Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

Warga Berharap KIS Direalisasikan

Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) segera diwujudkan setelah terbentuk kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Vietnam Terus Tingkatkan Pertukaran Pengunjung

Vietnam dan Tiongkok akan terus mendorong pertukaran kunjungan di semua tingkat, kata Pham Thu Hang, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Kamis.

Dikti Selenggarakan Rakorwas Manajemen Risiko Perguruan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Manajemen Risiko Perguruan Tinggi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mengambil kebijakan di kampus.

Sepeda Wisata Promosi Mataram

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan melakukan promosi wisata dengan kegiatan sepeda wisata yang diikuti lebih dari 1.

Sekda Jambi Dilantik

Setelah sekitar delapan bulan kosong, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus akhirnya melantik Ridham Priskap sebagai Sekda menggantikan Syarasaddin yang tersandung kasus hukum.