Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Hakim Tipikor Tolak Nota Keberatan Neneng

tipikor, nota keberatan, neneng sri wahyuni

Posted on 22 Nov 2012. Hits : 231

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008, Neneng Sri Wahyuni.

"Nota Keberatan terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih dalam persidangan di Tipikor Jakarta, Kamis.

Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap istri Muhammad Nazaruddin tersebut.

Ketua Majelis Hakim memutuskan persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (29/11) dan Selasa (6/12), dengan menghadirkan tiga hingga empat orang saksi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dan penasihat hukumnya pada Kamis (13/11).

Jaksa penuntut umum mengatakan eksepsi atau nota keberatan terdakwa sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Selain itu, keberatan terdakwa soal mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis tidak ditetapkan sebagai tersangka, padahal namanya dalam berkas perkara Muhammad Nazaruddin disebutkan membagi-bagi uang suap kepada Sesmenpora Wafid Muharam dianggap tidak relevan dengan isi dakwaan.

Keberatan lain yang juga ditolak jaksa yakni terkait jabatannya di Grup Permai yang disebut penuntut umum sebagai Direktur Keuangan, sedangkan terdakwa mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat mengintervensi pengadaan PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

"Kami mohon majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum, menyarankan surat dakwana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara atas nama Neneng," kata jaksa penuntut umum. (ant/as)

WWF : Butuh Rp7.582 Triliun Rehabilitasi Hutan NTT

Pimpinan WWF Indonesia Ridha Hakim mengatakan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sebesar RpRp7.

Moody's Pertahankan Peringkat Prancis Pada Prospek Negatif

Moody's tetap mempertahankan peringkat negatifnya untuk Prancis pada Jumat, namun -- meskipun laporan sebelumnya -- tidak membahas penurunan peringkat ekonomi yang sedang kesulitan itu.

Kredit Perbankan Bermasalah Di Bali Rp879 Miliar

Bank Indonesia (BI) wilayah III Bali-Nusa Tenggara memprediksi kondisi rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankandi tahun 2014 akan meningkat, dalam triwulan II-2014 tercatat Rp879 miliar.

Diskes Denpasar-JICA Kerja Sama Selenggarakan 'TCTP'

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Putu Sri Armini mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan JICA menyelenggarakan 'The Third Country Training Program (TCTP)' Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

BPBD Malang : Daerah Krisis Air Bersih Bertambah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hafie Lutfi, menyatakan daerah yang mengalami krisis air bersih bertambah karena kecamatan yang sebelumnya tidak pernah mengajukan dropping air, sekarang minta dipasok air bersih.