Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 335

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

Rismaharini Terima Gelar Doktor Kehormatan Dari ITS

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Bidang Teknologi, Arsitektur dan Manajemen Pembangunan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Bengaluru Minta AFC Tunda Laga Lawan Persipura

Tim JSW Bengaluru FC asal India meminta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) agar menunda laga melawan tuan rumah Persipura Jayapura pada 10 Maret 2015.

Rudy Hartono Ingin Pemain Indonesia Berkarakter Juara

Legenda bulu tangkis Rudy Hartono menginginkan pebulu tangkis Indonesia, baik di pelatnas maupun klub, memiliki karakter juara sehingga tim Garuda bisa kembali mengukir prestasi di berbagai kejuaraan internasional.

Banyak Media Iran Tulis Tentang Indonesia

Banyak media di Iran menulis tentang Indonesia dengan cara yang menarik terutama mengenai perkembangan Islam, kata Wakil Ketua Bidang Kebudayaan Organisasi Kebudayaan Islam Iran, Dr.

Ketua Badan Permusyawaratan Tiongkok Peringatkan Akan Demokrasi Barat

Badan permusyawaratan Tiongkok membuka sidang tahunannya di Beijing pada Selasa dengan peringatan tidak meniru politik Barat setelah pihak berwenang bertekad menerapkan hukum dengan watak Tionghoa.