Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Presiden Ingin Kembalikan Madura Jadi Pulau Garam

garam, presiden sby, pulau garam

Posted on 30 Jan 2013. Hits : 358

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin mengembalikan Madura menjadi "Pulau Garam" seperti pada masa lalu, kata Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad.

"Dalam rapat koordinasi bidang perekonomian, Presiden sudah memerintahkan sejumlah kementerian terkait untuk memberikan perhatian kepada Madura dalam dua hal yakni garam dan tebu," katanya di depan ratusan petani garam se-Jatim di Surabaya, Rabu.

Saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo, untuk menjadi pembicara utama dalam lokakarya nasional dan pembukaan rapat koordinasi pengurus Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, ia menjelaskan pihaknya akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Madura.

"Kami akan memberikan dukungan khusus untuk Madura, karena itu kami akan mendampingi petani untuk meningkatkan kualitas garam. Target swasembada garam sudah tercapai pada 2012, karena itu pada 2013 akan menargetkan peningkatan kualitas garam," katanya.

Upaya pendampingan petani itu dilakukan dengan mengupayakan fasilitas teknologi untuk menaikkan kualitas garam produksi rakyat yang masih kw-3 (garam konsumsi) menjadi kw-2 atau kw-1 (garam industri).

"Teknologi sudah ada, seperti geomembran yang dilakukan Jatim atau teknologi ulir yang sangat sederhana. Kita sudah memiliki teknologi, karena BPPT sudah menemukannya, tinggal sosialisasi kepada petani," katanya.

Selain pendampingan itu, pihaknya juga akan membangun infrastruktur seperti membangun saluran primer, sekunder, dan jalur-jalur industri.

"Kami akan mengupayakan hal itu melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya dalam acara yang dibuka Asisten II Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo mewakili Gubernur Jatim Soekarwo.

Stop importasi garam Dalam kesempatan itu, Sudirman Saad juga setuju usulan Ketua HMPG Jatim Moh Hasan untuk melakukan stop importasi garam, karena tata niaga garam yang memihak petani akan mendorong produksi garam nasional.

"Karena itu, kami mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melalukan stop importasi garam, sebab produksi garam rakyat pada tahun 2012 sudah surplus 1,5 juta ton," katanya.

Caranya, pemerintah tidak perlu memberi izin impor dan importir garam diberi syarat untuk menyerap garam rakyat melalui pengelolaan sederhana yang menaikkan kualitas dari kw-3 ke kw-2 atau kw-1.

"Kalau garam rakyat ditingkatkan kualitasnya, maka perkiraan paling nahas adalah kita bisa memiliki tambahan hampir 1 juta ton dari 1,5 juta ton garam surplus, sehingga impor akan dilakukan bila seluruh garam rakyat terserap terlebih dulu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua HMPG Jatim Moh Hasan mengusulkan kepada pemerintah agar posisi PT Garam yang selama ini memproduksi dan berdagang garam untuk dikurangi menjadi berdagang garam saja.

"Kalau memproduksi garam juga akan menjadi pesaing petani, padahal PT Garam seharusnya difungsikan seperti Bulog yang berdagang dengan membeli hasil produksi petani, sekaligus menetapkan batasan harga garam yang wajar," katanya.

Lokakarya nasional yang digelar untuk memberi masukan kepada peserta rakor HMPG se-Jatim itu juga menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Perekonomian.

Selain itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Kepala Dinas Koperasi Jatim, dan Ketua Komisi B DPRD Jatim. (ant/as)

Bapedalda: Penanganan Limbah Medis Perlu Komitmen Bersama

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Padang, Sumatera Barat, menyarankan permasalahan pengelolaan limbah medis baik dari rumah sakit, klinik maupun praktik dokter dan bidan diawali dengan komitmen bersama.

Tangerang Tak Mampu Cegah Penyusutan Lahan Produktif

Aparat Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengakui tidak mampu mencegah terjadi penyusutan lahan produktif akibat dijual pemilik kepada pengembang perumahan.

Dishub Yogyakarta Matangkan Kajian Jalan Searah

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih mematangkan kajian perubahan jalan searah khususnya di ruas Jalan Prawirotaman, Tirtodipuran, Kemasan dan Mondorakan, serta Lempuyangan.

PLN Madura Perluas Jaringan di 27 Daerah

PLN Madura, Jawa Timur, memperluas jaringan di 27 daerah yang tersebar di empat kabupaten pada tahun 2015, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

UI-KPPPA Gelar Anugerah Kepemimpinan Perempuan Indonesia

Program Studi Kajian Gender dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan menggelar malam Anugerah Kepemimpinan Perempuan Indonesia pada Selasa (31/3).