Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Peragi : Pidana Umum untuk Jerat Perusak Kebun

peragi, pidana umum, jerat perusak kebun, pengerusakan kebun, pontianak

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 441

Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Achmad Manggabarani mengatakan, aparat penegak hukum dapat menggunakan tindak pidana umum untuk kasus pengerusakan kebun atau kegiatan lain yang mengganggu usaha perkebunan.

"Karena pasal 21 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," kata Achmad Manggabarani saat lokakarya tentang perkebunan di Pontianak, Senin.

Pasal 21 UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan".

Selain pasal itu, Mahkamah Konstitusi juga mencabut Pasal 47 dari UU yang sama yang mengatur ancaman pelanggar terhadap pasal 21 dapat dipidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Ia mengakui, pascadicabutnya Pasal 21 UU No 18 Tahun 2004, ada kesan bahwa siapa saja dapat melakukan tindakan untuk merusak perkebunan.

Penyidik dari Direskrim Khusus Polda Kalbar, AKBP Andi Fairan mengatakan, polisi yang berhadapan dengan masyarakat dalam konflik di perkebunan.

Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Pusat, Soedjai Kartasasmita menambahkan, perusahaan yang seharusnya menjadi korban dalam berbagai kasus konflik lahan.

Ia mencontohkan, PT Perkebunan Nusantara IV yang ribuan hektare lahannya diserobot berbagai pihak. "Malahan PT PN IV yang dituduh sebagai pemicu konflik," katanya menegaskan.

Ia tidak memungkiri akan semakin banyak tantangan yang dihadapi perusahaan perkebunan sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menghadapinya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,9 juta hektare. Hampir separuh atau sekitar 41 persen dikelola dan dikuasai rakyat.

Sedangkan di Kalbar, luas perkebunan kelapa sawit 880 ribu hektare dan 255.235 hektare diantaranya dikelola rakyat.

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 21 dan Pasal 47 UU No 18 Tahun 2004 setelah menerima gugatan yang dimohonkan empat petani tradisional yakni Japin (asal Desa Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Vitalis Andi (Desa Mahawa, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Sakri (asal Desa Soso, Blitar, Jawa Timur) dan Ngatimin alias Keling (Desa Pergulaan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara). Mereka dijatuhi hukuman pidana ketika mempertahankan lahan adat dan hak kelolanya dari perampasan perusahaan perkebunan sawit. (ant/ed)

Menteri KPPPA Bakti Sosial Kartini Di Vihara

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise menghadiri bakti sosial peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) di Vihara Saddharma, Tamansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Pengacara Ajak Warga Mimika Awasi Realisasi APBD

Pengacara atau praktisi hukum Timika Thomas Temorubun mengajak warga di wilayah itu ikut mengawasi realisasi program setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dianggarkan dalam APBD 2015.

Pemkab Solok : Perawatan Taman Arosuka Rp 200 Juta

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menganggarkan dana sebanyak Rp200 juta per tahun untuk pemeliharaan dan perawatan 12 taman wisata terpadu di kawasan Arosuka.

Sulbar Tolak Ekspor Buah Kakao Mentah

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyatakan Pemerintah Provinsi Sulbar menolak melakukan ekspor buah kakao mentah (asalan) untuk membangun industri kakao di daerahnya.

Mentan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan pentingnya ketahanan pangan untuk Indonesia khususnya bagi para petani, di mana jika ketahanan pangan lemah maka kedaulatan negara akan terancam.