Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ketentuan Mundur Bagi PNS Bukan Pembatasan HAM

ketentuan mundur pns, pns maju sebagai legislatif, pembatasan ham, pengujian uu pemilu legislatif, jakarta

Posted on 27 Feb 2013. Hits : 918

Pemerintah menyatakan ketentuan mundur bagi kepala daerah atau PNS yang ingin maju sebagai legislatif yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif tidak harus diartikan sebagai pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri sebagai PNS," kata Staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek, saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Dalam keterangannya dalam sidang lanjutan pengujian UU Pemilu legislatif ini, Moenek menyatakan ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan.

Dia juga mengatakan bahwa alasan pemohon melakukan pengujian UU Pemilu Legislatif ini karena ketakutan jika tidak terpilih menjadi anggota DPD akan kehilangan jabatannya sebagai PNS.

"Kerugian yang diderita pemohon sesungguhnya bukanlah sebagai akibat hukum dari pemberlakuan UU a quo (UU Pemilu Legislatif) tetapi merupakan akibat hukum dari pilihan hukum yang telah diambil oleh pemohon," kata Moenek.

Dia juga menyatakan ketentuan mundur dari jabatan dalam UU Pemilu legislatif dimaksudkan agar mereka fokus dalam membangun karir.

"Pemerintah tidak mendorong agar aparatur mencari jabatan diluar jabatan lain yang telah dirintisnya, tapi bukan berarti melarangnya juga," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah mengkehendaki PNS yang ingin maju sebagai legislatif harus mundur.

"Dirinya harus mengukur dengan sungguh-sungguh dan jangan hanya sekedar untung-untungan," kata Moenek.

Hal yang sama juga diungkapkan wakil dari DPR yang menyatakan ketentuan yang mengharuskan kepala daerah atau pegawai negeri sipil (PNS) mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai legislatif dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.

"Jadi bahaya kalau dia nyebrang ke legislatif tanpa mundur, dikhawatirkan ada penyalahgunaan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf.

Yusuf beralasan seorang kepala daerah berwenang membuat peraturan yang dikhawatirkan kewenangannya itu digunakan untuk memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif.

"Penyalahgunaan berupa anggaran, penyalahgunaan birokrasi, fasilitas negara. Itu yang kami hindari," kata Yusuf yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Demikian pula, ketentuan yang mengharuskan PNS mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai legislatif, menurutnya untuk menunjukkan keseriusan seorang PNS dalam menentukkan pilihan kariernya.

"Sebenarnya PNS atau kepala daerah juga tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tetapi kami ingin mereka profesional di bidangnya," tegas Yusuf.

DPR memandang sebenarnya ketentuan mengundurkan diri dari jabatan ini merupakan sebuah ketegasan bagi seseorang yang mengabdikan hidupnya di lembaga legislatif.

"Itu pilihan hidup, jadi dia tidak boleh coba-coba, ketegasan itulah yang diinginkan dalam UU Pemilu Legislati. Jangan sampai kalau tidak terpilih balik lagi ke jabatan semula, kami tidak mau seperti itu," tegasnya.

Dalam sidang pleno pengujian UU Pemilu Legislatif yang diketuai Mahfud MD ini, pemohon pun menghadirkan seorang ahli yakni mantan ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary.

Dalam keterangannya, dia mengatakan pengisian jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif tidak ada persyaratan PNS harus mengundurkan diri.

"Dari cabang tiga kekuasaan negara, hanya untuk pengisian jabatan di lembaga legislatif yang mensyaratkan PNS harus mundur permanen," kata Hafiz.

Hafiz mencontohkan pengisian jabatan eksekutif dan yudikatif yang tidak mensyaratkan PNS harus mundur, seperti seleksi calon hakim agung, hakim MK, anggota KY, dan penunjukan menteri-menteri negara oleh presiden.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY.

Selain itu, persyaratan untuk menjadi anggota Komisioner KPK dan anggota KPU juga tidak mensyaratkan PNS harus mengundurkan diri.

Misalnya, dalam Pasal 29 UU KPK, dia hanya diminta untuk melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi anggota KPK.

Hal ini berarti PNS bisa menjadi anggota KPK tanpa harus kehilangan statusnya sebagai PNS karena yang bersangkutan hanya diminta melepasakan jabatan struktural.

"Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga PNS tidak mundur dari kepegawaiannya jika ingin menjadi anggota KPU. Ia hanya diminta mundur dari jabatan di pemerintahan, jabatan politik, anggota parpol. Bahkan berdasarkan surat BKN No. k.26-30/V.53-9/99 tanggal 25 April 2008, PNS yang ingin menjadi anggota KPU tetap memperoleh hak-haknya sebagai PNS," kata Hafidz.

Permohonan ini diajukan empat kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yakni Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, M. Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigoe, Bupati Solok Syamsu Rahim, dan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit.

Mereka memohon pengujian Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu Legislatif khususnya terkait pengunduran diri (permanen) sebagai kepala daerah.

Mereka merasa dirugikan jika harus melepaskan jabatannya dengan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali, sebelum benar-benar terpilih sebagai anggota legislatif. Ketentuan itu dinilai diskriminatif jika dibandingkan dengan jabatan negara dan jabatan politik lainnya.

Para pemohon meminta MK membatalkan frasa kepala dan wakil kepala daerah dalam Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu Legislatif.

Pemohon lainnya, dua PNS dari Kementerian Agama, Noorwahidah dan Zainal Ilmi juga memohon pengujian Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU Pemilu Legislatif, khususnya terkait pengunduran diri permanen sebagai PNS. Ketentuan itu dinilai merugikan permohon jika harus melepaskan status PNS-nya dengan cara mengajukan surat pengunduran diri secara permanen, sebelum terpilih menjadi anggota DPD. Untuk itu, para pemohon meminta MK membatalkan frasa "pegawai negeri sipil" dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) UU Pemilu Legislatif. (ant/ed)

Gubernur Riau Koordinasi Kemendagri Terkait Mutasi

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan pihaknya masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah provinsi.

Forum MD2 Bertekad Amandemen UU Keuangan

Forum Anggota MPR, DPR dan DPD (MD2) dengan asal dari Riau bertekad memperjuangkan amandemen Undang-undang No.

Pemkot Luncurkan Layanan Perizinan 'Mobile'

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, meluncurkan program layanan perizinan "mobile" agar lebih transparan soal pembiayaan dan mudah dijangkau masyarakat setempat.

Dinkes Dirikan Pos Kesehatan Natal

Dinas Kesehatan Kota Medan mendirikan 10 pos kesehatan yang tergabung bersama petugas kepolisian untuk mengantisipasi mudik Natal dan Tahun Baru.

Tiongkok Berniat Bantu Rusia Atasi Krisis Ekonomi

Tiongkok berniat membantu Rusia jika dibutuhkan meski di sisi lain yakin bahwa Moskow punya kemampuan untuk mengatasi sendiri krisis ekonomi yang tengah mendera negara tersebut, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Wang Yi sebagaimana dikutip dari surat kabar China Daily Senin.