Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Satpol PP Nunukan Razia Perizinan Hotel

satpol pp, perizinan hotel, kabupaten nunukan, kalimantan timur

Posted on 22 Jan 2013. Hits : 431

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, merazia perizinan perhotelan di daerah itu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan, Syafrudin di Nunukan, Selasa, mengatakan dari 12 hotel dan penginapan yang dirazia,, sebagian besar tidak memiliki izin operasi.

"Dari 12 hotel yang dirazia, hanya tiga yang memiliki izin operasi yakni Hotel Laura, Marvell Hotel dan Hotel Marami," katanya.

Razia yang dilakukan, kata dia, masih sebatas pengecekan dan mengidentifikasi kebenaran perizinan hotel dan penginapan di daerah ini, belum memiliki izin akan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Sesuai hasil konfirmasi dengan pemilik hotel, lanjut Syafrudin, mereka mengaku kesulitan mengurus perizinan terkait belum memiliki izin Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sebagai dasar mengurus izin operasi.

Syafrudin menilai banyaknya perhotelan dan penginapan yang tidak memiliki izin operasi karena mengalami kendala apabila baru mengurus sekarang akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama pengurusan izin upaya pemantauan lingkungan kelola lingkungan (UPLKL) yang mencapai Rp30 juta atau tergantung ukuran dan jumlah kamarnya.

Ia juga mengakui, kebanyakan hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Nunukan sudah ada sebelum dimekarkan menjadi kabupaten. Kalau hotel yang telah memiliki Amdal sendiri, memang baru dibangun.

"Memang ada kendala, yaitu hotel dan penginapan yang belum memiliki izin operasi itu dibangun sewaktu Nunukan masih berstatus kecamatan," ujarnya.

Sebenarnya, kata dia, untuk membangun hotel atau penginapan terlebih dahulu melengkapi izin operasi. Tetapi izin operasi tidak dapat dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) Kabupaten Nunukan sebelum memiliki Amdal, katanya.

Syafrudin mengatakan terkait dengan perizinan hotel dan penginapan ini, Satpol PP akan menggelar pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan BKPM-PT untuk membahas masalah tersebut.

Jadi yang akan dibahas nantinya adalah, apakah biaya pengurusan UPLKL antara hotel dan penginapan sama besarnya. "Ini perlu diperjelas, supaya masyarakat yang memiliki hotel dan penginapan itu melengkapi perizinannya," katanya.

Petugas Satpol PP yang melakukan razia menyatakan, hotel dan penginapan yang ditemukan belum memiliki izin operasi tergantung dari Pemkab Nunukan, apakah disegel atau tidak. "Masalah ini tergantung pemerintah daerah," ujar salah seorang anggota Satpol PP yang ikut merazia.(ant/id)

Cuti Bersama Pemkot Denpasar Buka Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, tetap membuka sejumlah instansi pelayanan publik saat cuti bersama serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah.

PHBI Biak Lombakan Kendaraan Hias Takbir Keliling

Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Biak Numfor, Papua, melombakan kendaraan hias peserta pawai takbir keliling menyambut malam hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah pada Minggu malam 27 Juli 2014.

Mukomuko Gratiskan Biaya Pengobatan Bagi Pemudik Lebaran

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menggratiskan biaya pengobatan bagi pemudik lebaran tahun 2014 yang sakit hingga mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat di daerah itu.

KNPI Ajak Masyarakat Terima Karateker Mateng

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Barat mengajak kepada masyarakat menerima pejabat karateker Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang baru ditetapkan.

Gubernur Lampung Minta Akurasi Data Penduduk Segera

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta instansi terkat di jajarannya segera melakukan akurasi data kependudukan, sebagai dasar melakukan pembangunan manusia seutuhnya.