Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bali Berencana Terapkan UMP Sektoral

upah minimum, provinsi bali, 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 269

Bali berencana menerapkan upah minimum provinsi secara sektoral mulai awal 2014.

"Tahun depan ada rencana penerapan UMP sektoral yakni besarnya upah berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan, misalnya pariwisata, UMKM, dan bidang lain," kata Asisten Bidang Ketataprajaan Sekdaprov Bali I Wayan Suasta di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, dengan penerapan UMP sektoral, pengupahan menjadi lebih objektif karena sesuai bidang pekerjaan karyawan.

"Jika UMP digeneralisasi atau ditetapkan sama, maka UMKM yang baru berkembang tentu tidak mampu menyesuaikan. Sedangkan kalau melanggar akan ada sanksi karena dianggap tidak memenuhi standar," kata Suasta yang juga Pelaksana Tugas Kadisnakertrans Provinsi Bali itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya akan mengumpulkan dewan pengupahan dan kalangan akademisi juga untuk membagi beberapa sektor tersebut.

"Besarnya UMP tentu tidak harus sama tetapi paling tidak dapat mendekati keadilan. Bisa saja UMP di sektor pariwisata yang tertinggi," ujarnya.

Suasta menambahkan, jika nanti UMP sektoral secara aturan dibenarkan, maka pihaknya bisa menetapkan pada akhir tahun, untuk diberlakukan pada 2014.

"Atau bisa juga pemprov tidak menetapkan UMP, jadi cukup ada UMK (upah minimum kabupaten) saja," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali pada akhir 2012 telah menetapkan UMP di Pulau Dewata mulai Januari 2013 sebesar Rp1.181.000.

Suasta mengatakan sampai saat ini belum menerima keluhan atau penolakan dari perusahaan atas nilai UMP tersebut.(ant/id)

Enam Warga Sipil Tewas Dalam Ledakan di Afghanistan

Sebanyak enam warga sipil tewas setelah satu kendaraan melindas peledak rakitan, dan mengakibatkan ledakan di Provinsi Kandahar di Afghanistan Selatan pada Senin (25/5), kata seorang juru bicara pemerintah provinsi.

Sanksi Pangkalan Elpiji Diharapkan Berikan Efek Jera

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan sanksi yang diberikan PT Pertamina kepada beberapa pangkalan elpiji bersubsidi dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha tersebut.

Pemerintah Upayakan Distribusi Guru Merata Tiap Sekolah

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengupayakan distribusi para guru secara merata tiap sekolah sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki sehingga tidak terkesan asal-asalan.

Dana Pilkades Minahasa Tenggara Dikelolah Desa

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, menegaskan jika dana pemilihan kepala desa (Pilkades) harus dikelolah oleh desa yang bersangkutan.

Bupati Minta Pembuat Beras Plastik Dihukum Mati

Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surya Widati meminta aparat penegak hukum menghukum mati pelaku pembuatan beras plastik yang merugikan masyarakat.