Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

Sistem Pembayaran Digital Jadi Gerbang Keuangan Inklusif

Sistem pembayaran secara digital menjadi gerbang pengembangan sistem keuangan inklusif di Indonesia, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah.

Dua Wartawan Prancis Dituntut 4 Bulan Penjara

Dua wartawan Prancis yakni Thomas Charles Dandois (40) dan Valentina Burrot (29) dituntut hukuman empat bulan penjara karena masuk dengan menggunakan visa wisata padahal mereka mencari berita di Papua.

Dinkes Denpasar Lakukan Pencegahan DBD

Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Denpasar, Bali, melakukan upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan sosialisasi dan Pemberantasan Sarang nyamuk (PSN) di wilayahnya tersebut.

2 Juta Anak Bekerja di Situasi Buruk

Komisi Nasional (Komnas) Anak menyatakan sebanyak 2,1 juta anak terpaksa bekerja di dalam situasi buruk karena kondisi ekonomi keluarga yang miskin.

20 Tangki Pertamina Dikerahkan Untuk Isi SPBU

Manajemen PT Pertamina Wilayah VIII mengerahkan 20 unit truk tangki guna mengisi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jayapura, yang sempat kosong karena keterlambatan bongkar muatan kapal pengangkut.