Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Tower Telekomunikasi Hasilkan PAD Rp352,16 Juta

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan dari jumlah operator tower teleokomunikasi yang ada di daerah itu, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat pemerintah daerah setempat mencapai Rp352,16 juta dalam setahun.

Silang Sengkarut Monorail Jakarta dari Masa Foke, Jokowi Sampai Ahok

Pembangunan monorail di Jakarta masih menjadi isu yang tidak ada habisnya untuk dibahas sejak kepemimpinan beberapa gubernur.

Mukomuko Datangkan Gabah Dari Luar Provinsi

Kalangan pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak sebulan terakhir terpaksa mendatangkan gabah kering panen dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhan beras warga masyarakat setempat.

Kebutuhan Media Terintegrasi Semakin Tinggi

Kebutuhan akan adanya media terintegrasi semakin tinggi karena berita dan informasi yang beredar di masyarakat semakin banyak dan cenderung acak.

Hypermart Tarik Sebagian Apel Impor

Pusat perbelanjaan Hypermart menarik sebagian apel impor yaitu yang berjenis Granny Smith dan Royal Gala karena diduga mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan manusia.