Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

Iran Berharap Sanksi Akan Dicabut Desember

Wakil menteri perminyakan Iran mengatakan, Senin, ia berharap seluruh sanksi internasional dicabut pada akhir pada tahun ini jika kesepakatan nuklir dicapai bersama kekuatan-kekuatan dunia pada Juni 30.

Ratusan Perusahaan Di Makassar Abaikan Aturan Ketenagakerjaan

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar menyebutkan, ratusan perusahaan di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu telah mengabaikan ketentuan ketanagakerjaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Cara Mengatasi Kenaikan Harga BBM

Dalam situasi ekonomi dan politik di negeri kita yang carut marut ini, kita mesti pandai berhemat, terutama dalam menghadapi kian melambungnya harga BBM dan langkanya minyak, solar di SPBU-SPBU.

Gus Sholah Berikan Kehidupan Layak Kepada Rohingya

KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah meminta pemerintah memberikan kehidupan yang layak kepada ribuan imigran muslim Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia.

Wagub Sulut : WKI GMIM Aset Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Dr Djouhari Kansil menyatakan Wanita Kaum Ibu (WKI) Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) merupakan aset luar biasa dalam pembangunan daerah dan bangsa.