Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 335

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

Agama Suku Baduy Diminta Masuk E-KTP

Pemuka adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama pada kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Kalteng Target Satu Desa Satu PAUD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program satu desa satu satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 2015 nanti.

Aceh Ekspor Daun Nipah

Pengusaha Aceh akan melakukan ekspor perdana daun nipah sebagai salah satu bahan baku pembuat rokok ke Malaysia melalui Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa.

Jokowi Diminta Benahi 'Sea Coast Guard'

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo untuk membenahi masalah Badan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang belum disahkan.

Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Masih Rendah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat angka konsumsi ikan warga di daerah itu hingga saat ini masih rendah atau jauh di bawah rata-rata perkapita nasional.