Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Direksi BPR Wajib Ikut Uji Kompetensi

bank perkreditan rakyat, kompetensi, ujian, yayasan uji

Posted on 13 May 2013. Hits : 203

Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas dan kepemimpinan.

"Persaingan industri perbankan sangat ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola BPR," kata Ketua Persatuan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) Provinsi Bali I Ketut Wiratjana di Denpasar, Senin.

Menurut dia, peningkatan kemampuan SDM pengelola adalah salah satu upaya untuk menguatkan BPR dalam industri perbankan. Lembaga keuangan tersebut harus mampu bersaing dengan bank lainnya ataupun koperasi yang tersebar di Pulau Dewata.

"Para direksi BPR yang mengikuti uji kompetensi itu harus mengikuti beberapa tahapan ujian dan 10 modul yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Uji Kompetensi Certif," ujarnya.

Peserta yang lulus memperoleh sertifikat yang memiliki masa berlaku lima tahun dan hanya diberikan secara pribadi sebagai syarat untuk memimpin sebuah BPR.

Sertifikasi itu akan dilakukan lagi pada 2014 sebab akan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang Undang Perbankan yang baru, yakni syarat menjadi para direksi BPR harus bersertifikat kompetensi.

Saat ini ada sebanyak 138 BPR berada di Bali dan perkembangannya terus membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sementara itu, I Nyoman Yudiarsa selaku perwakilan Yayasan Uji Kompetensi Certif mengatakan, uji kompetensi itu sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang dimulai sejak 2004.

"Sertifikasi itu sebagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan BI," ucapnya.

Tak hanya di Bali, sertifikasi itu dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di Malang, Jawa Timur, dan Jakarta. (bn)

Kehati Tanam 290 Ribu Mangrove Untuk Penghijauan

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) menanam 290 ribu batang tumbuhan mangrove dalam dua tahun dari yang ditargetkan sebanyak 200 ribu batang sebagai langkah penghijauan di wilayah pesisir Indonesia.

Akom Lakukan Pertemuan Dengan Dpd Golkar Kalsel

Ketua DPR RI Ade Komarudin melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat malam.

Pengamat: Revisi Aturan Dni Melenceng Dari Nawacita

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Agus T Poputra mengatakan revisi aturan daftar investasi negatif (DIN) dinilai kebablasan dan akan melukai nasionalisme dan melenceng dari Nawacita.

Dalam Negeri Kuasai Bongkar Barang Pelabuhan Sulut

Pelayaran dalam negeri masih menguasai kegiatan bongkar barangdi sebagian besar pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Korban Salah Tangkap Minta Namanya Dipulihkan

Seorang warga bernama Lucky Achadi meminta kepada Kepolisian Resor Pekanbaru, Provinsi Riau, memulihkan nama baiknya karena telah menjadi korban salah tangkap saat aparat menangani kasus narkoba.