Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 279

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Filipina Bangun Sistem Bantuan Buat Tenaga Kerjanya Di Negara Bergolak

Pemerintah Filipina telah mempersiapkan paket bantuan penyatuan menyeluruh dan layanan buat tenaga kerja Filipina di luar negeri (OFW) yang dipulangkan berdasarkan perintah pemulangan wajib dari negara yang dicabik perang, kata pejabat senior pemerintah, Rabu.

Kemenhub Tegaskan Pengawasan Perahu Penumpang Agar Diperketat

Kementerian Perhubungan menegaskan pihak terkait dapat memperketat pengawasan terhadap perahu penumpang antardaerah agar kejadian nahas seperti tenggelamnya Kapal 'Berkat Bersaudara' di perairan Kuala Kapuas tidak terulang lagi.

Jalur Mudik Suramadu-Blega Rawan Kriminal

Jalur mudik dari Jembatan Suramadu hingga Blega, Bangkalan, Jawa Timur, rawan tindakan kriminal sehingga para pemudik diimbau lebih berhati-hati dan disarankan melakukan perjalanan di siang hari.

Belum Terjadi Peningkatan Arus Balik Di Cicaheum

Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jawa Barat, belum menunjukkan peningkatan arus balik penumpang bus yang datang dari beberapa kota di Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dua hari setelah Lebaran, Rabu.

Empat Korban Feri Tenggelam Ditemukan

RSUD H Soemarno Sosroatmodjo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, menyebutkan hingga Rabu sore pihak Tim SAR gabungan menemukan empat korban feri tenggelam dari enam korban yang hilang.