Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Aset Pemkot Medan Akan Disertifikasi

seluruh aset, diselesaikan secara hukum

Posted on 03 Apr 2013. Hits : 269

Wali Kota Medan Rahudman Harahap menyampaikan rencananya akan mensertifikatkan seluruh aset milik Pemkot Medan agar semua aset tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Selain akan mensertifikat seluruh aset milik Pemko Medan, saya juga berharap agar permasalahan-permasalahan tanah yang ada di Kota Medan dapat dikoordinasikan dengan baik agar diselesaikan secara hukum," katanya saat menerima Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Medan Dwi Purnama di Balai Kota Medan, Selasa.

Dengan koordinasi yang dilakukan dengan Kepala BPN yang baru ini, Rahudman optimistis kasus-kasus tanah yang terjadi di Kota Medan dapat terselesaikan.

Sebab, menurut dia permasalahan tanah di kota itu sangat rumit, bahkan ada yang memiliki SK Tanah yang tumpang tindih.

"Ada pula tanah milik orang lain yang diklaim menjadi miliknya. Persoalan-persoalan inilah yang harus diselesaikan agar tidak menyebakan terjadinya pertikaian," katanya.

Lebih lanjut Rahudman juga berharap agar dalam mengeluarkan sertifikat, terutama lahan yang berada di jalur hijau untuk benar-benar melakukan pengawasan secara ketat, sebab adasertifikat warga yang dikeluarkan sampai ke pinggir sungai.(ant/rd)

Jadwal Pemberangkatan Dua Kapal Cepat Palembang-Bangka Bergilir

Jadwal pemberangkatan kapal cepat dua perusahaan yang melayani rute Palembang-Bangka sejak Maret 2015 hingga kini masih ditetapkan secara bergilir.

Pengalihan Lalu Lintas Di Gianyar

Lalu lintas menuju Stadion Kapten I Wayan Diptadi Kabupaten Gianyar, Bali terpaksa dialihkan serangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk membuka piala presiden, Minggu (30/8).

BKMT Sultra Kerjasama Program Dengan Kemenkes

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sulawesi Tenggara kerja sama program kerja dengan Kementrian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Tahun 2015.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Masih Persial

Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj Masyhura Illa Ladamai mengatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 masih berlaku secara parsial karena tidak jelas dicantumkan perlindungan bagi konsumen muslim.

Pemkab Padangpariaman Dukung Perkembangan Seniman Lokal

Pemerintah kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat (Sumbar) mendukung perkembangan dan pencapaian prestasi seniman lokal yang berasal dari daerah tersebut.