Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

Presiden Jokowi Diharapkan Bawa Investasi di Banten

Presiden Joko Widodo diminta mendatangkan investasi di Provinsi Banten guna menyejahterakan masyarakat serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal di daerah itu.

Kebijakan Ekonomi Global Jokowi Juga Dinanti

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar, kata seorang pengamat LIPI.

Iklim Investasi Lebak Dijamin Kkondusif

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjamin iklim investasi di daerah ini kondusif dan aman sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

KIS dan BPJS Bisa Terintegrasi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicanagkan Presiden Joko Widodo bisa terintegrasi.

Jokowi Diharapkan Hapus Kesenjangan Daerah-Pusat

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi berharap pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menghapuskan kesenjangan antara pusat daerah.