Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

ICW : 57 Terpidana Korupsi Belum di Eksekusi

57 terpidana korupsi,belum dieksekusi,

Posted on 14 May 2013. Hits : 326

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan sampai sekarang sebanyak 57 terpidana korupsi belum dieksekusi kejaksaan meski sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Sebanyak 57 terpidana yang belum dieksekusi tersebut tersebar di 12 wilayah hukum kejaksaan tinggi di tanah air," kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson F Yuntho saat audiensi dengan Wakil Jaksa Agung (Waja) Darmono bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan dari 57terpidana korupsi tersebut, 23 koruptor belum dieksekusi karena telah melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan lebih dari 30 orang terpidana korupsi lainnya belum dieksekusi karena sejumlah alasan.

Dia menyatakan, tercatat terpidana korupsi yang paling banyak belum atau diduga belum di eksekusi berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (22 terpidana). Masuk kelompok besar lainnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (ena, terpidana), Kejaksaan Tinggi Riau (lima terpidana), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (dua terpidana).

Salah satu contoh belum dijebloskannya koruptor ke penjara adalah Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, terpidana kasus korupsi dana APBD Aru senilai Rp 42 miliar. Pada 12 Desember 2012 lalu misalnya, sekelompok orang pendukung Teddy Tengko, berhasil membatalkan eksekusi Kejaksaan di Bandara Soekarno Hatta.

"Pihak Kepolisian di sekitar bandara yang seharusnya mendukung upaya kejaksaan justru terkesan berpihak kepada sang Bupati, sehingga proses eksekusi gagal dilakukan. Hingga kini terpidana korupsi selama empat tahun penjara belum mendekam di penjara dan karena diangkat kembali masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Aru," katanya.

Ia menyebutkan contoh terpidana korupsi yang melarikan diri antara lain Satono (Mantan Bupati Lampung Timur), Sumita Tobing (ex Direktur TVRI), Samadikun Hartono (BLBI), Sudjiono Timan (BPUI), Djoko S Tjandra (Bank Bali), Adelin Lis, Nader Taher, dan Syarief Abdullah.

Kendati demikian, langkahKejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap koruptor layak diapresiasi dan didukung. "Namun demikian Koalisi Masyarakat mengingatkan pihak Kejaksaan bahwa masih terdapat sejumlah terpidana korupsi yang belum dieksekusi oleh Kejaksaan," katanya.

Proses eksekusi terhadap para koruptor tersebut penting segera dilakukan dalam rangka pengembalian supremasi hukum dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ia menambahkan proses eksekusi koruptor yang tertunda atau lambat justru membuka peluang bagi koruptor untuk melarikan diri atau mengajukan peninjauan kembali.

"Dari kasus korupsi yang diamati oleh Koalisi, eksekusi umumnya baru dilakukan satu sampai empat tahun setelah vonis untuk koruptor telah berkekuatan hukum tetap. Padahal jika terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kejaksaan dengan institusi yang lain seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian, setidaknya 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap, koruptor bisa segera dieksekusi," katanya.

Sementara itu, Waja Darmono Menyatakan pihaknya sejak Mei 2011 sampai sekarang berhasil menangkap 72 buronan korupsi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menyatakan trend banyaknya terpidana korupsi yang kabur disebabkan banyak faktor.

"Seperti karena alasan pengacara sedang diskusi, padahal menurut semua aturan dan KUHP harus sudah dieksekusi," katanya.
Yang jelas, kata dia, pihaknya sepakat jika koruptor itu harus bertanggung jawab di depan hukum.(ris/ant)

Pascakebakaran 190 Pegawai Pemkot Bekasi Mengungsi Kerja

Sekitar 190 Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, direlokasi ke tempat kerja baru pascakebakaran yang menghanguskan sedikitnya sembilan ruang kerja, Jumat siang.

Hathi : Krisis Air Jadi Ancaman Sepuluh Tahun

Krisis air akan menjadi ancaman nyata sepuluh tahun ke depan, kata Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), Mudjiadi, saat melantik ketua HATHI Jambi, Bambang Hidayah di Jambi, Jumat.

Pemuda Di Mamuju Ikuti Pelatihan Kewirausahaan

Puluhan pemuda di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam mendukung lahirnya wirausahawan baru di daerah itu.

Pansus Usul RPJMD Sulsel Direvisi

Panitia khusus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan mengusulkan dilakukannya revisi terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulsel periode 2013-2018.

Ribuan Pengamanan Golkar Dikerahkan Dalam Apel Akbar

Ribuan tenaga pengamanan Partai Golkar Sulawesi Selatan akan dikerahkan dalam apel akbar seluruh DPD I se-Indonesia yang akan dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar, Sabtu, 25 April 2015.