Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kesaksian Sekretaris DPRD 4 Lawang Bertentangan Terdakwa

skretaris dprd, empat lawang, bertentangan terdakwa

Posted on 03 Sep 2013. Hits : 286

Kesaksian Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan Muaz Ahmad bertentangan dengan keterangan terdakwa Meisi Susilawati, mantan bendahara dalam persidangan dugaan korupsi dana gaji anggota dewan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa.

"Dari arsip surat perintah membayar (SPM) dibuat terdakwa hanya bulan Juli yang benar, selebihnya palsu atau ada pemalsuan tanda tangan," kata Muaz dihadapan majelis hakim diketuai Kriswan Damanik.

Dalam keterangannya sebagai saksi, ia menyatakan bahwa terdakwa melakukan inisiatif sendiri dalam penggelembungan pengambilan dana gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Setahu saya setiap bulan hanya Rp439 juta yang diajukan ke bendahara daerah untuk gaji dan tunjangan anggota dewan. Mengenai ada kelebihan permintaan pada setiap bulannya, sama sekali tidak mengetahui dan langsung tandatangan saja karena menilai masalah gaji ini merupakan permintaan sifatnya statis," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal tidak mengetahui terjadi penyimpangan dalam dana gaji dan tunjangan anggota dewan tahun anggaran 2011 berupa kelebihan pengambilan dari pagu anggaran Rp6 miliar, sehingga berselisih Rp3,8 miliar.

"Saya justru tahunya dari Ketua DPRD Empat Lawang mengenai penyimpangan ini, dan sempat membuat surat sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada bupati dan inspektorat meminta penelusuran dan pengecekan kebenaran," katanya.

Menanggapi keterangan saksi itu, terdakwa yang dimintai majelis hakim memberikan tanggapan menyatakan tidak benar.

"Saya selalu menyerahkan kepada saksi (Muaz) setiap kelebihan penarikan uang gaji sesuai dengan memo dan instruksi lisan yang diberikan langsung atau melalui asistennya. Tidak ada pengeluaran dari bendahara tidak diketahui saksi," katanya.

Mantan Bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawang Meisi didakwa Jaksa penuntut umum Victor dan Suharto dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian terdapat kelebihan pengambilan dana ke bendahara pemerintah daerah setempat oleh DPRD Empat Lawang, dan penggunaan dana gaji di luar peruntukan.

Sementara berkas kasus dugaan korupsi Muaz Ahmad sendiri saat ini masih penyelidikan tahap pertama di Polda Sumsel.(ris/ant)

Pemerintahan Baru Hapus Stigma NTT Miskin

Tokoh Masyarakat Nusa Tenggara Timur Esthon Foenay mengharapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjuang keras untuk menghapuskan stigma daerah kepulauan itu tergolong miskin.

Masalah Rumah Bkala Selesai Pada 2030

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) optimistis masalah "backlog" atau kekurangan ketersediaan rumah di Tanah Air dapat terselesaikan pada tahun 2030 dengan adanya upaya kerja sama dari berbagai pihak.

Ratusan Pedagang Demo Balai Kota

Seratusan pedagang Pasar Atjeh, Banda Aceh, berdemonstrasi di balai kota setempat, menuntut Wali Kota Banda Aceh mencabut larangan parkir di Jalan Diponegoro.

Putin Dituding Tawarkan Wilayah Ukraina Untuk Polandia

Ketua parlemen Polandia, Radoslaw Sikorski, mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2008 lalu pernah menawari Warsawa untuk membagi Ukraina menjadi dua wilayah sehingga bisa dikuasai kedua negara tersebut.

Bukit Asam Akuisisi Saham Bumi Sawindo

Perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui anak usahanya PT Bukit Multi Investama (BMI) menyelesaikan akuisisi seluruh saham PT Bumi Sawindo Permai (BSP) guna mendukung pengembangan usaha grup perseroan secara berkelanjutan.