Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MK Didesak Perintahkan Pilkada Ulang Lebak

mahkamah konstitusi, perintahkan pilkada ulang, lebak, banten

Posted on 16 Sep 2013. Hits : 1044

Pasangan calon bupati Ir H Amir Hamzah MSi-H Kasmin S Ap meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara se-Kabupaten Lebak.

"Terjadi Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pilkada Kabupaten Lebak," kata Kuasa Hukum Pemohon, Samsul Huda SH MH, saat membacakan permohonan dalam sidang perdana di MK Jakarta, Senin.

Sidang perdana ini dipimpin majelis panel yang diketuai Akil Mochtar didampingi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

Samsul Huda juga meminta MK untuk mendiskualifikasikan pasangan Calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Lebak.

Menurut pemohon, pasangan calon Hj Iti Octavia SE MM-H Ade Sumardi SE MSi telah menggerakkan PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan jajaran SKPD agar dapat mempengaruhi perolehan suara.

Penggerakan PNS ini melalui penerbitan Keputusan Nomor 300/Kep.245/kesbangpol&Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 yang terdiri dari 56 orang PNS dan SKPD, 28 Camat, dan 345 Kepala Desa.

Samsul juga mengungkapkan keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/30-SPT/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, dengan mengadakan pertemuan yang bersifat kedinasan mapun kemasyarakatan dengan meminta kepada yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Lebak, antara lain berupa pembagian dana zakat, pendistribusian kotak suara dan kertas suara tidak bersamaan dalam satu paket, pencoblosan kartu suara oleh Panitia Pemungutan suara dan melakukan kampanye langsung/terang-terangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalam permohonannya juga menyebut adanya tindakan intimidasi dan ancaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar pada saat pencoblosan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kepada saksi-saksi pemohon agar tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan suara diseluruh TPS.

Samsul Huda juga menyebut pelanggaran dilakukan juga oleh Panitia Pemungutan suara di TPS II Kabupaten Lebak dengan melegalkan penggunaan Kertas Suara masyarakat yang tidak hadir untuk dipergunakan.

Dalam sidang perdana ini, pihak KPU belum siap membacakan jawaban, sehingga Ketua Majelis Panel Akili Mochtar memberikan kesempatan pada sidang selanjutnya.

Sidang dilanjutkan Selasa (17/9) untuk mendengarkan jawaban pikak KPU dan pihak terkait, serta mendengarkan keterangan saksi.(ris/ant)

FSRU Lampung Masih Uji Coba

PT PGN (Persero) mengungkapkan, fasilitas penampungan gas alam cair terapung atau "floating storage and regasification unit" di perairan timur Lampung masih dalam tahap uji coba.

PKL Perlu Dibenahi

Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menginstruksikan kepada Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar segera membenahi permasalahan jaminan usaha pedagang kaki lima yang ada sesuai aturan yang berlaku.

PAD Kendari Terdongkrak Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pengelolaan parkir elektronik di sejumlah fasilitas pemrintah untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Anggaran Pilkada Dumai Diusulkan 21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Riau, mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Presiden Perlu Intervensi Konflik Hutan Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Sodiki berpendapat bahwa Presiden perlu mengintervensi penyelesaian konflik hutan adat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.