Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

Anggota Sapma PP Terpilih Jadi Ketua KNPI

Lupiana Adam dari unsur Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia setempat Periode 2014-2017.

DPD RI Dorong Pelaksanaan Program Pemprov Riau

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau menyatakan siap mendorong pelaksanaan program yang diusung pemerintah setempat hingga ke jajaran nasional.

Polisi Tambah Pasukan Jika Freeport Jadi Mogok

Kepolisian Resor Mimika, Papua, akan meminta tambahan pasukan dari Polda Papua jika rencana mogok ribuan pekerja PT Freeport Indonesia, PT KPI dan PT PJP jadi dilakukan dalam waktu dekat.

Dinsos Rohul Kukuhkan 40 Tagana Desa

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, mengukuhkan sebanyak 40 orang Tanggap Darurat Bencana (Tagana) Desa Rantau Benuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan dalam mengedukasi warga desa agar siaga saat bencana.

Permintaan Meubel Kulon Progo Meningkat Signifikan

Permintaan meubel di Desa Bumirejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun terkendala kekurangan tenaga terampil.