dari unsur ketidakpuasan atas layanan yang diberikan produsen.

Pemimpin HAMAS Tolak Tuntutan Israel

Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal, Kamis, menolak setiap usaha untuk melucuti senjata gerakan Islam Palestinanya di Gaza seperti yang dituntut Israel, dengan mengatakan senjata-senjata kelompok itu adalah "suci".

NTT Gelar Pilkada Serentak

Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di sembilan daerah pada 2015, kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Silvester Banvatin.

Faksi Pemberontak Sepakat Akhiri Permusuhan

Wakil-wakil dari dua kelompok pemberontak dari Mali utara Kamis sepakat di ibu kota Burkinabe Ouagadougou untuk mengakhiri permusuhan dan membentuk satu front persatuan bagi perundingan dengan pemerintah Mali di Aljazair awal September.

Merek Dagang Lokal Akan di Waralabakan ke Internasional

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) berencana mewaralabakan sejumlah merek dagang lokal atau dalam negeri ke pasar internasional, ujar Ketua Umum AFI Anang Sukandar.