Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kasus Korupsi Gapoktan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

korupsi gapoktan, pengadilan tipikor

Posted on 16 Dec 2013. Hits : 331

Kasus dugaan korupsi dana gabungan kelompok tani (Gapoktan) Desa Sabedo, Utan, Sumbawa, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelimpahan kasus ini telah dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa, karena berkasnya telah dinyatakan lengkap. "Tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH, di Sumbawa Besar, Senin.

Pelimpahan ini dilakukan, agar persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan. Diperkirakan, dalam waktu satu minggu atau paling lambat awal tahun depan, persidangannya sudah dimulai.

Sugeng menyatakan, dalam kasus dugaan korupsi dana Gapoktan ini, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka bernama Arifin Mustaram, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Gapoktan Adil Makmur Desa Sabedo.

"Kasus korupsi dana Gapoktan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat pada Januari 2013 lalu," Sugeng menegaskan.

Kronologis kasus, kata dia, berawal ketika Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengucurkan bantuan terhadap Gapoktan tersebut sebesar Rp75 juta. Bantuan itu langsung disalurkan melalui rekening kelompok tani.

"Modus yang dilakukan sekretaris Gapoktan itu, dengan melakukan pencairan bantuan dengan membuat surat kuasa dan memalsukan tanda tangan ketua serta bendahara. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Kajari.

Selain kasus Gapoktan, menurut Kajari, sejumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya juga segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat.

Perkara yang siap dilimpahkan adalah kasus korupsi PNPM Kecamatan Empang dan korupsi ADD Desa Bukit Damai KSB, yang rencananya awal tahun 2014 akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

"Saat ini berkasnya sedang diteliti jaksa penuntut umum (JPU), sedangkan kasus ADD Bukit Damai masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbawa.(ris/ant)

Ketua PAN Sulsel Pertimbangkan Jabatan Korwil

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi mempertimbangkan jabatan Koordinator Wilayah yang ditawarkan kepadanya oleh Ketua Umum DPP PAN terpilih Zulkifli Hasan.

Pemkot Diminta Laksanakan Operasi Pasar

Sejumlah warga minta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk melaksanakan operasi pasar, menyusul harga beras terus mengalami kenaikan di pasaran lokal daerah tersebut.

Dewan Minta IRDA Evaluasi Bantuan Rp1 Juta

Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Inspektorat Daerah setempat mengevaluasi bantuan pengentasan kemiskinan Rp1 juta per kepala keluarga pada 2014.

PLN Tetapkan Tarif Listrik Nonsubsidi Maret 2015 Turun

PT PLN (Persero) menetapkan tarif listrik nonsubsidi pada Maret 2015 kembali mengalami penurunan dibandingkan Februari 2015.

KLH Mukomuko : Penertiban Tambang Emas Ilegal Selasa

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berencana menertibkan tambang emas ilegal di sepanjang pinggir pantai mulai dari Desa Pasar Ipuh hingga Retak Ilir pada Selasa.