Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Ombudsman Riau : Pelayanan Pemda Banyak Dikeluhkan Masyarakat

Ombudsman Wilayah Riau menyatakan pelayanan pemerintah daerah di daerah tersebut masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya dalam layanan kesehatan warga yang diduga kurang memenuhi standar pelayanan publik.

Himni : Investor Kesulitan Kembangkan Pembangkit Energi Baru

Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Arnold Soetrisnanto mengatakan investor kesulitan mengembangkan pembangkit berbahan bakar energi baru dan terbarukan (EBT) karena berbagai hal.

Presiden Dijadwalkan Groundbreaking Jalan Tol Sumatera

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Desa Sabahbalau Kabupaten Lampung Selatan, pada 30 April 2015.

Aksi Damai Wartawan Di Nagan Raya Ricuh

Aksi damai sejumlah jurnalis menyampaikan protes di halaman kantor Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, di Jeram, Senin, berlangsung ricuh karena pejabat setempat tidak terima tuntutan wartawan.

Kejari Bengkalis Gelar Kontes Batu Akik

Kejaksaan Negeri Bengkalis, Provinsi Riau, menggelar pameran dan kontes batu akik bertajuk 'Adhyaksa Gamestone' dalam rangka memperingatai hari Adhyaksa ke-55.