Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Hewan Kurban NTT Dijamin Sehat

Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur menjamin ternak yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha 1435 Hijriah adalah hewan yang sehat dan memenuhi syarat.

Wali Kota Bandarlampung Minta Laporkan Kekeringan

Wali Kota Bandarlampung Herman HN minta ketua rukun tetangga dan lurah segera melaporkan wilayah yang mengalami kekeringan, agar mobil tangki air segera ke lokasi untuk mendistribusikan air bersih yang diperlukan.

PNS Tak Disiplin Diberi Sanksi

Wakil Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menegaskan instansi terkait harus memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil pemerintah setempat yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya.

PBB Diminta Hentikan Pendudukan Israel 2016

Palestina meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengatur November 2016 sebagai batas waktu mengakhiri pendudukan Israel, menurut rancangan resolusi yang diperoleh AFP Rabu.

Gapki Berharap Pemprov Sumut Tetap Mendukung Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap mendukung dan melindungi sawit menyusul adanya rencana Gubernur H Gatot Pujo Nugroho mengambil sikap terkait belum 'gol'nya permintaan dana bagi hasil perkebunan.