Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bali Berencana Terapkan UMP Sektoral

upah minimum, provinsi bali, 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 269

Bali berencana menerapkan upah minimum provinsi secara sektoral mulai awal 2014.

"Tahun depan ada rencana penerapan UMP sektoral yakni besarnya upah berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan, misalnya pariwisata, UMKM, dan bidang lain," kata Asisten Bidang Ketataprajaan Sekdaprov Bali I Wayan Suasta di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, dengan penerapan UMP sektoral, pengupahan menjadi lebih objektif karena sesuai bidang pekerjaan karyawan.

"Jika UMP digeneralisasi atau ditetapkan sama, maka UMKM yang baru berkembang tentu tidak mampu menyesuaikan. Sedangkan kalau melanggar akan ada sanksi karena dianggap tidak memenuhi standar," kata Suasta yang juga Pelaksana Tugas Kadisnakertrans Provinsi Bali itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya akan mengumpulkan dewan pengupahan dan kalangan akademisi juga untuk membagi beberapa sektor tersebut.

"Besarnya UMP tentu tidak harus sama tetapi paling tidak dapat mendekati keadilan. Bisa saja UMP di sektor pariwisata yang tertinggi," ujarnya.

Suasta menambahkan, jika nanti UMP sektoral secara aturan dibenarkan, maka pihaknya bisa menetapkan pada akhir tahun, untuk diberlakukan pada 2014.

"Atau bisa juga pemprov tidak menetapkan UMP, jadi cukup ada UMK (upah minimum kabupaten) saja," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali pada akhir 2012 telah menetapkan UMP di Pulau Dewata mulai Januari 2013 sebesar Rp1.181.000.

Suasta mengatakan sampai saat ini belum menerima keluhan atau penolakan dari perusahaan atas nilai UMP tersebut.(ant/id)

'Jazz In Pasar' Ramaikan Pasar Tambahrejo Surabaya

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Kota Surabaya berupaya keras dengan berbagai cara agar Pasar Tambahrejo Kota Surabaya menjadi ramai kembali, salah satunya dengan menggelar hiburan 'Jazz in Pasar' di pasar tersebut, Jumat malam.

Relawan: Komitmen Jokowi Mulai Terbukti

Kalangan pengusaha muda yang tergabung dalam Entrepreneur and Professional for Jokowi menilai komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi sudah terbukti dengan upaya menyerahkan nama kandidat menteri ke KPK dan PPATK.

Unjuk Rasa Anti Ahok Ganggu Lalu Lintas

Arus lalu lintas jalan kawasan kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat, terhambat unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menolak rencana pengangkatan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi gubernur pengganti Joko Widodo.

Wali Kota Apresiasi Kegiatan Simulasi Teroris

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengapresiasi kegiatan latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Satuan Yonif 900/Raider Rindam IX Udayana dalam penanganan aksi terorisme di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

ITS Berstatus PTN-BH

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terhitung sejak 17 Oktober 2014 bersama Unpad Bandung, Unhas Makassar, dan Undip Semarang.