Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

Menteri KPPPA Bakti Sosial Kartini Di Vihara

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise menghadiri bakti sosial peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) di Vihara Saddharma, Tamansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Pengacara Ajak Warga Mimika Awasi Realisasi APBD

Pengacara atau praktisi hukum Timika Thomas Temorubun mengajak warga di wilayah itu ikut mengawasi realisasi program setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dianggarkan dalam APBD 2015.

Pemkab Solok : Perawatan Taman Arosuka Rp 200 Juta

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menganggarkan dana sebanyak Rp200 juta per tahun untuk pemeliharaan dan perawatan 12 taman wisata terpadu di kawasan Arosuka.

Sulbar Tolak Ekspor Buah Kakao Mentah

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyatakan Pemerintah Provinsi Sulbar menolak melakukan ekspor buah kakao mentah (asalan) untuk membangun industri kakao di daerahnya.

Mentan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan pentingnya ketahanan pangan untuk Indonesia khususnya bagi para petani, di mana jika ketahanan pangan lemah maka kedaulatan negara akan terancam.