Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 294

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

Dinas P2B DKI Diminta Cek Izin Reklame

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan instruksi kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI untuk mengecek kembali perizinan bangunan reklame yang roboh pada Selasa (22/2).

Bulog Jamin Ketersediaan Beras Sumut Saat Kemarau

Bulog menjamin ketersediaan stok beras di Sumatera Utara meski sedang terjadi gangguan panen padi akibat kemarau.

Dishub Jaring Kapal Motor Tak Berizin

Dinas Perhubungan Kota Palembang menjaring sebanyak 21 unit kapal motor yang beroperasi di perairan Sungai Musi karena tidak memiliki kelengkapan sertifikat izin operasional, surat kecakapan kapal dan perlengkapan alat keselamatan.

Pemkab Bangka Latih Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melatih sejumlah tenaga kerja di beberapa bidang guna meningkatkan kualitas mereka.

Golkar Raih 17 Kursi DPR di Jabar

Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan partainya meraih 17 kursi DPR dari wilayah Jawa Barat naik dibandingkan perolehan pada pemilu 2009.