Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejaksaan Negeri Karawang Periksa Penerima Aliran Dana PDAM

kejaksaan negeri, karawang, penerima aliran, dana pdam

Posted on 28 May 2013. Hits : 400

Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memastikan memanggil sejumlah pejabat dan oknum wartawan yang diduga menerima aliran dana dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum Karawang.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Ganora Zarina, Selasa mengatakan bahwa mantan Direktur Umum PDAM Karawang Agung Wisnu Indrajati, tersangka dalam kasus tersebut, telah menyebutkan berbagai pihak, mulai pejabat sampai oknum wartawan menerima aliran dana di perusahaan itu.

Atas hal tersebut, pihaknya akan memanggil berbagai pihak itu sebagai upaya klarifikasi tim penyidik atas pengakuan yang telah disampaikan Agung.

"Dalam waktu dekat kami akan memanggil mereka yang disebut-sebut telah menerima aliran dana PDAM," katanya.

Dikatakannya, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di lingkungan PDAM Tirta Tarum Karawang dengan tersangka Agung Wisnu Indrajati itu akan terus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara sesuai dengan pengakuan Agung Wisnu Indrajati melalui kuasa hukumnya, Asep Agustian SH, aliran dana dari kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDAM tersebut telah "mengalir" ke berbagai pihak.

Berbagai pihak tersebut yang disebut menerima aliran dana PDAM di antaranya anggota DPRD Karawang, beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Karawang, oknum LSM serta oknum wartawan.

Kajari mengaku serius dalam menangani kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di lngkungan PDAM Karawang. Di antara keseriusan itu, pihaknya telah menolak pengajuan penangguhan penahanan Agung.

Penolakan penangguhan penahanan dilakukan karena terdapat sejumlah pertimbangan yang akhirnya mengarah untuk menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka itu.

"Permohonan penangguhan penahanan itu hak tersangka untuk diajukan kepada Kejari Karawang. Tetapi kami juga mempunyai pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan itu," kata dia.(ris/ant)

KSBSI Kalbar Minta Revisi UMP

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Barat mendesak revisi upah minimum provinsi (UMP) seiring kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi.

Garuda Kaji Penerbangan Antar Provinsi di Sumatera

PT Garuda Indonesia berencana melayani penerbangan baru rute antar provinsi di Sumatera pada tahun depan.

Guru Gorontalo Sepakat Kurikulum 2013 Dihapus

Guru di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengaku sepakat jika Kurikulum 2013 (K-13) dihapus.

Anggota UE Dituduh Langgar HAM

Korea Utara Kamis menyatakan bahwa negara-negara Eropa tidak berhak untuk mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Pyongyang karena terlibat dalam program penyiksaan badan intelejen CIA.

Korsel Beberkan 4 Komitmen Dukung Integrasi ASEAN

Korea Selatan menyatakan empat komitmen untuk mendukung proses intergrasi dan pembangunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menuju pembentukan Masyarakat ASEAN, yang akan dimulai pada 31 Desember 2015.