Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Kemenag Aceh Kumpulkan 144 Kantong Darah

Kanwil Kemenag Aceh dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry berhasil mengumpulkan sebanyak 144 kantong darah yang didonorkan karyawan dari dua lembaga tersebut.

Bendungan Tommo Mamuju Didanai Rp100 Miliar

Pembangunan bendungan Tommo di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, didanai sekitar Rp100 miliar pada tahun 2015 oleh Kementrian Pekerjaan Umum.

Saluran Irigasi Sawah Sulbar Butuh Perbaikan

Saluran irigasi pertanian yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat butuh perbaikan untuk mendukung peningkatan produksi komoditi padi yang ditargetkan mencapai satu juta ton.

BPK Siap Terbuka Menginformasikan LHP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, siap terbuka dalam menginformasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemerintah di Sulbar dan kabupatennya.

Pemkab Mamuju Gelar Bimtek Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknik Perencanaan Pembangunan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.