Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

WWF : Butuh Rp7.582 Triliun Rehabilitasi Hutan NTT

Pimpinan WWF Indonesia Ridha Hakim mengatakan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sebesar RpRp7.

Moody's Pertahankan Peringkat Prancis Pada Prospek Negatif

Moody's tetap mempertahankan peringkat negatifnya untuk Prancis pada Jumat, namun -- meskipun laporan sebelumnya -- tidak membahas penurunan peringkat ekonomi yang sedang kesulitan itu.

Kredit Perbankan Bermasalah Di Bali Rp879 Miliar

Bank Indonesia (BI) wilayah III Bali-Nusa Tenggara memprediksi kondisi rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankandi tahun 2014 akan meningkat, dalam triwulan II-2014 tercatat Rp879 miliar.

Diskes Denpasar-JICA Kerja Sama Selenggarakan 'TCTP'

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Putu Sri Armini mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan JICA menyelenggarakan 'The Third Country Training Program (TCTP)' Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

BPBD Malang : Daerah Krisis Air Bersih Bertambah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hafie Lutfi, menyatakan daerah yang mengalami krisis air bersih bertambah karena kecamatan yang sebelumnya tidak pernah mengajukan dropping air, sekarang minta dipasok air bersih.