Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Direksi BPR Wajib Ikut Uji Kompetensi

bank perkreditan rakyat, kompetensi, ujian, yayasan uji

Posted on 13 May 2013. Hits : 203

Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas dan kepemimpinan.

"Persaingan industri perbankan sangat ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola BPR," kata Ketua Persatuan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) Provinsi Bali I Ketut Wiratjana di Denpasar, Senin.

Menurut dia, peningkatan kemampuan SDM pengelola adalah salah satu upaya untuk menguatkan BPR dalam industri perbankan. Lembaga keuangan tersebut harus mampu bersaing dengan bank lainnya ataupun koperasi yang tersebar di Pulau Dewata.

"Para direksi BPR yang mengikuti uji kompetensi itu harus mengikuti beberapa tahapan ujian dan 10 modul yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Uji Kompetensi Certif," ujarnya.

Peserta yang lulus memperoleh sertifikat yang memiliki masa berlaku lima tahun dan hanya diberikan secara pribadi sebagai syarat untuk memimpin sebuah BPR.

Sertifikasi itu akan dilakukan lagi pada 2014 sebab akan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang Undang Perbankan yang baru, yakni syarat menjadi para direksi BPR harus bersertifikat kompetensi.

Saat ini ada sebanyak 138 BPR berada di Bali dan perkembangannya terus membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sementara itu, I Nyoman Yudiarsa selaku perwakilan Yayasan Uji Kompetensi Certif mengatakan, uji kompetensi itu sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang dimulai sejak 2004.

"Sertifikasi itu sebagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan BI," ucapnya.

Tak hanya di Bali, sertifikasi itu dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di Malang, Jawa Timur, dan Jakarta. (bn)

Muhaimin Pilih Tak Jadi Menteri

Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai Muhaimin Iskandar memilih untuk tidak menjadi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Korban Kebakaran Mendapat Santunan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan santunan kepada warga Terbah, Kemin Hadi Wiyono, yang rumahnya mengalami kebakaran pada Minggu (31/8) malam.

Militer Lesotho Didesak Kembali ke Barak

Pemerintah Afrika Selatan pada Ahad (31/8) mendesak Pasukan Pertahanan Lesotho kembali ke barak mereka dan mengizinkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kerajaan tersebut melaksanakan kegiatannya.

Pemprov Luncurkan Radio Suara Rakyat Hulondalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo akhirnya meluncurkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo setelah LPPL itu mengudara dengan siaran percobaan kurang lebih dua bulan.

Pemkot Dukung 'Food Safety' Masuk Desa

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendukung penuh dan siap membantu menyukseskan program "Food Safety" Masuk Desa dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sultra.