Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPK Panggil Anggota Komisi III Terkait DPID

kpk panggil, anggota komisi 3 dpr ri

Posted on 15 Apr 2013. Hits : 171

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi III H Andi Anzhar Cakra Wijaya, untuk kasus tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait dengan pengurusan anggaran dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

"Saya diperiksa sebagai saksi untuk kasusnya Wa Ode. Masalah saksi kasusnya Haris Andi Surahman sama Fadh Arafiq," kata Andi saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (15/4).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut, tiba di gedung KPK pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Kamis (28/3), KPK juga telah memeriksa dua anggota DPR RI yaitu Irgan Chairul Mahfiz dan Hendra S. Singkarru. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Surahman dalam kasus DPID.

Irgan adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PPP sedangkan Hendra adalah anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PAN.

Tersangka Haris adalah Wakil Sekjen Bidang Organisasi Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan menjadi perantara pemberi uang kepada mantan anggota banggar Wa Ode Nurhayati dari pengusaha sekaligus Ketua Umum MKGR Fadh Artafiq alias Fadh el Fouz.

Dalam persidangan mantan anggota banggar asal fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, Mirwan disebut oleh Fadh el Fouz sebagai orang yang mengatur alokasi DPID untuk dua kabupaten di Aceh yaitu Aceh Besar dan Bener Meriah sedangkan kabupaten Pidie Jaya diurus pimpinan banggar dari fraksi PKS Tamsil Linrung.

Haris telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2012 dengan dugaan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP tentang pemberi hadiah kepada penyelenggara negara.

Dalam perkara DPID, Wa Ode telah divonis bersalah melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang dalam pengalokasian DPID dengan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta karena menerima hadiah uang Rp6,25 miliar dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fadh El Fouz sebagai 'fee' untuk memproses DPID di kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar dan Pidie Jaya.

Hakim juga telah memutuskan mantan ketua MKGR Fadh El Fouz divonis bersalah karena memberikan uang kepada Wa Ode, dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp50 juta.(ris/ant)

Gubernur Riau Koordinasi Kemendagri Terkait Mutasi

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pihaknya masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah provinsi.

Forum MD2 Bertekad Amandemen UU Keuangan

Forum Anggota MPR, DPR dan DPD (MD2) dengan asal dari Riau bertekad memperjuangkan amandemen Undang-undang No.

Pemkot Luncurkan Layanan Perizinan 'Mobile'

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, meluncurkan program layanan perizinan "mobile" agar lebih transparan soal pembiayaan dan mudah dijangkau masyarakat setempat.

Dinkes Dirikan Pos Kesehatan Natal

Dinas Kesehatan Kota Medan mendirikan 10 pos kesehatan yang tergabung bersama petugas kepolisian untuk mengantisipasi mudik Natal dan Tahun Baru.

Tiongkok Berniat Bantu Rusia Atasi Krisis Ekonomi

Tiongkok berniat membantu Rusia jika dibutuhkan meski di sisi lain yakin bahwa Moskow punya kemampuan untuk mengatasi sendiri krisis ekonomi yang tengah mendera negara tersebut, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Wang Yi sebagaimana dikutip dari surat kabar China Daily Senin.