Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kasus Korupsi Gapoktan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

korupsi gapoktan, pengadilan tipikor

Posted on 16 Dec 2013. Hits : 331

Kasus dugaan korupsi dana gabungan kelompok tani (Gapoktan) Desa Sabedo, Utan, Sumbawa, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelimpahan kasus ini telah dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa, karena berkasnya telah dinyatakan lengkap. "Tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH, di Sumbawa Besar, Senin.

Pelimpahan ini dilakukan, agar persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan. Diperkirakan, dalam waktu satu minggu atau paling lambat awal tahun depan, persidangannya sudah dimulai.

Sugeng menyatakan, dalam kasus dugaan korupsi dana Gapoktan ini, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka bernama Arifin Mustaram, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Gapoktan Adil Makmur Desa Sabedo.

"Kasus korupsi dana Gapoktan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat pada Januari 2013 lalu," Sugeng menegaskan.

Kronologis kasus, kata dia, berawal ketika Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengucurkan bantuan terhadap Gapoktan tersebut sebesar Rp75 juta. Bantuan itu langsung disalurkan melalui rekening kelompok tani.

"Modus yang dilakukan sekretaris Gapoktan itu, dengan melakukan pencairan bantuan dengan membuat surat kuasa dan memalsukan tanda tangan ketua serta bendahara. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Kajari.

Selain kasus Gapoktan, menurut Kajari, sejumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya juga segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat.

Perkara yang siap dilimpahkan adalah kasus korupsi PNPM Kecamatan Empang dan korupsi ADD Desa Bukit Damai KSB, yang rencananya awal tahun 2014 akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

"Saat ini berkasnya sedang diteliti jaksa penuntut umum (JPU), sedangkan kasus ADD Bukit Damai masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbawa.(ris/ant)

Pemda Harus Antisipasi Peredaran Apel

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi atas peredaran buah apel asal Amerika Serikat di pasaran yang diduga mengandung bakteri berbahaya bagi manusia.

AS Tidak Akan Serahkan Kembali Guantanamo Kepada Kuba

Usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan dengan Kuba tidak akan sampai menyerahkan kembali kekuasaan atas Teluk Guantanamo kepada Havana, kata Gedung Putih, Kamis.

Pekanbaru Belum Berlakukan, Moratorium Hotel

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menilai belum saatnya berlakukan kebijakan moratorium atau pembatasan terhadap pembagunan hotel berbintang di wilayah tersebut, walau sudah dua hotel ditutup pada 2014.

Inilah Kesalahan Utama Saat Melamar Kerja

Saat berburu pekerjaan, tentu Anda menyiapkan surat lamaran sebaik mungkin.

Tiongkok Larang 'Nilai-nilai Barat' Masuki Universitas

Menteri Pendidikan Tiongkok Yuan Guiren berjanji untuk melarang semua buku universitas yang menganut "nilai-nilai barat", kata media pemerintah, yang menunjukkan usaha pengetatan ideologi di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.