Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Hakim Tipikor Tolak Nota Keberatan Neneng

tipikor, nota keberatan, neneng sri wahyuni

Posted on 22 Nov 2012. Hits : 231

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008, Neneng Sri Wahyuni.

"Nota Keberatan terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih dalam persidangan di Tipikor Jakarta, Kamis.

Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap istri Muhammad Nazaruddin tersebut.

Ketua Majelis Hakim memutuskan persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (29/11) dan Selasa (6/12), dengan menghadirkan tiga hingga empat orang saksi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dan penasihat hukumnya pada Kamis (13/11).

Jaksa penuntut umum mengatakan eksepsi atau nota keberatan terdakwa sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Selain itu, keberatan terdakwa soal mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis tidak ditetapkan sebagai tersangka, padahal namanya dalam berkas perkara Muhammad Nazaruddin disebutkan membagi-bagi uang suap kepada Sesmenpora Wafid Muharam dianggap tidak relevan dengan isi dakwaan.

Keberatan lain yang juga ditolak jaksa yakni terkait jabatannya di Grup Permai yang disebut penuntut umum sebagai Direktur Keuangan, sedangkan terdakwa mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat mengintervensi pengadaan PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

"Kami mohon majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum, menyarankan surat dakwana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara atas nama Neneng," kata jaksa penuntut umum. (ant/as)

DPRD Penajam Ancam Gunakan Hak Angket

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengancam mengajukan hak angket jika Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat tidak mengembalikan jabatan sejumlah pejabat yang telah dinonjobkan.

Agama Suku Baduy Diminta Masuk E-KTP

Pemuka adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencantumkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama pada kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Kalteng Target Satu Desa Satu PAUD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program satu desa satu satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 2015 nanti.

Aceh Ekspor Daun Nipah

Pengusaha Aceh akan melakukan ekspor perdana daun nipah sebagai salah satu bahan baku pembuat rokok ke Malaysia melalui Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa.

Jokowi Diminta Benahi 'Sea Coast Guard'

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo untuk membenahi masalah Badan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yang belum disahkan.