Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kasus Korupsi Gapoktan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

korupsi gapoktan, pengadilan tipikor

Posted on 16 Dec 2013. Hits : 331

Kasus dugaan korupsi dana gabungan kelompok tani (Gapoktan) Desa Sabedo, Utan, Sumbawa, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelimpahan kasus ini telah dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa, karena berkasnya telah dinyatakan lengkap. "Tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH, di Sumbawa Besar, Senin.

Pelimpahan ini dilakukan, agar persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan. Diperkirakan, dalam waktu satu minggu atau paling lambat awal tahun depan, persidangannya sudah dimulai.

Sugeng menyatakan, dalam kasus dugaan korupsi dana Gapoktan ini, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka bernama Arifin Mustaram, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Gapoktan Adil Makmur Desa Sabedo.

"Kasus korupsi dana Gapoktan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat pada Januari 2013 lalu," Sugeng menegaskan.

Kronologis kasus, kata dia, berawal ketika Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengucurkan bantuan terhadap Gapoktan tersebut sebesar Rp75 juta. Bantuan itu langsung disalurkan melalui rekening kelompok tani.

"Modus yang dilakukan sekretaris Gapoktan itu, dengan melakukan pencairan bantuan dengan membuat surat kuasa dan memalsukan tanda tangan ketua serta bendahara. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Kajari.

Selain kasus Gapoktan, menurut Kajari, sejumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya juga segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat.

Perkara yang siap dilimpahkan adalah kasus korupsi PNPM Kecamatan Empang dan korupsi ADD Desa Bukit Damai KSB, yang rencananya awal tahun 2014 akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

"Saat ini berkasnya sedang diteliti jaksa penuntut umum (JPU), sedangkan kasus ADD Bukit Damai masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbawa.(ris/ant)

PDAM Salurkan Bantuan Air Bersih

PDAM Kabupaten Pinrang, Sulsel, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau yang berkepanjangan.

Gubernur Minta Cabut Perda Pendirian YBM

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno minta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau (YBM), segera dicabut guna menghindari permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari PT Rajawali tersebut.

Gunung Kidul Tetapkan Darurat Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan status darurat kekeringan menyusul meluasnya wilayah di daerah itu yang dilanda kekeringan.

Tiga Legislator Perempuan Pimpin Komisi

Tiga anggota legislator dari kaum perempuan menjadi pimpinan komisi di DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

Utusan PBB Serukan Proses Perdamaian

Seorang utusan PBB pada Rabu (22/10) menyeru masyarakat internasional agar membantu memajukan pembicaraan perdamaian antara pihak yang berperang di Sudan Selatan, dan menekankan, "Penderitaan yang terperikan rakyat Sudan Selatan harus dihentikan.