Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kesaksian Sekretaris DPRD 4 Lawang Bertentangan Terdakwa

skretaris dprd, empat lawang, bertentangan terdakwa

Posted on 03 Sep 2013. Hits : 286

Kesaksian Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan Muaz Ahmad bertentangan dengan keterangan terdakwa Meisi Susilawati, mantan bendahara dalam persidangan dugaan korupsi dana gaji anggota dewan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa.

"Dari arsip surat perintah membayar (SPM) dibuat terdakwa hanya bulan Juli yang benar, selebihnya palsu atau ada pemalsuan tanda tangan," kata Muaz dihadapan majelis hakim diketuai Kriswan Damanik.

Dalam keterangannya sebagai saksi, ia menyatakan bahwa terdakwa melakukan inisiatif sendiri dalam penggelembungan pengambilan dana gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Setahu saya setiap bulan hanya Rp439 juta yang diajukan ke bendahara daerah untuk gaji dan tunjangan anggota dewan. Mengenai ada kelebihan permintaan pada setiap bulannya, sama sekali tidak mengetahui dan langsung tandatangan saja karena menilai masalah gaji ini merupakan permintaan sifatnya statis," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal tidak mengetahui terjadi penyimpangan dalam dana gaji dan tunjangan anggota dewan tahun anggaran 2011 berupa kelebihan pengambilan dari pagu anggaran Rp6 miliar, sehingga berselisih Rp3,8 miliar.

"Saya justru tahunya dari Ketua DPRD Empat Lawang mengenai penyimpangan ini, dan sempat membuat surat sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada bupati dan inspektorat meminta penelusuran dan pengecekan kebenaran," katanya.

Menanggapi keterangan saksi itu, terdakwa yang dimintai majelis hakim memberikan tanggapan menyatakan tidak benar.

"Saya selalu menyerahkan kepada saksi (Muaz) setiap kelebihan penarikan uang gaji sesuai dengan memo dan instruksi lisan yang diberikan langsung atau melalui asistennya. Tidak ada pengeluaran dari bendahara tidak diketahui saksi," katanya.

Mantan Bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawang Meisi didakwa Jaksa penuntut umum Victor dan Suharto dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian terdapat kelebihan pengambilan dana ke bendahara pemerintah daerah setempat oleh DPRD Empat Lawang, dan penggunaan dana gaji di luar peruntukan.

Sementara berkas kasus dugaan korupsi Muaz Ahmad sendiri saat ini masih penyelidikan tahap pertama di Polda Sumsel.(ris/ant)

Pemkot Bitung Janji Sambungan Listrik Di Kepulauan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menjanjikan sambungan listrik bagi masyarakat yang berada di kepulauan Lembeh.

Dana Purna Bhakti DPRD Jambi Rp13 Juta

Setiap anggota DPRD Provinsi Jambi yang mengakhiri jabatannya akan mendapatkan uang purna bhakti sebesar Rp13 juta, kata Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Emy, Jumat.

Disperindag : Stok Gula Pasir Babel 435 Ton

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung mencatat stok gula pasir di gudang distributor mencapai 435 ton dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga karena pasokan dari sentra produksi lancar.

PDAM Mukomuko Butuh Rp200 Juta Untuk Gaji

Manajemen PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membutuhkan dana sekitar Rp200 juta untuk membayar gaji karyawan yang tertunggak lima bulan dan operasional agar dapat beroperasi melayani pelanggan.

Gubernur Sulut : Seluruh Elemen Masyarakat Waspadai ISIS

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang minta seluruh elemen masyarakat di daerah itu mewaspadai apabila terdapat aktivitas yang dicurigai berhungan dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) ISIS adalah organisasi yang telah dilarang pemerintah Idonesia, kata Gubernur Sarundajang dalam acara silaturahmi dengan Imam Masjid se Sulut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, dikutip Kabag Humas Setda Provinsi Sulut, Dr Jemmy Kumendong di Manado, Jumat.