Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Sudetan Kali Ciliwung Telan Rp 500 Miliar Lebih

pembangunan sudetan, sungai ciliwung, kanal banjir timur

Posted on 21 Jan 2013. Hits : 304

Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan alokasi anggaran untuk membangun sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sekitar Rp500 miliar lebih dan ditargetkan selesai sebelum 2014.

"Berdasarkan rapat tadi pagi jam 08.00 WIB dengan Presiden anggarannya sekitar itu dan harus sudah dimulai tahun ini dengan sumber dari APBN," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada pers usai membuka Rapimnas Gapensi 2013 di Jakarta, Senin.

Djoko menjelaskan, program sudetan Sungai Ciliwung itu karena ternyata debit air yang mengalir KBT saat banjir Jakarta beberapa hari lalu kapasitasnya masih di bawah kemampuan KBT, sementara untuk Kanal Banjir Barat sudah berlebih.

"Karenanya ada pemikiran bagaimana kalau beban Sungai Ciliwung juga dialihkan ke KBT," katanya.

Sudetan tersebut, kata Djoko, adalah salah satu dari sekian program yang sudah disiapkan pemerintah hingga 2017/2018 untuk mengatasi dampak banjir di Jakarta, mulai dari normalisasi 13 sungai hingga lainnya.

"Anggaran untuk sudetan ini, tentu juga harus dialokasikan lagi karena program lainnya sudah dan sedang akan berjalan," katanya.

Untuk itu, pihaknya, kini sedang menyiapkan tim guna menyusun detil desain dari sudetan tersebut.

"Dari paparan di depan Presiden RI kemarin, ada dua pilihan gorong-gorong di bawah jalan yakni dengan diameter 2,5 meter, berjejer empat atau empat meter berjejer dua," katanya.

Konsepnya, kata Djoko, sudetan itu nantinya sekitar satu meter di bawah jalan.

Tak jamin Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan pemerintah tidak menjamin Jakarta akan bebas dari banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program normalisasi sejumlah sungai dan lainnya tuntas 2017-2018.

"Kendati program ini selesai pada 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir," kata Djoko.

Apalagi, kata Djoko, tak ada satupun kota-kota besar di dunia yang mutlak bebas banjir, apalagi untuk Jakarta yang garis permukaannya di bawah air laut.

Namun, tegasnya, pihaknya bersama pemerintah daerah telah menyusun serangkaian program, mulai dari normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, hingga revitalisasi situ dan embung.

"Jadi, ada bagian pusat dan pemda DKI. Total anggaran hingga 2016 sekitar Rp6,9 triliun dengan sasaran mengurangi titik genangan sebanyak 67 titik dari total 78 titik," katanya.

Djoko memberikan contoh, untuk pekerjaan normalisasi dari 13 sungai yang ada, beberapa sungai tanggung jawab pusat adalah, Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung.

Untuk kewenangan Pemda DKI Jakarta, antara lain, Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, Kali Baru Timur.

Tidak hanya itu, kata Djoko, saat ini juga sedang dalam proses lelang dengan anggaran pinjaman Bank Dunia berupa Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

"Proyeknya antara lain untuk Cengkareng Drain, Sunter Hilir dan Muara Banjir Kanal Barat dengan total anggaran Rp1,4 triliun," katanya.(ant/id)

KIPP Apresiasi Sikap Demokrat

Komite Indonesia Pemantau Pemilu (KIPP) mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang pada detik-detik akhir memutuskan mendukung pemilihan langsung.

Cagar Budaya Bawah Laut Sulit Dijaga

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Maridjan mengatakan cagar budaya bawah air sangat sulit untuk dijaga.

Salah Sebut Nama Presiden, Penyiar TV Dipecat

Seorang penyiar televisi di India dipecat setelah menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai "Sebelas" Jinping, demikian keterangan pejabat stasiun televisi Doordarshan pada Jumat.

Taekwondoin Jambi Target Emas Kejurnas

Atlet taekwondo (taekwondoin) binaan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Jambi menargetkan bisa meraih dua medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kendari, 20-24 September.

DKI Gunakan Sistem Kuburan Tumpang Tindih

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menerapkan tempat pemakaman umum (TPU) tumpang tindih karena lahan perkuburan umum di daerah itu semakin terbatas.