Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Kementerian PUPR Dirikan Posko Lebaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Posko Lebaran di seluruh daerah Indonesia untuk memantau dan menangani secara darurat kerusakan jalan dan jembatan pada ruas jalan yang dikelola satuan kerja di berbagai wilayah.

Wawali Kunjungi Rumah Belajar Anak Pemulung Antang

Wakil Wali Kota Makassar H Syamsu Rizal mengunjungi rumah belajar anak pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala, Makassar.

Mamuju Alami Inflasi 1,05 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, perkembangan hasil Survei Harga Konsumen 82 kota di Indonesia pada bulan Mei 2015, menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, turut mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 117,53.

Pasar Murah Berlakukan Kebijakan Satu KTP Satu Produk

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Jakarta Utara, akan menggelar pasar murah.

Demokrat Baru Tetapkan Cabup Di Enam Kabupaten

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Partai Demokrat Sulawesi Selatan Syamsu Rizal menyatakan jika partainya baru menetapkan kandidat bupati di enam daerah dari 11 kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015.