Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

MUI Serahkan sertifikat Syariah Perusahaan MLM China

sertifikat syariah, mlm china, sertifikat halal

Posted on 14 Jan 2013. Hits : 662

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyerahkan sertifikat syariah dan halal kepada perusahaan multi level marketing (MLM) asal China, TIENS Indonesia.

Sertifikat syariah dan sertifikat halal diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas pembukaan unit usaha syariah TIENS Indonesia.

"Pemberian sertifikat syariah dan halal ini tentunya setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian intensif terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional manajemen TIENS telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah," kata Ketua DSN KH Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin.

KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini tidak banyak perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah, terlebih perusahaan yang bergerak di bidang MLM.

Ia mengatakan dengan pemberian sertifikat syariah dan halal kepada TIENS, menandakan produk-produk perusahaan TIENS halal dan dari segi bisnis telah sesuai aturan-aturan syariah.

"Semoga bisnis TIENS dapat berkembang dan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Karena dengan demikian akan turut berkontribusi bagi negara," ujarnya.

Sekretaris Jenderal MUI H.M Ichwan Sam mengatakan pihaknya menyambut baik sektor bisnis khususnya pihak swasta seperti TIENS yang memiliki itikad baik untuk membuka unit usaha syariah, karena dapat menumbuhkan ekonomi syariah di Indonesia.

Sementara itu Chairman Tiens Group, Co. Ltd, Li Jinyuan mengatakan pemberian sertifikat syariah dan halal dari MUI kepada perusahaannya menjadi salah satu bukti bahwa TIENS sangat peduli akan syariah Islam.

"Indonesia yang memiliki masyarakat Muslim terbanyak merupakan market terbesar kami, sehingga kami berupaya keras agar masyarakat Indonesia dapat dengan nyaman dan tanpa kekhawatiran baik dalam mengkonsumsi produk, maupun menjalankan peluang bisnis kami," kata Li Jinyuan.

Li mengaku bangga karena perusahaannya menjadi perusahaan China pertama yang mendapatkan sertifikat syariah. Dengan adanya sertifikat tersebut, TIENS Indonesia di bawah nama PT Singa Langit Jaya telah memenuhi persyaratan pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Persyaratan pembukaan Unit Usaha Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN melingkupi 12 poin beberapa diantaranya yakni adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang dan jasa, memiliki produk yang halal, perhitungan komisi yang adil dan tidak menimbulkan "ighra'" dan tidak melakukan kegiatan permainan uang.

TIENS merupakan salah satu unit bisnis dari Tiens Group yang bergerak di bidang penjualan langsung. Produk-produk TIENS yakni suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional China yang telah dikenal sejak 5.000 tahun lalu dengan memadukan resep pengobatan tradisional dengan teknologi modern dan mutakhir.(ant/id)

PLN-PDAM Pengaruhi Suksesnya MTQ Kabupaten Bengkalis

Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 40 tingkat kabupaten yang digelar pada 30 Mei mendatang.

Kepengurusan Perindo Sumut Ditargetkan Selesai Akhir Juni

Pemegang mandat Partai Perindo kabupaten/kota di Sumatera Utara diberikan target penyusunan kepengurusan hingga tingkat kecamatan paling lama akhir Juni 2015.

Jembrana Aman Dari Beras Sintetis

Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Jumat, Kabupaten Jembrana, Bali, aman dari peredaran beras berbahan sintetis atau plastik.

Beras Sintetis Untungkan Pedagang Lokal Madura

Kabar adanya peredaran beras oplosan berbahan baku sintetis menguntung pedagang beras lokal di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Dewan Minta Kelompok Kerja ULP Bekerja Profesional

Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah setempat secara profesional.