Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Presiden Ingin Kembalikan Madura Jadi Pulau Garam

garam, presiden sby, pulau garam

Posted on 30 Jan 2013. Hits : 358

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin mengembalikan Madura menjadi "Pulau Garam" seperti pada masa lalu, kata Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad.

"Dalam rapat koordinasi bidang perekonomian, Presiden sudah memerintahkan sejumlah kementerian terkait untuk memberikan perhatian kepada Madura dalam dua hal yakni garam dan tebu," katanya di depan ratusan petani garam se-Jatim di Surabaya, Rabu.

Saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo, untuk menjadi pembicara utama dalam lokakarya nasional dan pembukaan rapat koordinasi pengurus Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, ia menjelaskan pihaknya akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Madura.

"Kami akan memberikan dukungan khusus untuk Madura, karena itu kami akan mendampingi petani untuk meningkatkan kualitas garam. Target swasembada garam sudah tercapai pada 2012, karena itu pada 2013 akan menargetkan peningkatan kualitas garam," katanya.

Upaya pendampingan petani itu dilakukan dengan mengupayakan fasilitas teknologi untuk menaikkan kualitas garam produksi rakyat yang masih kw-3 (garam konsumsi) menjadi kw-2 atau kw-1 (garam industri).

"Teknologi sudah ada, seperti geomembran yang dilakukan Jatim atau teknologi ulir yang sangat sederhana. Kita sudah memiliki teknologi, karena BPPT sudah menemukannya, tinggal sosialisasi kepada petani," katanya.

Selain pendampingan itu, pihaknya juga akan membangun infrastruktur seperti membangun saluran primer, sekunder, dan jalur-jalur industri.

"Kami akan mengupayakan hal itu melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya dalam acara yang dibuka Asisten II Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo mewakili Gubernur Jatim Soekarwo.

Stop importasi garam Dalam kesempatan itu, Sudirman Saad juga setuju usulan Ketua HMPG Jatim Moh Hasan untuk melakukan stop importasi garam, karena tata niaga garam yang memihak petani akan mendorong produksi garam nasional.

"Karena itu, kami mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melalukan stop importasi garam, sebab produksi garam rakyat pada tahun 2012 sudah surplus 1,5 juta ton," katanya.

Caranya, pemerintah tidak perlu memberi izin impor dan importir garam diberi syarat untuk menyerap garam rakyat melalui pengelolaan sederhana yang menaikkan kualitas dari kw-3 ke kw-2 atau kw-1.

"Kalau garam rakyat ditingkatkan kualitasnya, maka perkiraan paling nahas adalah kita bisa memiliki tambahan hampir 1 juta ton dari 1,5 juta ton garam surplus, sehingga impor akan dilakukan bila seluruh garam rakyat terserap terlebih dulu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua HMPG Jatim Moh Hasan mengusulkan kepada pemerintah agar posisi PT Garam yang selama ini memproduksi dan berdagang garam untuk dikurangi menjadi berdagang garam saja.

"Kalau memproduksi garam juga akan menjadi pesaing petani, padahal PT Garam seharusnya difungsikan seperti Bulog yang berdagang dengan membeli hasil produksi petani, sekaligus menetapkan batasan harga garam yang wajar," katanya.

Lokakarya nasional yang digelar untuk memberi masukan kepada peserta rakor HMPG se-Jatim itu juga menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Perekonomian.

Selain itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Kepala Dinas Koperasi Jatim, dan Ketua Komisi B DPRD Jatim. (ant/as)

Jatim Tunggu Kiriman Foto Presiden

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu kiriman foto Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk dipasang di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

Ahok Dukung Poros Maritim Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung program Presiden Joko Widodo terkait Poros Maritim.

Jokowi Diminta Tak Naikka Harga BBM

Sejumlah warga Gorontalo, minta agar pemerintah di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Preesiden Jusuf Kala, untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jokowi Ditantang Kurangi Kemiskinan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah menantang Presiden Joko Widodo untuk mengurangi angka kemiskinan di provinsi setempat dengan pelaksanaan program-program kerja pemerintah yang prorakyat.

Menteri ESDM Harus Paham Persoalan Energi

Praktisi industri migas Gde Pradnyana mengatakan menteri energi dan sumber daya mineral harus memahami persoalan energi yang dihadapi bangsa dan negara ini.