Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Landak Anggarkan Rp1 Miliar Tertibkan Peti

pemkab landak, anggarkan 1 miliar, tertibkan peti

Posted on 01 Oct 2013. Hits : 239

Pemerintah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, akan menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar untuk penertiban pertambangan emas tanpa izin (Peti) yang telah banyak merusak lingkungan di kabupaten itu.

"Kami kembali akan anggarkan Rp1 miliar dalam APBD untuk membantu aparat dalam penertiban tambang ilegal di Kabupaten Landak," kata Bupati Landak Adrianus Asia Sidot di Ngabang, Selasa.

Adrianus menargetkan, Sungai Landak bisa kembali bersih, jernih dan bisa dipakai sebagai sumber air bersih oleh masyarakat Kabupaten Landak, karena Kota Kabupaten Landak, yaitu Ngabang, masih kesulitan air bersih.

"Saya saja di rumah dinas beli air tangki, karena memang tidak ada air bersih, sementara PDAM Ngabang belum optimal," ungkapnya.

Aktivitas Peti di Kabupaten Landak sudah lama marak, dan sudah sering ditertibkan, baik oleh aparat berwenang dan pemerintah Kabupaten Landak, tetapi belum bisa tuntas, sehingga masih harus dilanjutkan penertibannya.

"Tetapi, pola pikir masyarakat masih saja belum berubah, kami tidak pernah melarang mengambil kekayaan tanah Landak, baik berupa emas dan tambang lainnya, asal bertanggung jawab tidak mencemari lingkungan yang merugikan orang banyak," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Landak yang baru Ajun Komisaris Besar (Pol) Fransiskus Tjahyono mengatakan, siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan kepolisian, dalam menjalankan tugasnya di landak.

"Kami siap membantu dan bekerja sama dengan semua pihak baik masyarakat, Pemkab Landak, dan sejumlah stakeholder yang ada," katanya.(ris/ant)

Kemenpan-RB Sebut Pengaturan Kelembagaan Kementerian Telah Selesai

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pengaturan kelembagaan di 34 kementerian dalam Kabinet Kerja telah selesai dan siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Status Perusda Sulitkan BPD Kaltim Kembangkan Bisnis

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Josep mengemukakan status sebagai perusahaan daerah menyulitkan Bank Pembangunan Daerah Kaltim mengembangkan bisnisnya, karena terbentur regulagi dan permodalan.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Munas NU

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, 14-15 Juni 2015.

KNPI Minta ASEAN Peduli Terhadap Pengungsi Rohingya

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendorong negara-negara ASEAN untuk peduli terhadap penanganan ribuan etnis Rohingya dan Bangladesh di Aceh.

Pemkab Manfaatkan Lubang Tambang Untuk Budidaya Ikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung manfaatkan lubang bekas penambangan bijih timah untuk tempat pembudidayaan ikan air tawar.