Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

JPPR Ungkap Temuan Dana Kampanye Pilkada 2015

Lembaga pemantau pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkapkan temuannya atas penggunaan dana kampanye Pilkada 2015 oleh 27 pasangan calon di sembilan daerah Pilkada.

KPI Libatkan Masyarakat Terkait Evaluasi Program Televisi

Komisi Penyiaran Indonesia melibatkan masyarakat terkait evaluasi program siaran 10 televisi swasta berjaringan nasional melalui uji publik yang berakhir 31 Januari 2016.

Bursa Efek Ajari Investor Tekhnik Investasi Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bakal menyelenggarakan pelatihan tentang tekhnik berinvestasi saham bagi para investor yang ingin mendalami tentang bagaimana membaca grafik dan tren pergerakan saham.

Atlet Asal Sulbar Perkuat ASEAN Games 2018

Atlet dayung putri asal Provinsi Sulawesi Barat, Ramlah yang selama ini menjadi binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), kini terpilih dalam seleksi atlet nasional untuk berlaga di turnamen ASEAN GAMES 2018 mendatang.

DPRD Kalsel Optimistis Selesai Bahas Prolegda 2016

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kalimantan Selatan HM Rosehan NB optimistis lembaga legislatifnya akan selesai membahas Raperda yang masuk program legislasi daerah tingkat provinsi tersebut tahun 2016.