Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 335

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

PMKS Masih Marak di Jakarta Pusat

Meskipun sudah sering ditindak, kehadiran para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS masih marak di ibukota.

‎Ahok: Rp1,35 T Dialokasikan untuk PSO

Public Service Obligation sebesar Rp1,35 triliun akan dianggarkan demi membuat pelayanan transportasi publik Jakarta lebih dapat diandalkan.

Parkir Ilegal, Ratusan Mobil Diderek Paksa

Walaupun para pejabat dari Sub Dinas Komunikasi Jakarta Utara telah secara intensif menyampaikan larangan parkir ilegal di wilayah mereka, sebagian warga tampak tidak mengindahkannya.

Pertamina Fokuskan CSR Madura Pada Pengembangan UMKM

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) tahun ini akan memfokuskan pembagian "tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR) di Madura, Jawa Timur pada pengembangan dan pembinaan UMKM.

Pelindo Bangun Pelabuhan Petikemas Modern di Kendari

PT Pelabuhan Indonesia IV akan membangun pelabuhan peti kemas modern di Kawasan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan nilai investasi sekitar Rp630 miliar.