Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Didesak Perintahkan Pilkada Ulang Lebak

mahkamah konstitusi, perintahkan pilkada ulang, lebak, banten

Posted on 16 Sep 2013. Hits : 1044

Pasangan calon bupati Ir H Amir Hamzah MSi-H Kasmin S Ap meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara se-Kabupaten Lebak.

"Terjadi Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pilkada Kabupaten Lebak," kata Kuasa Hukum Pemohon, Samsul Huda SH MH, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana di MK Jakarta, Senin.

Sidang perdana ini dipimpin majelis panel yang diketuai Akil Mochtar didampingi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

Samsul Huda juga meminta MK untuk mendiskualifikasikan pasangan Calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebak.

Menurut pemohon, pasangan calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi telah menggerakkan PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan jajaran SKPD agar dapat mempengaruhi perolehan suara.

Penggerakan PNS ini melalui penerbitan Keputusan Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 yang terdiri dari 56 orang PNS dan SKPD, 28 Camat, dan 345 Kepala Desa.

Samsul juga mengungkapkan keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, dengan mengadakan pertemuan yang bersifat kedinasan mapun kemasyarakatan dengan meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Lebak, antara lain berupa pembagian dana zakat, pendistribusian kotak suara dan kertas suara tidak bersamaan dalam satu paket, pencoblosan kartu suara oleh Panitia Pemungutan suara dan melakukan kampanye langsung/terang-terangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalam permohonannya juga menyebut adanya tindakan intimidasi dan ancaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar pada saat pencoblosan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kepada saksi-saksi pemohon agar tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan suara diseluruh TPS.

Samsul Huda juga menyebut pelanggaran dilakukan juga oleh Panitia Pemungutan suara di TPS II Kabupaten Lebak dengan melegalkan penggunaan Kertas Suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan.

Dalam sidang perdana ini, pihak KPU belum siap membacakan jawaban, sehingga Ketua Majelis Panel Akili Mochtar memberikan kesempatan pada sidang selanjutnya.

Sidang dilanjutkan Selasa (17/9) untuk mendengarkan jawaban pikak KPU dan pihak terkait, serta mendengarkan keterangan saksi.(ris/ant)

Pemerintah Diminta Pulangkan TKI Koma Asal Lebak

Pemerintah diminta memulangkan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bernama Dede Yeti bin Sulaeman Marhali (56) yang kini koma dan dirawat intensif Rumah Sakit Abdul Azis, Arab Saudi akibat kecelakaan kerja.

APHI : Pencabutan Izin Usaha Timbulkan Dampak Negatif

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau menilai niat pemerintah pusat mencabut izin usaha di sektor kehutanan akan menimbulkan dampak negatif terhadap daerah yang akan menurunkan tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Menpan-RB Diutus Presiden Tinjau Banjir Di Bandung

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy mengungkapkan dirinya diutus langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meninjau kondisi banjir di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Villarreal Kalahkan Deportivo 3-0

Luciano Vietto menciptakan dua gol pada babak kedua ketika Villarreal, yang harus bermain dengan 10 pemain pada sepuluh menit terakhir, meraih kemenangan 3-0 atas Deportivo La Coruna, untuk naik ke posisi kelima dalam klasemen Liga Spanyol, Minggu.

PKB Sulsel Siapkan Muskerwil

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Selatan tengah menyiapkan agenda Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), sebagai tindak lanjut dari penetapan pengurus baru periode 2014-2019.