Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Hakim Tipikor Tolak Nota Keberatan Neneng

tipikor, nota keberatan, neneng sri wahyuni

Posted on 22 Nov 2012. Hits : 231

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008, Neneng Sri Wahyuni.

"Nota Keberatan terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih dalam persidangan di Tipikor Jakarta, Kamis.

Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap istri Muhammad Nazaruddin tersebut.

Ketua Majelis Hakim memutuskan persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (29/11) dan Selasa (6/12), dengan menghadirkan tiga hingga empat orang saksi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dan penasihat hukumnya pada Kamis (13/11).

Jaksa penuntut umum mengatakan eksepsi atau nota keberatan terdakwa sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Selain itu, keberatan terdakwa soal mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis tidak ditetapkan sebagai tersangka, padahal namanya dalam berkas perkara Muhammad Nazaruddin disebutkan membagi-bagi uang suap kepada Sesmenpora Wafid Muharam dianggap tidak relevan dengan isi dakwaan.

Keberatan lain yang juga ditolak jaksa yakni terkait jabatannya di Grup Permai yang disebut penuntut umum sebagai Direktur Keuangan, sedangkan terdakwa mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat mengintervensi pengadaan PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

"Kami mohon majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum, menyarankan surat dakwana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara atas nama Neneng," kata jaksa penuntut umum. (ant/as)

FSRU Lampung Masih Uji Coba

PT PGN (Persero) mengungkapkan, fasilitas penampungan gas alam cair terapung atau "floating storage and regasification unit" di perairan timur Lampung masih dalam tahap uji coba.

PKL Perlu Dibenahi

Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menginstruksikan kepada Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar segera membenahi permasalahan jaminan usaha pedagang kaki lima yang ada sesuai aturan yang berlaku.

PAD Kendari Terdongkrak Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pengelolaan parkir elektronik di sejumlah fasilitas pemrintah untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Anggaran Pilkada Dumai Diusulkan 21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Riau, mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Presiden Perlu Intervensi Konflik Hutan Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Sodiki berpendapat bahwa Presiden perlu mengintervensi penyelesaian konflik hutan adat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.