Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Calon Haji Biak Berangkat Kloter Sembilan

Sebanyak 18 calon haji asal Kabupaten Biak Numfor, Papua akan diberangkatkan ke tanah suci Makkah, Saudi Arabia dengan kelompok terbang (Kloter) sembilan embarkasi haji Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

DTKP Semarang : Pemakaman 'Overload' Empat Tahun Mendatang

Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang memprediksi lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang ada di wilayah itu akan 'overload' pada empat tahun mendatang.

PDAM : Sungai Martapura Mengalami Keasinan Tinggi

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyatakan kondisi air sungai Martapura saat ini mengalami keasinan yang sangat tinggi, hingga tidak dapat diproduksi menjadi air siap kosumsi.

Bawasalu Proses Gugatan Sengketa Pilkada Gusti Iskandar

Kepala Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan Mahyuni mengatakan, pihaknya siap memproses gugatan sengketa Pilkada yang diajukan tim hukum pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Gusti Iskandar dan Karyono Ibnu Ahmad.

Ekonomi Terpuruk Picu Jual Beli Suara

Terpuruknya ekonomi Indonesia selama hampir setahun terakhir ini berdampak pada semua sektor tidak terkecuali pada pemilihan kepala daerah yang mendorong warga untuk terlibat langsung dalam praktik politik uang (money politics).