Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Tolak Permohonan Syiah Sampang

mk, tolak permohonan, syiah, sampang

Posted on 19 Sep 2013. Hits : 249

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan terpidana penistaan agama yang juga pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, yang menguji Pasal 156 (a) KUHP juncto Pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon (Tajul Muluk, Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umat Shahab) untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahkamah, Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa.

"Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing," kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Patrialis mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstitusionalitas.

Dia juga menegaskan bahwa Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP sejak diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 27 Januari 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

"Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium," katanya.

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Tajul Muluk, Ahmad Taufik, mengatakan MK tidak konsisten dalam penerapan yang dinilai melanggar konstitusi.

"MK sebagai pengawal konstitusi harus meluruskan dengan memberikan tafsir yang benar supaya bagi penegak hukum di lapangan tidak melanggar aturan hukum, terutama konstitusi," kata Taufik.

Dengan ditolaknya permohonan ini, Taufik akan melakukan upaya melakukan pengujian ketentuan tersebut dan mencari bukti lain agar permohonannya tidak "nebis in idem".

"Masih ada celah-celah hukum yang akan kami cari, bisa saja dengan pemohon yang berbeda," kata Taufik.(ris/ant)

Festival Musik Hawaian Jadi Ikon Kota Ambon

Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina menyatakan festival musik hawaian menjadi ikon ibu kota Provinsi Maluku itu, yakni sebagai kota musik.

Aset BNI di Tokyo Capai 54 Miliar Yen

BNI Cabang Tokyo mencatatkan peningkatan aset dari 33 miliar yen sepanjang 2013 dan meningkat hingga 54 miliar yyn pada 8 bulan pertama 2014.

Disnak Beri Arahan Pengurus DKM

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memberikan arahan kepada 180 pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menghadapi Idul Adha tentang pemahaman hewan kurban.

KKP Diimbau Pekerjakan Warga

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengimbau PT Kalimantan Prima Persada (KPP) selaku perusahaan baru sektor pertambangan batu bara di Desa Paring Luhung mempekerjakan warga lokal.