Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bank Indonesia Minta BPR Gencarkan Ekspansi

bank indonesia, bpr, ekspansi, gencar

Posted on 30 May 2013. Hits : 271

Bank Indonesia Batam meminta 42 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meluaskan ekspansi ke daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau selain Batam yang lebih membutuhkan BPR.

Deputi Bidang Sistem Pembayaran BI Batam Tadjudin Arief mengatakan hal itu di Batam, Kamis.

"Kami minta BPR ekspansi ke Tanjungpinang dan Karimun," kata Tadjudin Arief usai peresmian Bank Mutiara di Batam.

Ia mengatakan dari 42 BPR yang ada Kepri, 80 persen di antaranya masih terkonsentrasi di Batam. Padahal kota lain di Kepri membutuhkan BPR.

Menurut dia, perekonomian Tanjungpinang dan Karimun sedang bergeliat sehingga membutuhkan dorongan dari sektor perbankan.

"Perlu pemerataan pembangunan," kata dia.

Sementara itu, BI mempertimbangkan untuk membatasi jumlah BPR di Batam untuk menjaga persaingan antar bank.

Pada 2013, dari dua pengajuan izin BPR, BI Batam hanya mengizinkan satu di antaranya dan sekarang sedang dalam proses pembangunan. Sedang satu lainnya ditolak karena tidak ada kesepakatan soal modal awal sesuai dengan Peraturan BI.

"Satu BPR yang diizinkan itu di Tanjungpinang," kata dia.

Mengenai kredit macet, ia mengatakan NPL BPR di Batam sekitar dua persen, masih di bawah batas toleransi lima persen. Kebanyakan, kredit macet terjadi pada pembiayaan sektor konsumsi ketimbang modal kerja.

Untuk meminimalkan kredit macet, BI meminta perbankan untuk lebih hati-hati dan selektif sebelum menyalurkan dana. "BI meminta ada analisis mendalam," kata dia.

Menurut dia, BPR dan bank umum di Batam hanya mengutamakan ketersaraan agunan dalam menyalurkan kredit, padahal ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kapasitas, kondisi dan kapital warga yang kredit.

"Perbankan di sini, hanya menyeret kecukupan agunan 'colateral'. Asal agunan cukup saja, itu yang membuat NPL memburuk," kata dia. (bn)

Legislator Terima LKPJ Bupati Lombok Utara

Seluruh fraksi DPRD menerima laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, setelah melalui berbagai analisa dan pembahasan di tingkat panitia khusus.

Gubernur : Tidak Ada Pemotongan Dan Penundaan TKD

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan bahwa, tidak ada pemotongan dan penundaan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk camat dan lurah se Provinsi Gorontalo.

Nono : Personel BKO Masih Dibutuhkan Maluku

Anggota DPD - RI, Nono Sampono menyatakan, personil Bawah Komando Operasi (BKO) masih dibutuhkan untuk mendukung pengamanan di Provinsi ini sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena itu kewenangan pimpinan TNI.

Mensos : Tagana Harus Berada Di Lini Terdepan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana harus mampu berada di lini terdepan saat penanggulangan bencana.

Pemerintah-WWF Dorong Pantai Temajuk Jadi Kawasan Konservasi

Pemerintah baik daerah maupun pusat dan LSM WWF Indonesia mendorong Pantai Temajuk sepanjang 63 kilometer menjadi kawasan konservasi sehingga menjadi tempat yang kondusif untuk penyu bertelur, kata Direktur Jenderal Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan KKP Agus Dramawan.