Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

BNPP: Perlu Belajar dari Lepasnya Sipadan dan Ligitan

bnpp, badan pengelola perbatasan, sipadan, ligitan, samarinda

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 309

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berpandangan pemerintah Indonesia perlu belajar dan mengambil hikmah dari terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.

Untuk menghindari hal yang sama terjadi, maka perlunya memikirkan pengelolaan kawasan perbatasan secara utuh agar tidak "dikuasai" oleh negara tetangga lagi, ujar Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Ir Sunarto MM dalam siaran pers yang diterima Antara Kaltim di Nunukan, Rabu.

Ia mengingatkan, kekalahan Indonesia oleh Malaysia di Mahkamah Internasional terhadap kedua pulau ini pada awalnya karena faktor ekonomi dan pengelolaan kawasan perbatasan yang belum maksimal sehingga produk-produk luar negeri dari negara tetangga terus masuk dan mendominasi perekonomian masyarakat kawasan perbatasan.

"Kita perlu maklumi produk-produk Malaysia mendominasi perekonomian masyarakat kawasan perbatasan di Pulau Sebatik karena kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan maksimal," ungkap Sunarto.

Oleh karena itu, kondisi semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat perbatasan sendiri supaya pelajaran terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia tidak terulang lagi.

"Kita harus belajar dari kekalahan Indonesia terhadap penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia yang bermula dari penguasaan perekonomian masyarakat di pulau itu," ujar Sunarto dalam siaran pers tersebut.

Sunarto menegaskan, secara "the jure", Pulau Sebatik yang memiliki luas wilayah sekitar 50 ribu hektar yang terbagi dua wilayah yakni bagian utara milik Malaysia dan sebelah selatan milik Indonesia, tetapi secara ekonomi masih dalam penguasaan Malaysia.

Kondisi ini berlangsung setiap hari, dimana masyarakat Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan setiap hari berbelanja kebutuhan sehari-hari di Tawau Malaysia seperti gas elfiji, ikan, daging dan lain-lainnya, katanya seraya menambahkan begitu pula dengan hasil-hasil perkebunan, pertanian, perikanan (raw material) dan tanaman pangan lainnya semuanya di pasarkan di Tawau Malaysia.

Namun ia mengakui pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Libitan ke tangan Malaysia tahun 2002, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dan pulau-pulau kecil perbatasan terus meningkat.

Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir perhatian publik terhadap wilayah perbatasan terus meningkat, terutama pada perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani wilayah perbatasan salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan pembentukan BNPP pada 17 September 2010 yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelola perbatasan.

Hanya saja, Sunarto mengatakan tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sumber daya wilayah perbatasan pada empat sudut pandang yakni aspek ekonomi, politik, hukum dan bencana alam. (ant/ed)

Ketua KPPS Coblos Sisa Surat Suara

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kepulauan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mencoblos 25 sisa surat suara di Pemilu 2014.

31 Perkara Gagal Disidangkan

Sebanyak 31 perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh gagal disidangkan karena para panitera pengganti di pengadilan itu mogok.

Penjemputan Pesawat Kepresidenan RI

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang Rabu malam menjemput penerbangan perdana pesawat Kepresidenan RI di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Perlu Tim Forensik Lindungi Data Transaksi Keuangan

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, M.H menegaskan diperlukan tim forensik yang menguasai teknologi informasi (IT) guna melindungi akses data transaksi rekening keuangan daerah.

Perlu Klarifikasi 'Maaf'

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Panglima TNI Moeldoko perlu memberikan klasifikasi soal permohonan "maaf" kepada Singapura terkait penataan Kapal RI TNI-AL Usman Harun.