Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Didesak Perintahkan Pilkada Ulang Lebak

mahkamah konstitusi, perintahkan pilkada ulang, lebak, banten

Posted on 16 Sep 2013. Hits : 1044

Pasangan calon bupati Ir H Amir Hamzah MSi-H Kasmin S Ap meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara se-Kabupaten Lebak.

"Terjadi Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pilkada Kabupaten Lebak," kata Kuasa Hukum Pemohon, Samsul Huda SH MH, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana di MK Jakarta, Senin.

Sidang perdana ini dipimpin majelis panel yang diketuai Akil Mochtar didampingi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

Samsul Huda juga meminta MK untuk mendiskualifikasikan pasangan Calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebak.

Menurut pemohon, pasangan calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi telah menggerakkan PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan jajaran SKPD agar dapat mempengaruhi perolehan suara.

Penggerakan PNS ini melalui penerbitan Keputusan Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 yang terdiri dari 56 orang PNS dan SKPD, 28 Camat, dan 345 Kepala Desa.

Samsul juga mengungkapkan keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, dengan mengadakan pertemuan yang bersifat kedinasan mapun kemasyarakatan dengan meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Lebak, antara lain berupa pembagian dana zakat, pendistribusian kotak suara dan kertas suara tidak bersamaan dalam satu paket, pencoblosan kartu suara oleh Panitia Pemungutan suara dan melakukan kampanye langsung/terang-terangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalam permohonannya juga menyebut adanya tindakan intimidasi dan ancaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar pada saat pencoblosan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kepada saksi-saksi pemohon agar tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan suara diseluruh TPS.

Samsul Huda juga menyebut pelanggaran dilakukan juga oleh Panitia Pemungutan suara di TPS II Kabupaten Lebak dengan melegalkan penggunaan Kertas Suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan.

Dalam sidang perdana ini, pihak KPU belum siap membacakan jawaban, sehingga Ketua Majelis Panel Akili Mochtar memberikan kesempatan pada sidang selanjutnya.

Sidang dilanjutkan Selasa (17/9) untuk mendengarkan jawaban pikak KPU dan pihak terkait, serta mendengarkan keterangan saksi.(ris/ant)

Rusia Mendapat Peringatan NATO

Komandan militer NATO menyatakan keprihatinannya atas persiapan militer Rusia di wilayah Crimea dapat digunakan sebagai tempat peluncuran serangan di seluruh wilayah Laut Hitam.

Indef Catat Enam Perbaikan Ekonomi Satu Dekade

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan ada enam indikator kinerja ekonomi yang mengalami perbaikan dalam satu dekade terakhir, termasuk di antaranya pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai kisaran enam persen.

Bupati Didesak Menindak Penambang Liar

Komite Nasional Penyelamat Asset Negara (Komnaspam) mendesak Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata untuk menindak tegas penambang liar batu padas di seputaran daerah aliran sungai (DAS) Tukad Pakerisan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati.

Sumbar Gelar Dialog Politik Bersama Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar dialog politik bersama pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis.

Asuransi Swasta Siap Dukung BPJS Kesehatan

Sebanyak 30 asuransi swasta sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan siap mendukung program tersebut dengan skema COB (Coordination of Benefit) bagi pekerja BUMN dan swasta yang wajib ikut sistem jaminan nasional kesehatan mulai 1 Januari 2015.