Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Sekda Seluma Divonis Dua Tahun Penjara

sekretaris daerah seluma, divonis dua tahun penjara, denda 100juta

Posted on 23 Apr 2013. Hits : 112

Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Mulkan Tajudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider lima bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan pakaian dinas, Selasa (23/4).

Sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mimi Haryani.

Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 1,5 tahun penjara.

Selain Mulkan, Hakim juga menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa lainnya yakni Faisal Bustaman selaku ketua panita lelang dan Abdul Wahid selaku PPTK selama 1,5 tahun penjara denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Putusan ini sama dengan tuntutan JPU.

Menurut hakim, Mulkan dan kedua rekannya terbukti menyalahi aturan sehingga proyek dengan nilai Rp2,3 miliar itu merugikan negara sebesar Rp750 juta.

"Proyek ini tidak sesuai dengan jumlah PNS yang hanya 3.702 orang, sementara jumlah pengadaan untuk 5.000 PNS sehingga terindikasi penggelembungan dana," katanya.

"Selain itu dalam prosedur pelelangan juga terjadi penyimpangan karena dilakukan dengan penunjukan langsung," katanya.

Setelah membacakan putusan tersebut, hakim mempersilahkan ketiga terpidana melakukan banding setelah tujuh hari ke depan.

Sedangkan status ketiga terpidana yang saat ini merupakan tahanan kota tetap berlanjut hingga adanya keputusan banding atau tidak.

Sementara itu, Mulkan Tajudin yang ditemui seusai sidang menolak memberikan komentar.

Pejabat Kabupaten Seluma itu menggunakan kemeja merah abu-abu, dan langsung meninggalkan ruang sidang diiringi keluarganya.

Kuasa hukum Mulkan, Tito Aksoni mengatakan, terkait putusan hakim kliennya belum bisa memutuskan apakah melakukan banding atau tidak.

"Masih pikir-pikir dulu, karena masih diberi waktu tujuh hari kedepan," katanya.

Tito juga mengaku tidak sependapat dengan putusan hakim khususnya terkait kerugian negara, khususnya penghitungan harga satuan barang.

Dalam hal ini, BPKP masih menggunakan harga satuan pada 2012, padahal pengadaan pakaian dinas ini pada 20117.

"Berarti kerugian negara tidak sebesar itu, sebab harga bahan tahun 2007 lalu berbeda jauh dengan harga pada 2012," katanya.

Lain halnya dengan dua terdakwa lainnya, yakni Faisal Bustaman dan Abdul Wahid yang akan melakukan banding.

Pengacara Faisal, Humisar Tambunan mengatakan, dalam hal ini kliennya merasa keberatan dengan putusan hakim karena Faisal dituduh ikut menandatangani surat pencairan dana.

"Faisal hanya sebatas ketua panitia lelang, tugasnya sudah selesai ketika pemenang lelang sudah diputuskan, selanjutnya tanggungjawab PPTK," katanya.

Kasus ini terbukti penggelembungan jumlah pakaian dinas yang tak sesuai dengan jumlah PNS yang hanya berjumlah 3.000 orang sementara dalam proyek itu sebanyak 5.000 pakaian.

Selain itu penyimpangan juga terjadi pada prosedur pelaksanaan proyek yang dilakukan dengan sistem penunjukan langsung sehingga melanggar Keppres nomor 80 Tahun 2003, tentang metode penunjukan langsung yang hanya dapat dilakukan dengan nilai proyek maksimum Rp 100 juta.

Sementara proyek tersebut anggarannya sebesar Rp2,3 miliar yang seharusnya melalui proses tender.(ris/ant)

Lebanon Batasi Arus Pengungsi

Lebanon tak bisa memikul beban lebih banyak pengungsi Suriah yang datang ke negeri itu dan akan berusaha membatasi jumlah pengungsi tersebut, kata menteri dalam negeri Lebanon, Selasa (15/4).

Dukungan Optimalisasi Pendidikan Hindu

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendidikan Hindu sehingga umat dapat lebih baik memahami ajaran agamanya.

Penjualan Properti Nasional Melambat

Penjualan properti secara nasional pada tiga bulan pertama tahun 2014 melambat dibanding tahun sebelumnya, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Jumlah Anak Terlantar di Sumsel Turun

Dinas Sosial Sumatera Selatan terus berupaya menurunkan jumlah anak terlantar yang berhasil diturunkan di provinsi setempat pada tahun 2014 ini guna meminimalkan berbagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Pengumpulan Poin Adipura Terganjal

Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan upaya mengejar ketertinggalan 2 poin penilaian Adipura 2014 terganjal resistensi warga perumahan yang menolak kehadiran tempat pengelolaan sampah swadaya di lingkungan mereka.