Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

41 Sekolah Di Mukomuko Tidak Terakreditasi

tidak terakreditasi, delapan standar nasional pendidikan

Posted on 03 Apr 2013. Hits : 177

Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan hingga sekarang masih ada 41 dari 126 SD, SMP, dan SMA di daerah itu yang tidak terakreditasi.

"Sebanyak 41 sekolah yang tidak terakreditasi di daerah itu terdiri atas 22 SD, 12 SMP, enam SMA, dan satu SMK," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko Suwarto, di Mukomuko, Selasa.

Ia menjelaskan, sekolah yang tidak terakreditasi hingga sekarang itu karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi dan merealisasikan delapan standar nasional pendidikan.

Delapan standar nasional pendidikan yang belum harus dipenuhi oleh sekolah agar terakreditasi, sebutnya, yakni standar isi, proses, SKL, pembiayaan, penilaian, tenaga pendidik, sarana dan prasarana.

Ia mengatakan, konsekuensi bagi sekolah yang tidak terakreditasi itu tidak bisa menyelenggarakan ujian nasional (UN) sendiri di sekolahnya, tetapi siswanya terpaksa menginduk ke sekolah yang telah terakreditasi.

"Kalau UN terpaksa siswa di sekolah tidak terakreditasi gabung dengan sekolah yang terakreditasi," katanya.(ant/rd)

Bank Papua Tuan Rumah Penarikan Undian Simpeda

Bank Papua menjadi tuan rumah kegiatan penarikan hadiah undian Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) bertajuk Panen Rejeki Periode II tahun 2014 yang diselenggarakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Asbanda).

PWI Pamerkan Foto Tiga Dimensi

Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berencana memamerkan karya foto tiga dimensi serta foto tematik Sampit Tempo Dulu dan Kini selama sepekan mulai 27 Oktober.

PDIP Ingin Musyawarah Antar Fraksi Terkait AKD

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan musyawarah dan mufakat antarfraksi di DPR untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

Banten Minta DPD Dukungan DPD Realisasi Proyek Strategis

Pemerintah Provinsi Banten meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis nasional di Banten.

PNS Jabar Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan mendukung Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari program itu.