Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Didesak Perintahkan Pilkada Ulang Lebak

mahkamah konstitusi, perintahkan pilkada ulang, lebak, banten

Posted on 16 Sep 2013. Hits : 954

Pasangan calon bupati Ir H Amir Hamzah MSi-H Kasmin S Ap meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara se-Kabupaten Lebak.

"Terjadi Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pilkada Kabupaten Lebak," kata Kuasa Hukum Pemohon, Samsul Huda SH MH, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana di MK Jakarta, Senin.

Sidang perdana ini dipimpin majelis panel yang diketuai Akil Mochtar didampingi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

Samsul Huda juga meminta MK untuk mendiskualifikasikan pasangan Calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebak.

Menurut pemohon, pasangan calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi telah menggerakkan PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan jajaran SKPD agar dapat mempengaruhi perolehan suara.

Penggerakan PNS ini melalui penerbitan Keputusan Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 yang terdiri dari 56 orang PNS dan SKPD, 28 Camat, dan 345 Kepala Desa.

Samsul juga mengungkapkan keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, dengan mengadakan pertemuan yang bersifat kedinasan mapun kemasyarakatan dengan meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Lebak, antara lain berupa pembagian dana zakat, pendistribusian kotak suara dan kertas suara tidak bersamaan dalam satu paket, pencoblosan kartu suara oleh Panitia Pemungutan suara dan melakukan kampanye langsung/terang-terangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalam permohonannya juga menyebut adanya tindakan intimidasi dan ancaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar pada saat pencoblosan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kepada saksi-saksi pemohon agar tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan suara diseluruh TPS.

Samsul Huda juga menyebut pelanggaran dilakukan juga oleh Panitia Pemungutan suara di TPS II Kabupaten Lebak dengan melegalkan penggunaan Kertas Suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan.

Dalam sidang perdana ini, pihak KPU belum siap membacakan jawaban, sehingga Ketua Majelis Panel Akili Mochtar memberikan kesempatan pada sidang selanjutnya.

Sidang dilanjutkan Selasa (17/9) untuk mendengarkan jawaban pikak KPU dan pihak terkait, serta mendengarkan keterangan saksi.(ris/ant)

Dinas P2B DKI Diminta Cek Izin Reklame

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan instruksi kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI untuk mengecek kembali perizinan bangunan reklame yang roboh pada Selasa (22/2).

Bulog Jamin Ketersediaan Beras Sumut Saat Kemarau

Bulog menjamin ketersediaan stok beras di Sumatera Utara meski sedang terjadi gangguan panen padi akibat kemarau.

Dishub Jaring Kapal Motor Tak Berizin

Dinas Perhubungan Kota Palembang menjaring sebanyak 21 unit kapal motor yang beroperasi di perairan Sungai Musi karena tidak memiliki kelengkapan sertifikat izin operasional, surat kecakapan kapal dan perlengkapan alat keselamatan.

Pemkab Bangka Latih Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melatih sejumlah tenaga kerja di beberapa bidang guna meningkatkan kualitas mereka.

Golkar Raih 17 Kursi DPR di Jabar

Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan partainya meraih 17 kursi DPR dari wilayah Jawa Barat naik dibandingkan perolehan pada pemilu 2009.