Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 335

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

Peran Mahasiswa Tobasa Dibutuhkan Menyukseskan Pembangunan Daerah

Peran aktif mahasiswa di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan daerah melalui kerja sama dalam berbagai bidang guna mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat.

Bupati Labuhanbatu Lantik Direktur PDAM Tirta Bina

Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, H Tigor Panusunan Siregar melantik Hasbullah Manurung sebagai Direktur PDAM Tirta Bina Rantauprapat, menggantikan Amin Prasetyo, Jumat (30/1).

Bupati Samosir : Tindak Tegas Pengedar Narkoba

Bupati Samosir, Sumatera Utara, Mangindar Simbolon meminta aparat penegak hukum memberantas peredaran narkoba dan menindak tegas para pengedar sehingga daerah ini terbebas dari barang terlarang tersebut.

Disbunhor : Industri Gula Akan Dorong Perekonomian Sultra

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhor) Sulawesi Tenggara (Sultra) Bambang mengatakan pengembangan industri gula di Sultra akan mendorong kemajuan perekonomian daerah itu.

Bali Belum Miliki Laboratorium Uji Bakteri Buah

Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki laboratorium untuk menguji bakteri atau mikro organisme yang terdapat dalam buah dan sayur berkaitan dengan adanya dugaan bakteri 'Listeria Monocytogenes' pada apel impor dari Amerika Serikat.