Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Delapan Perusahaan di Bogor Ajukan Penangguhan UMK

penangguhan umk, perusahaan padat karya, bogor, penangguhan upah

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 445

Sebanyak delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, mengajukan penangguhan upah minimum kota/kabupaten 2013 ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi setempat.

"Ada delapan perusahaan yang mengajukan penangguhan tahun ini. Saat ini, surat penangguhan masih dalam proses di tingkat provinsi," kata Kabid Hubungan Industrian dan PKK Samson Purba saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.

Purba mengatakan delapan perusahaan ini merupakan perusaaan padat karya yang berada di wilayah Kota Bogor.

Surat penangguhan upah minimum kota/kabupaten 2013 telah diajukan perusahaan kepada gubernur pada Desember 2012.

Survey serta pengamatan terhadap delapan perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Disnaker Provinsi Jawa Barat sebagai persyaratan untuk menerima penangguhan pembayaran UMK 2013.

Menurut Purba, tahun ini terbanyak perusahaan yang melakukan penangguhan UMK 2013 dibanding tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu dan dua perusahaan saja.

"Dari 820 perusahaan, delapan perusahaan melakukan penangguhan, selama ini hanya ada satu dua saja yang melakukan penanguhan," katanya.

UMK Kota Bogor 2013 mengalami kenaikan dari Rp1.174.000 menjadi Rp2.002.000 yang mulai akan dibayarkan pada Februari mendatang.

Di Kota Bogor terdapat 820 perusahaan yang umumnya bergerak dibindang perdagangan dengan jumlah karyawan sebanyak 42.000 orang. (ant/ed)

Jadwal Pemberangkatan Dua Kapal Cepat Palembang-Bangka Bergilir

Jadwal pemberangkatan kapal cepat dua perusahaan yang melayani rute Palembang-Bangka sejak Maret 2015 hingga kini masih ditetapkan secara bergilir.

Pengalihan Lalu Lintas Di Gianyar

Lalu lintas menuju Stadion Kapten I Wayan Diptadi Kabupaten Gianyar, Bali terpaksa dialihkan serangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk membuka piala presiden, Minggu (30/8).

BKMT Sultra Kerjasama Program Dengan Kemenkes

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sulawesi Tenggara kerja sama program kerja dengan Kementrian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Tahun 2015.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Masih Persial

Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj Masyhura Illa Ladamai mengatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 masih berlaku secara parsial karena tidak jelas dicantumkan perlindungan bagi konsumen muslim.

Pemkab Padangpariaman Dukung Perkembangan Seniman Lokal

Pemerintah kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat (Sumbar) mendukung perkembangan dan pencapaian prestasi seniman lokal yang berasal dari daerah tersebut.