Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bali Berencana Terapkan UMP Sektoral

upah minimum, provinsi bali, 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 269

Bali berencana menerapkan upah minimum provinsi secara sektoral mulai awal 2014.

"Tahun depan ada rencana penerapan UMP sektoral yakni besarnya upah berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan, misalnya pariwisata, UMKM, dan bidang lain," kata Asisten Bidang Ketataprajaan Sekdaprov Bali I Wayan Suasta di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, dengan penerapan UMP sektoral, pengupahan menjadi lebih objektif karena sesuai bidang pekerjaan karyawan.

"Jika UMP digeneralisasi atau ditetapkan sama, maka UMKM yang baru berkembang tentu tidak mampu menyesuaikan. Sedangkan kalau melanggar akan ada sanksi karena dianggap tidak memenuhi standar," kata Suasta yang juga Pelaksana Tugas Kadisnakertrans Provinsi Bali itu.

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya akan mengumpulkan dewan pengupahan dan kalangan akademisi juga untuk membagi beberapa sektor tersebut.

"Besarnya UMP tentu tidak harus sama tetapi paling tidak dapat mendekati keadilan. Bisa saja UMP di sektor pariwisata yang tertinggi," ujarnya.

Suasta menambahkan, jika nanti UMP sektoral secara aturan dibenarkan, maka pihaknya bisa menetapkan pada akhir tahun, untuk diberlakukan pada 2014.

"Atau bisa juga pemprov tidak menetapkan UMP, jadi cukup ada UMK (upah minimum kabupaten) saja," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali pada akhir 2012 telah menetapkan UMP di Pulau Dewata mulai Januari 2013 sebesar Rp1.181.000.

Suasta mengatakan sampai saat ini belum menerima keluhan atau penolakan dari perusahaan atas nilai UMP tersebut.(ant/id)

PDIP Tanggapi Pernyataan KPU Tak Langgar UU

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman bahwa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah tidak menyalahi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

Gubernur Babel Ambil Alih Kebijakan Terkait Kobatin

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi akan mengambil alih kebijakan terkait status PT Kobatin yang masih belum jelas agar permasalahan perusahaan tambang itu dapat terselesaikan dengan baik.

BPBD Bantul Harapkan Bantuan Air BUMN Dikoordinasikan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan jika ada bantuan droping air bersih saat musim kemarau dari badan usaha milik negara dikoordinasikan terlebih dulu.

Hasil Panen Petani Sawit Turun Akibat Kemarau

Pendapatan petani kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebulan terakhir turun drastis karena tandan buah segar yang dipanen selama kemarau berkurang dari biasanya.

Gorontalo Utara Siapkan Pompanisasi Atasi Kekeringan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara menyiapkan bantuan pompanisasi untuk mengatasi kekeringan di beberapa wilayah.