Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kesaksian Sekretaris DPRD 4 Lawang Bertentangan Terdakwa

skretaris dprd, empat lawang, bertentangan terdakwa

Posted on 03 Sep 2013. Hits : 286

Kesaksian Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan Muaz Ahmad bertentangan dengan keterangan terdakwa Meisi Susilawati, mantan bendahara dalam persidangan dugaan korupsi dana gaji anggota dewan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa.

"Dari arsip surat perintah membayar (SPM) dibuat terdakwa hanya bulan Juli yang benar, selebihnya palsu atau ada pemalsuan tanda tangan," kata Muaz dihadapan majelis hakim diketuai Kriswan Damanik.

Dalam keterangannya sebagai saksi, ia menyatakan bahwa terdakwa melakukan inisiatif sendiri dalam penggelembungan pengambilan dana gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Setahu saya setiap bulan hanya Rp439 juta yang diajukan ke bendahara daerah untuk gaji dan tunjangan anggota dewan. Mengenai ada kelebihan permintaan pada setiap bulannya, sama sekali tidak mengetahui dan langsung tandatangan saja karena menilai masalah gaji ini merupakan permintaan sifatnya statis," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal tidak mengetahui terjadi penyimpangan dalam dana gaji dan tunjangan anggota dewan tahun anggaran 2011 berupa kelebihan pengambilan dari pagu anggaran Rp6 miliar, sehingga berselisih Rp3,8 miliar.

"Saya justru tahunya dari Ketua DPRD Empat Lawang mengenai penyimpangan ini, dan sempat membuat surat sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada bupati dan inspektorat meminta penelusuran dan pengecekan kebenaran," katanya.

Menanggapi keterangan saksi itu, terdakwa yang dimintai majelis hakim memberikan tanggapan menyatakan tidak benar.

"Saya selalu menyerahkan kepada saksi (Muaz) setiap kelebihan penarikan uang gaji sesuai dengan memo dan instruksi lisan yang diberikan langsung atau melalui asistennya. Tidak ada pengeluaran dari bendahara tidak diketahui saksi," katanya.

Mantan Bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawang Meisi didakwa Jaksa penuntut umum Victor dan Suharto dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian terdapat kelebihan pengambilan dana ke bendahara pemerintah daerah setempat oleh DPRD Empat Lawang, dan penggunaan dana gaji di luar peruntukan.

Sementara berkas kasus dugaan korupsi Muaz Ahmad sendiri saat ini masih penyelidikan tahap pertama di Polda Sumsel.(ris/ant)

Kehati Tanam 290 Ribu Mangrove Untuk Penghijauan

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) menanam 290 ribu batang tumbuhan mangrove dalam dua tahun dari yang ditargetkan sebanyak 200 ribu batang sebagai langkah penghijauan di wilayah pesisir Indonesia.

Akom Lakukan Pertemuan Dengan Dpd Golkar Kalsel

Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat malam.

Pengamat: Revisi Aturan Dni Melenceng Dari Nawacita

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Agus T Poputra mengatakan revisi aturan daftar investasi negatif (DIN) dinilai kebablasan dan akan melukai nasionalisme dan melenceng dari Nawacita.

Dalam Negeri Kuasai Bongkar Barang Pelabuhan Sulut

Pelayaran dalam negeri masih menguasai kegiatan bongkar barangdi sebagian besar pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Korban Salah Tangkap Minta Namanya Dipulihkan

Seorang warga bernama Lucky Achadi meminta kepada Kepolisian Resor Pekanbaru, Provinsi Riau, memulihkan nama baiknya karena telah menjadi korban salah tangkap saat aparat menangani kasus narkoba.