Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MUI Serahkan sertifikat Syariah Perusahaan MLM China

sertifikat syariah, mlm china, sertifikat halal

Posted on 14 Jan 2013. Hits : 662

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyerahkan sertifikat syariah dan halal kepada perusahaan multi level marketing (MLM) asal China, TIENS Indonesia.

Sertifikat syariah dan sertifikat halal diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas pembukaan unit usaha syariah TIENS Indonesia.

"Pemberian sertifikat syariah dan halal ini tentunya setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian intensif terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional manajemen TIENS telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah," kata Ketua DSN KH Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin.

KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini tidak banyak perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah, terlebih perusahaan yang bergerak di bidang MLM.

Ia mengatakan dengan pemberian sertifikat syariah dan halal kepada TIENS, menandakan produk-produk perusahaan TIENS halal dan dari segi bisnis telah sesuai aturan-aturan syariah.

"Semoga bisnis TIENS dapat berkembang dan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Karena dengan demikian akan turut berkontribusi bagi negara," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MUI H.M Ichwan Sam mengatakan pihaknya menyambut baik sektor bisnis khususnya pihak swasta seperti TIENS yang memiliki itikad baik untuk membuka unit usaha syariah, karena dapat menumbuhkan ekonomi syariah di Indonesia.

Sementara itu Chairman Tiens Group, Co. Ltd, Li Jinyuan mengatakan pemberian sertifikat syariah dan halal dari MUI kepada perusahaannya menjadi salah satu bukti bahwa TIENS sangat peduli akan syariah Islam.

"Indonesia yang memiliki masyarakat Muslim terbanyak merupakan market terbesar kami, sehingga kami berupaya keras agar masyarakat Indonesia dapat dengan nyaman dan tanpa kekhawatiran baik dalam mengkonsumsi produk, maupun menjalankan peluang bisnis kami," kata Li Jinyuan.

Li mengaku bangga karena perusahaannya menjadi perusahaan China pertama yang mendapatkan sertifikat syariah. Dengan adanya sertifikat tersebut, TIENS Indonesia di bawah nama PT Singa Langit Jaya telah memenuhi persyaratan pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Persyaratan pembukaan Unit Usaha Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN melingkupi 12 poin beberapa diantaranya yakni adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang dan jasa, memiliki produk yang halal, perhitungan komisi yang adil dan tidak menimbulkan "ighra'" dan tidak melakukan kegiatan permainan uang.

TIENS merupakan salah satu unit bisnis dari Tiens Group yang bergerak di bidang penjualan langsung. Produk-produk TIENS yakni suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional China yang telah dikenal sejak 5.000 tahun lalu dengan memadukan resep pengobatan tradisional dengan teknologi modern dan mutakhir.(ant/id)

Pemkab Bojonegoro Sesalkan Penghentian Pembangunan Jalan Waduk

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menyesalkan langkah petugas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang menghentikan pembangunan dan pelebaran akses jalan menuju Waduk Pacal sepanjang 1.

Ratusan Penumpang Tuntut Pengembalian Uang Akibat Pembatalan Penerbangan

Ratusan calon penumpang melakukan "refund" atau meminta pengembalian uang tiket akibat tiga maskapai membatalkan penerbangan karena gangguan asap kebakaran di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat.

Empat Koperasi Baru Berdiri Di Palangka Raya

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Palangka Raya menyatakan kini telah berdiri empat koperasi baru pada 2015.

Surga Atau Neraka

Beberapa wanita sedang asyik bergosip ria mengenai suami-suami mereka.

Gubernur Jabar: Pelembagaan Solusi Awasi Dana Hibah

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dana hibah yang awalnya bisa diterima lembaga dan masyarakat namuun saat ini harus diterima oleh lembaga.