Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Peragi : Pidana Umum untuk Jerat Perusak Kebun

peragi, pidana umum, jerat perusak kebun, pengerusakan kebun, pontianak

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 441

Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Achmad Manggabarani mengatakan, aparat penegak hukum dapat menggunakan tindak pidana umum untuk kasus pengerusakan kebun atau kegiatan lain yang mengganggu usaha perkebunan.

"Karena pasal 21 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," kata Achmad Manggabarani saat lokakarya tentang perkebunan di Pontianak, Senin.

Pasal 21 UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan".

Selain pasal itu, Mahkamah Konstitusi juga mencabut Pasal 47 dari UU yang sama yang mengatur ancaman pelanggar terhadap pasal 21 dapat dipidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Ia mengakui, pascadicabutnya Pasal 21 UU No 18 Tahun 2004, ada kesan bahwa siapa saja dapat melakukan tindakan untuk merusak perkebunan.

Penyidik dari Direskrim Khusus Polda Kalbar, AKBP Andi Fairan mengatakan, polisi yang berhadapan dengan masyarakat dalam konflik di perkebunan.

Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Pusat, Soedjai Kartasasmita menambahkan, perusahaan yang seharusnya menjadi korban dalam berbagai kasus konflik lahan.

Ia mencontohkan, PT Perkebunan Nusantara IV yang ribuan hektare lahannya diserobot berbagai pihak. "Malahan PT PN IV yang dituduh sebagai pemicu konflik," katanya menegaskan.

Ia tidak memungkiri akan semakin banyak tantangan yang dihadapi perusahaan perkebunan sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menghadapinya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,9 juta hektare. Hampir separuh atau sekitar 41 persen dikelola dan dikuasai rakyat.

Sedangkan di Kalbar, luas perkebunan kelapa sawit 880 ribu hektare dan 255.235 hektare diantaranya dikelola rakyat.

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 21 dan Pasal 47 UU No 18 Tahun 2004 setelah menerima gugatan yang dimohonkan empat petani tradisional yakni Japin (asal Desa Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Vitalis Andi (Desa Mahawa, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Sakri (asal Desa Soso, Blitar, Jawa Timur) dan Ngatimin alias Keling (Desa Pergulaan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara). Mereka dijatuhi hukuman pidana ketika mempertahankan lahan adat dan hak kelolanya dari perampasan perusahaan perkebunan sawit. (ant/ed)

Kalteng Bentuk BPSK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten untuk melindungi para konsumen dari unsur ketidakpuasan atas layanan yang diberikan produsen.

Pemimpin HAMAS Tolak Tuntutan Israel

Pemimpin HAMAS Khaled Meshaal, Kamis, menolak setiap usaha untuk melucuti senjata gerakan Islam Palestinanya di Gaza seperti yang dituntut Israel, dengan mengatakan senjata-senjata kelompok itu adalah "suci".

NTT Gelar Pilkada Serentak

Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di sembilan daerah pada 2015, kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Silvester Banvatin.

Faksi Pemberontak Sepakat Akhiri Permusuhan

Wakil-wakil dari dua kelompok pemberontak dari Mali utara Kamis sepakat di ibu kota Burkinabe Ouagadougou untuk mengakhiri permusuhan dan membentuk satu front persatuan bagi perundingan dengan pemerintah Mali di Aljazair awal September.

Merek Dagang Lokal Akan di Waralabakan ke Internasional

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) berencana mewaralabakan sejumlah merek dagang lokal atau dalam negeri ke pasar internasional, ujar Ketua Umum AFI Anang Sukandar.