Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Tahun 2014 Merupakan Stabilisasi Fundamental Perekonomian Nasional

perekonomian indonesia, ekonomi indonesia, stabilisasi ekonomi

Posted on 28 Oct 2013. Hits : 589

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tahun anggaran 2014 merupakan periode stabilisasi dan pemerintah lebih fokus untuk membenahi fundamental perekonomian nasional, dengan risiko pertumbuhan tidak akan lebih tinggi dari angka enam persen.

"Dalam kebijakan selalu ada pilihan, kalau kita mendorong pertumbuhan, fundamental kita tidak akan stabil dan dalam jangka menengah akan terganggu. Kami fokus stabilitas, APBN bukan untuk mendorong pertumbuhan signifikan," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Chatib memastikan pemerintah akan menetapkan kebijakan fiskal yang ketat dengan menjaga defisit anggaran serta memastikan agar defisit neraca transaksi berjalan tidak makin melebar, sebagai upaya stabilisasi tersebut.

"Prioritas pemerintah jelas, tahun 2014 adalah periode stabilisasi, tanpa stabilitas, pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Kita realistis karena sinyal ini penting untuk pasar," katanya.

Chatib mengatakan meskipun asumsi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar enam persen tahun depan, namun perkiraan angka tersebut masih nomer dua tertinggi di antara negara G20, lebih baik dari India maupun Turki.

"Indonesia masih tetap tumbuh nomer dua di G20, artinya 'cushion' untuk penurunan pertumbuhan masih relatif banyak, tapi tidak banyak ruang untuk ketidakstabilan. Kalau rupiah dan 'yield' anjlok, ada dampak signifikan," ujarnya.

Chatib menjelaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 telah mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik paling realistis dengan situasi terkini serta prospeknya kedepan.

Selain itu, APBN 2014 juga memastikan adanya upaya pemotongan alokasi perjalanan dinas dan penambahan pagu untuk belanja prioritas seperti infrastruktur, sarana kesehatan dan alutista untuk pertahanan keamanan.

"Kalau dari pergeseran pagu, kelihatan yang paling besar adalah infrastruktur, kesehatan, dan alutista. Disamping itu ada 'self blocking' pemotongan perjalanan dinas serta konsinyering," kata Chatib.

Sejumlah asumsi makro APBN 2014 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI antara lain pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, laju inflasi 5,5 persen, nilai tukar rupiah Rp10.500 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen.

Kemudian, asumsi lainnya yang telah ditetapkan dalam APBN adalah harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 870 ribu barel per hari, serta lifting gas 1.240 ribu barel per hari setara minyak.

Sementara, pendapatan negara telah disepakati sebesar Rp1.667,1 triliun dan belanja negara senilai Rp1.842,5 triliun sehingga defisit anggaran tercatat sebesar Rp175,4 triliun atau 1,69 persen terhadap PDB.

Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.280,4 triliun, dengan penerimaan pajak penghasilan ditetapkan senilai Rp586,3 triliun, penerimaan PPN sebesar Rp493 triliun dan cukai Rp 116,2 triliun.

Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah disepakati sebesar Rp1.249,9 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp263,9 triliun, belanja barang Rp201,8 triliun, belanja modal Rp205,8 triliun serta pembayaran bunga utang Rp121,2 triliun. (ant/as)

Bawaslu Sulsel Jamin Tidak Ada Nepotisme Panwaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Laode Arumahi menjamin perekrutan panitia pengawas pemilu di 10 kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah serentak di provinsi itu bebas dari unsur nepotisme atau titipan.

KPU Minta Tambahan Anggaran Untuk Pilkada Langsung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI minta Komisi II DPR menambah anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah langsung di 196 kabupaten/kota dan delapan provinsi.

Maluku Optimistis ARB Ketua Umum Golkar

DPD Partai Golkar Maluku optimistis Aburizal Bakrie yang disapa 'ARB' terpilih kembali menjadi Ketua Umum dalam Munas IX yang dijadwalkan di Bali, 30 November-3 Desember 2014 karena dukungan sebagian besar pengurus daerah.

Pemprov Kaltim Kejar Target Pembangunan Tiap SKPD

Pelaksana Tugas Sekprov Kalimantan TimurRusmadi MS mengatakan sisa waktu kurang lebih sebulan dioptimalkan mengejar target pembangunan, khususnya terkait realisasi penyerapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tingkat Emisi Rujukan Berpeluang Tarik Investor

Rancangan dokumen Tingkat Emisi Rujukan untuk Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) yang diprakarsai oleh Badan Pengelola Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD+) berpeluang menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.