Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Tolak Permohonan Syiah Sampang

mk, tolak permohonan, syiah, sampang

Posted on 19 Sep 2013. Hits : 249

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan terpidana penistaan agama yang juga pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, yang menguji Pasal 156 (a) KUHP juncto Pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon (Tajul Muluk, Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umat Shahab) untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahkamah, Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa.

"Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing," kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Patrialis mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusionalitas.

Dia juga menegaskan bahwa Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP sejak diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 27 Januari 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

"Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium," katanya.

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Tajul Muluk, Ahmad Taufik, mengatakan MK tidak konsisten dalam penerapan yang dinilai melanggar konstitusi.

"MK sebagai pengawal konstitusi harus meluruskan dengan memberikan tafsir yang benar supaya bagi penegak hukum di lapangan tidak melanggar aturan hukum, terutama konstitusi," kata Taufik.

Dengan ditolaknya permohonan ini, Taufik akan melakukan upaya melakukan pengujian ketentuan tersebut dan mencari bukti lain agar permohonannya tidak "nebis in idem".

"Masih ada celah-celah hukum yang akan kami cari, bisa saja dengan pemohon yang berbeda," kata Taufik.(ris/ant)

Wako Minta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berjalan Baik

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman meminta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman harus berjalan baik sebagai upaya pencapaian tata pemerintahan lebih baik.

Gubernur : 1 Muharram Momentum Evaluasi Pemerintah Aceh

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan peringatan tahun baru Islam, 1 Muharram 1436 Hijriah itu hendaknya juga menjadi momentum bagi pemerintahnya untuk mengevaluasi, melihat kembali capaian pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan.

Pemerintah Klaim Keberhasilan Pada Sektor Perlindungan Anak

Pemerintah mengklaim keberhasilan pada sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu lima tahun, yakni 2009 hingga 2014.

Panitia Pastikan Venue Panjat Tebing GOR Tambun

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan tidak ada pemindahan venue cabang olahraga panjat tebing pada Pekan Olahraga XII/2014 di wilayah setempat.

Legislator Bekasi Pertanyakan Kerusakan Pemantau Kualitas Udara

Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan kerusakan alat pemantau kualitas udara yang tertanam di Jalan kalimalang Tegalgede, Kecamatan Cikarang Utara, yang hingga kini belum diperbaiki.