Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Tahun 2014 Merupakan Stabilisasi Fundamental Perekonomian Nasional

perekonomian indonesia, ekonomi indonesia, stabilisasi ekonomi

Posted on 28 Oct 2013. Hits : 589

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tahun anggaran 2014 merupakan periode stabilisasi dan pemerintah lebih fokus untuk membenahi fundamental perekonomian nasional, dengan risiko pertumbuhan tidak akan lebih tinggi dari angka enam persen.

"Dalam kebijakan selalu ada pilihan, kalau kita mendorong pertumbuhan, fundamental kita tidak akan stabil dan dalam jangka menengah akan terganggu. Kami fokus stabilitas, APBN bukan untuk mendorong pertumbuhan signifikan," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Chatib memastikan pemerintah akan menetapkan kebijakan fiskal yang ketat dengan menjaga defisit anggaran serta memastikan agar defisit neraca transaksi berjalan tidak makin melebar, sebagai upaya stabilisasi tersebut.

"Prioritas pemerintah jelas, tahun 2014 adalah periode stabilisasi, tanpa stabilitas, pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Kita realistis karena sinyal ini penting untuk pasar," katanya.

Chatib mengatakan meskipun asumsi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar enam persen tahun depan, namun perkiraan angka tersebut masih nomer dua tertinggi di antara negara G20, lebih baik dari India maupun Turki.

"Indonesia masih tetap tumbuh nomer dua di G20, artinya 'cushion' untuk penurunan pertumbuhan masih relatif banyak, tapi tidak banyak ruang untuk ketidakstabilan. Kalau rupiah dan 'yield' anjlok, ada dampak signifikan," ujarnya.

Chatib menjelaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 telah mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik paling realistis dengan situasi terkini serta prospeknya kedepan.

Selain itu, APBN 2014 juga memastikan adanya upaya pemotongan alokasi perjalanan dinas dan penambahan pagu untuk belanja prioritas seperti infrastruktur, sarana kesehatan dan alutista untuk pertahanan keamanan.

"Kalau dari pergeseran pagu, kelihatan yang paling besar adalah infrastruktur, kesehatan, dan alutista. Disamping itu ada 'self blocking' pemotongan perjalanan dinas serta konsinyering," kata Chatib.

Sejumlah asumsi makro APBN 2014 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI antara lain pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, laju inflasi 5,5 persen, nilai tukar rupiah Rp10.500 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen.

Kemudian, asumsi lainnya yang telah ditetapkan dalam APBN adalah harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 870 ribu barel per hari, serta lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak.

Sementara, pendapatan negara telah disepakati sebesar Rp1.667,1 triliun dan belanja negara senilai Rp1.842,5 triliun sehingga defisit anggaran tercatat sebesar Rp175,4 triliun atau 1,69 persen terhadap PDB.

Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.280,4 triliun, dengan penerimaan pajak penghasilan ditetapkan senilai Rp586,3 triliun, penerimaan PPN sebesar Rp493 triliun dan cukai Rp 116,2 triliun.

Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah disepakati sebesar Rp1.249,9 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp263,9 triliun, belanja barang Rp201,8 triliun, belanja modal Rp205,8 triliun serta pembayaran bunga utang Rp121,2 triliun. (ant/as)

Wagub Jabar : Pangandaran Harus Punya Destinasi Menarik

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengharapkan objek wisata di Kabupaten Pangandaran harus mempunyai destinasi yang menarik untuk mampu mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara ke Pangandaran.

BRK Bantu Korban Banjir Indragiri Hulu

Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) Kantor Cabang Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir yang berada di Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida.

Harga Elpiji Di Denpasar Naik

- Harga gas elpiji ukuran tiga kilogram dan 12 kilogram mengalamikenaikan sejak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Legislator Klarifikasi BP2T Izin Pabrik Sandal

Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan klarifikasi kepada aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) setempat dan pimpinan pabrik PT DJS yang memproduksi sandal karena diduga menyalahgunakan perizinan.

Dana PSKS Bengkalis Belum Cair

Dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) untuk Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat ini masih belum bisa dicairkan.