Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

Relawan: Komitmen Jokowi Mulai Terbukti

Kalangan pengusaha muda yang tergabung dalam Entrepreneur and Professional for Jokowi menilai komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi sudah terbukti dengan upaya menyerahkan nama kandidat menteri ke KPK dan PPATK.

Unjuk Rasa Anti Ahok Ganggu Lalu Lintas

Arus lalu lintas jalan kawasan kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat, terhambat unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menolak rencana pengangkatan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi gubernur pengganti Joko Widodo.

Wali Kota Apresiasi Kegiatan Simulasi Teroris

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengapresiasi kegiatan latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Satuan Yonif 900/Raider Rindam IX Udayana dalam penanganan aksi terorisme di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

ITS Berstatus PTN-BH

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terhitung sejak 17 Oktober 2014 bersama Unpad Bandung, Unhas Makassar, dan Undip Semarang.

Indonesia Konsultasi Dengan Brazil

Pemerintah mempersiapkan sesi konsultasi dengan Brazil terkait proteksi perdagangan daging ayam beku dan olahannya, di mana Negeri Samba tersebut telah melaporkan Indonesia ke World Trade Organization.