Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pembangunan Bandara Samarinda Baru Sudah Capai 50 Persen

bandara samarinda baru, samarinda, kalimantan timur

Posted on 22 Feb 2013. Hits : 1252

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kaltim H Zairin Zain mengatakan Bandara Samarinda Baru (BSB) di Kecamatan Samarinda Utara, ditargetkan tuntas pada 2013 karena saat ini pembangunannya sudah mencapai 50 persen.

"Dana pembangunan BSB tersebut bersumber dari APBD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan sistem tahun jamak mulai 2011 hingga 2013, sedangkan nilai yang disepakati antara Pemprov dan DPRD Kaltim untuk sisi darat mencapai Rp696 miliar," kata Zairin di Samarinda, Jumat.

Pada sisi udara, katanya, pembangunannya juga segera dilakukan dengan dana yang disiapkan sekitar Rp1,2 triliun, sehingga secara keseluruhan pada akhir tahun ini juga bandara tersebut dapat dioperasikan.

Percepatan operasional BSB harus diwujudkan supaya Bandara Temindung yang memang sudah tidak layak itu dapat segera pindah ke BSB.

Bandara Temindung kini tidak mungkin lagi dipertahankan, alasannya antara lain penerbangan sering terganggu karena landasan pacunya sering banjir.

Selain itu, keberadaan Bandara Temindung tidak dapat dikembangkan karena berada di tengah kota dan merupakan kawasan padat penduduk, lahannya juga sangat sempit.

Pada landasan pacu BSB tahap awal direncanakan sepanjang 1.200 meter. Selanjutnya secara bertahap akan terus dibangun hingga landasannya mencapai 2.500 meter.

Saat ini, lanjutnya, pembangunan hanggar sudah dikerjakan bahkan sudah berdiri, terminal sudah dilakukan pondasi hingga dua lantai, perumahan untuk karyawan telah dibangun, termasuk bangunan navigasi juga sudah dikerjakan.

Pada bangunan penunjang terdapat 11 item pekerjaan, di antaranya pembangunan hangar, cargo, medical center, kantin, terminal bahan bakar, perumahan staf (karyawan), dan ruang pengolah sampah.

Pada bangunan infrastruktur meliputi penyiapan lahan, pekerjaan jalan dan drainase, serta untuk pekerjaan jaringan air. Pada bangunan teknis meliputi bangunan meteorologi (deteksi cuaca), apron service building, dan bangunan untuk pemadam kebakaran.

Untuk pembangunan sisi udara meliputi pematangan lahan, pembangunan runway (landasan pacu), apron (tempat parkir pesawat), dan untuk pembangunan jalur taxi way (jalur pesawat dari apron ke runway atau sebaliknya).

Pada pekerjaan sisi udara, panjang landasan pacu keseluruhan akan mencapai 2.500 meter sehingga kelak dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737. BSB tersebut oleh Kementerian Perhubungan RI disiapkan menjadi airport yang modern.

Jika BSB tuntas, maka perekonomian besar maupun kecil di Samarinda dan sekitarnya akan dapat lebih baik, selain juga menggambarkan perkembangan moda transportasi udara yang terus berbenah.

Sesuai dengan koridor ekonomi Kalimantan yang ditetapkan sebagai pusat pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, maka transportasi menjadi sektor yang sangat vital di Kaltim sehingga BSB akan mendukung berbagai kegiatan ekonomi di Kaltim. (ant/as)

FSRU Lampung Masih Uji Coba

PT PGN (Persero) mengungkapkan, fasilitas penampungan gas alam cair terapung atau "floating storage and regasification unit" di perairan timur Lampung masih dalam tahap uji coba.

PKL Perlu Dibenahi

Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menginstruksikan kepada Kepala Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar segera membenahi permasalahan jaminan usaha pedagang kaki lima yang ada sesuai aturan yang berlaku.

PAD Kendari Terdongkrak Parkir Elektronik

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pengelolaan parkir elektronik di sejumlah fasilitas pemrintah untuk mendongkrak perolehan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Anggaran Pilkada Dumai Diusulkan 21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, Riau, mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Presiden Perlu Intervensi Konflik Hutan Adat

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof Ahmad Sodiki berpendapat bahwa Presiden perlu mengintervensi penyelesaian konflik hutan adat terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.