Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Tolak Permohonan Syiah Sampang

mk, tolak permohonan, syiah, sampang

Posted on 19 Sep 2013. Hits : 249

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan terpidana penistaan agama yang juga pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, yang menguji Pasal 156 (a) KUHP juncto Pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon (Tajul Muluk, Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umat Shahab) untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahkamah, Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa.

"Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing," kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Patrialis mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusionalitas.

Dia juga menegaskan bahwa Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP sejak diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 27 Januari 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

"Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium," katanya.

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Tajul Muluk, Ahmad Taufik, mengatakan MK tidak konsisten dalam penerapan yang dinilai melanggar konstitusi.

"MK sebagai pengawal konstitusi harus meluruskan dengan memberikan tafsir yang benar supaya bagi penegak hukum di lapangan tidak melanggar aturan hukum, terutama konstitusi," kata Taufik.

Dengan ditolaknya permohonan ini, Taufik akan melakukan upaya melakukan pengujian ketentuan tersebut dan mencari bukti lain agar permohonannya tidak "nebis in idem".

"Masih ada celah-celah hukum yang akan kami cari, bisa saja dengan pemohon yang berbeda," kata Taufik.(ris/ant)

Aceh Kembangkan Perpustakaan Penjara

Pemerintah Aceh melalui Badan Arsip dan Perpustakaan menggandeng lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan untuk mengembangkan perpustakaan di penjara.

Komisi V DPRD Jabar Gelar Tes Urine

Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar tes urine bagi 20 orang yang terdiri atas pimpinan dan anggotanya di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, sebagai upaya penanggulangan terhadap bahaya narkotika.

Disnakeswan Temukan Kasus Rabies di 155 Desa

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali hingga saat ini sudah menemukan kasus anjing positif rabies pada 155 desa di Pulau Dewata.

Aktivis Lingkungan Wujudkan Wisata Bandar Bakau

Seorang aktivis lingkungan di Kota Dumai, Riau, Darwis Saleh, berhasil mewujudkan suatu objek wisata alam bandar bakau di tepi pantai berkat perjuangan bersama yang keras dan gigih selama hampir 10 tahun.

324 Puskesmas Siaga di Jalur Mudik Jabar

Dinas Kesehatan Jawa Barat menyiagakan sebanyak 324 puskesmas selama 24 jam di sepanjang jalur/balik mudik Lebaran 2015/1436 Hijriah di wilayah ini sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi pemudik.